Biaya Masuk Tol Sulit Digratiskan
Sabtu, 09 Maret 2019 - 07:33 WIB
Biaya Masuk Tol Sulit Digratiskan
A
A
A
RUAS jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar, resmi dioperasikan. Ruas jalan tol sepanjang 140,7 km yang memanjang dari Lampung Tengah hingga Lampung Selatan adalah bagian dari jalan tol Trans Sumatera. Selanjutnya, jalan bebas hambatan yang melintasi Pulau Sumatera yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) akan disambung lagi dari Terbanggi Besar menuju Palembang, yang ditargetkan beroperasi secara fungsional Juni mendatang. Dengan demikian, jarak tempuh dari Lampung ke Palembang diperkirakan membutuhkan waktu tak lebih dari enam jam, dengan panjang ruas tol 365 km yang membentang dari Bakauheni hingga Palembang.
Pembangunan ruas tol yang menjadi kebanggaan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sedikit melenceng dari waktu yang dijadwalkan. Meski demikian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, yang meninjau jalan tol tersebut sebelum diresmikan Presiden Jokowi, kepada pewarta yang menyertainya menyatakan bukanlah masalah. Alasannya, proses konstruksi ruas tol yang termasuk terpanjang di Indonesia hanya memerlukan waktu sekitar 4,5 tahun. Proyek ruas jalan tol Trans Sumatera tersebut dibagi dalam empat paket yang masing-masing ditangani empat BUMN karya.
Dengan beroperasinya ruas tol Bakauheni hingga Terbanggi Besar, pemerintah semakin optimistis dapat mewujudkan jalan tol dari ujung ke ujung Pulau Sumatera (dari Lampung ke Aceh) sepanjang 2,770 km bakal segera terwujud, setidaknya pada 2024. Jokowi menyebut salah satu kunci yang membuat pekerjaan konstruksi berjalan lancar berkat pembebasan lahan yang sangat cepat. Pekerjaan ruas tol yang dibagi empat paket meliputi ruas Bakauheni-Sidomulyo sepanjang 39,4 km sebagai paket satu dan beroperasi pada Januari 2018. Untuk paket dua dari Sidomulyo ke Kotabaru sepanjang 40,6 km, dan Kotabaru-Metro terbentang 29 km sebagai paket tiga, serta Metro-Terbanggi Besar sepanjang 31,39 km masuk paket empat, pekerjaan konstruksinya rampung akhir tahun lalu.
Di tengah hadirnya sejumlah ruas jalan tol baru, berkembang wacana di tengah masyarakat yang meminta pemerintah membebaskan biaya masuk jalan tol. Meski masih wacana, rupanya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Jalan Tol Indonesia Kris Ade Sudibyono bereaksi keras karena dianggap sebagai langkah kontraproduktif. Jangankan bebas biaya masuk jalan tol, penurunan tarif tol saja sudah menjadi kontraproduktif karena memengaruhi iklim investasi.
Reaksi lebih tegas datang dari Menteri BUMN Rini Soemarno dalam menanggapi wacana pembebasan biaya masuk jalan tol. Dia menyatakan jalan tol tak bisa digratiskan sebab di balik pembangunannya ada investasi baik oleh perusahaan pelat merah maupun swasta yang harus dikembalikan. Karena itu, mereka punya hak konsesi dalam mengoperasikan jalan tol. Wacana menggratiskan biaya masuk tol menyusul dengan maraknya protes sejumlah pengguna ruas tol Trans Jawa yang dinilai sangat mahal, sehingga banyak truk pengangkut barang memilih jalan alternatif ketimbang menikmati jalan mulus yang baru saja diresmikan pengoperasiannya. Selain itu, dipicu oleh rencana pemerintah Malaysia yang sedang menggodok aturan pembebasan biaya masuk jalan tol.
Yang menarik dicermati adalah pembiayaan pembangunan ruas jalan tol malah lebih banyak bersumber dari bank BUMN dan bank swasta dalam negeri. Sebaliknya, komponen pembiayaan yang bersumber dari utang luar negeri yang terus disoroti karena terus bertambah malah termasuk minim. Perbankan dalam negeri melihat peluang besar di balik pembangunan jalan tol sehingga tidak ragu dalam mengucurkan pinjaman. Bila dilihat dari prospek jangka panjang maka pembiayaan infrastruktur dalam hal ini jalan tol salah satu instrumen yang layak untuk dibiayai.
Pembangunan ruas tol yang menjadi kebanggaan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sedikit melