Stunting dan BPJS Jadi Topik Utama dalam Debat Ketiga Pilpres
Minggu, 10 Maret 2019 - 07:18 WIB
Stunting dan BPJS Jadi Topik Utama dalam Debat Ketiga Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Stunting dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jadi topik yang akan diulas oleh Kedua calon wakil presiden (cawapres) dalam Debat Ketiga yang akan digelar pada 17 Maret dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.
Perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasbullah Thabrany menyatakan paslon Jokowi-Ma'ruf akan fokus melakukan upaya pengurangan angka stunting. Dia juga mengatakan pihaknya akan melanjutkan program kesehatan yang selama ini sudah berjalan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mulai perbaikan gizi dan ibu hamil, kami akan menurunkan lagi angka stunting lebih cepat, karena itu indikator gizi buruk. Sekarang sudah disiapkan program ke depan untuk pengendalian stunting. Kami akan produksi sumber daya alam lima tahun ke depan," ucap Hasbullah, kemarin.
Pihaknya juga telah menerima indikator peningkatan outcome seperti angka stunting yang turun 7 persen. TKN juga akan meneruskan pemerataan fasilitas kesehatan dengan mengirimkan tenaga kesehatan ke berbagai wilayah. Program pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi, sambungnya, bisa mempermudah pemerataan kesehatan dan juga ekonomi hingga ke pelosok.
"Tentu prioritas utama kualitas sumber daya manusia sekarang, kalau 5 tahun belakangan fokus infrastruktur fisik yang kita lihat sudah sangat bagus. Setelah infrastruktur berkembang bagus, barang-barang manusia bergerak lebih cepat, pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi," ungkapnya.
Hal berbeda diungkapkan, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hermawan Syahputra yang mengatakan phaknya akan mengomentari dan akan melakukan evaluasi BPJS juga bagaimana keberpihakannya pada masalah kesehatan.
"Sekarang yang masih jadi persoalan besar kita adalah BPJS. Kami lihat BPJS ada yang jebol. Ada primary health care. Sekarang ini jebol semua. Karena primary health care itu 80 persen pelayanan kesehatan jebol karena tidak dikedepankan primary health care," ucapnya dalam agenda yang sama.
Evaluasi BPJS dilakukan lantaran pihaknya menilai sistem pembayaran iuran, defisit keuangan BPJS mengalami peningkatan setiap tahunnya. "Presiden Prabowo nantinya tahun 2019 sejak mulai dia jabat nanti kalau terpilih, maka akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap penyelengaraan dan tata kelola BPJS," ungkapnya.
Dia menjelaskan evaluasi itu yakni seperti halnya penghitungan ulang iuran bayar baik penerima bantuan iuran (PBI) dan non PBI. Sebab jaminan kesehatan tidak hanya untuk menyelamatkan masyarakat, melainkan juga menyelamatkan tenaga kerja dan fasilitas.
"Akan dihitung ulang premi ini, seberapa tarif yang layak atau premi yang betul-betul memenuhi aspekk kelayakan," ucapnya.
Mantan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi menilai, kedua paslon belum terlalu serius menangani sejumlah masalah utama kesehatan. Di antaranya masalah stunting dan pengendalian tembakau serta rokok. Kedua paslon, sambungnya, belum bisa mempengaruhi sistem politik untuk mendukung pengendalian tembakau dan konsumsi rokok.
"Peraturan pemerintah soal rokok seperti iklan dan sebagainya belum ada, tetapi tingkat peraturan pemerintah belum sampai daerah," ucapnya.
Terkait masalah BPJS, Nafsiah mengatakan permasalahannya seperti uji keberanian pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Defisit yang menimpa lembaga tersebut tidak selesai tanpa menaikkan iuran atau premi bagi peserta di semua kelas, kecuali Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Sekarang tinggal keberanian pemimpin karena premi kelas 1, 2, dan 3 harus naik. Dalam aturan sebetulnya tiap 2 tahun kita harus evaluasi, salah satunya soal menaikkan iuran, yang urung dilaksanakan. Satu lagi adalah peruntukan kelas pelayanan yang sesuai kemampuan masyarakat," ucapnya.
Perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasbullah Thabrany menyatakan paslon Jokowi-Ma'ruf akan fokus melakukan upaya pengurangan angka stunting. Dia juga mengatakan pihaknya akan melanjutkan program kesehatan yang selama ini sudah berjalan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mulai perbaikan gizi dan ibu hamil, kami akan menurunkan lagi angka stunting lebih cepat, karena itu indikator gizi buruk. Sekarang sudah disiapkan program ke depan untuk pengendalian stunting. Kami akan produksi sumber daya alam lima tahun ke depan," ucap Hasbullah, kemarin.
Pihaknya juga telah menerima indikator peningkatan outcome seperti angka stunting yang turun 7 persen. TKN juga akan meneruskan pemerataan fasilitas kesehatan dengan mengirimkan tenaga kesehatan ke berbagai wilayah. Program pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi, sambungnya, bisa mempermudah pemerataan kesehatan dan juga ekonomi hingga ke pelosok.
"Tentu prioritas utama kualitas sumber daya manusia sekarang, kalau 5 tahun belakangan fokus infrastruktur fisik yang kita lihat sudah sangat bagus. Setelah infrastruktur berkembang bagus, barang-barang manusia bergerak lebih cepat, pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi," ungkapnya.
Hal berbeda diungkapkan, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hermawan Syahputra yang mengatakan phaknya akan mengomentari dan akan melakukan evaluasi BPJS juga bagaimana keberpihakannya pada masalah kesehatan.
"Sekarang yang masih jadi persoalan besar kita adalah BPJS. Kami lihat BPJS ada yang jebol. Ada primary health care. Sekarang ini jebol semua. Karena primary health care itu 80 persen pelayanan kesehatan jebol karena tidak dikedepankan primary health care," ucapnya dalam agenda yang sama.
Evaluasi BPJS dilakukan lantaran pihaknya menilai sistem pembayaran iuran, defisit keuangan BPJS mengalami peningkatan setiap tahunnya. "Presiden Prabowo nantinya tahun 2019 sejak mulai dia jabat nanti kalau terpilih, maka akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap penyelengaraan dan tata kelola BPJS," ungkapnya.
Dia menjelaskan evaluasi itu yakni seperti halnya penghitungan ulang iuran bayar baik penerima bantuan iuran (PBI) dan non PBI. Sebab jaminan kesehatan tidak hanya untuk menyelamatkan masyarakat, melainkan juga menyelamatkan tenaga kerja dan fasilitas.
"Akan dihitung ulang premi ini, seberapa tarif yang layak atau premi yang betul-betul memenuhi aspekk kelayakan," ucapnya.
Mantan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi menilai, kedua paslon belum terlalu serius menangani sejumlah masalah utama kesehatan. Di antaranya masalah stunting dan pengendalian tembakau serta rokok. Kedua paslon, sambungnya, belum bisa mempengaruhi sistem politik untuk mendukung pengendalian tembakau dan konsumsi rokok.
"Peraturan pemerintah soal rokok seperti iklan dan sebagainya belum ada, tetapi tingkat peraturan pemerintah belum sampai daerah," ucapnya.
Terkait masalah BPJS, Nafsiah mengatakan permasalahannya seperti uji keberanian pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Defisit yang menimpa lembaga tersebut tidak selesai tanpa menaikkan iuran atau premi bagi peserta di semua kelas, kecuali Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Sekarang tinggal keberanian pemimpin karena premi kelas 1, 2, dan 3 harus naik. Dalam aturan sebetulnya tiap 2 tahun kita harus evaluasi, salah satunya soal menaikkan iuran, yang urung dilaksanakan. Satu lagi adalah peruntukan kelas pelayanan yang sesuai kemampuan masyarakat," ucapnya.
(maf)
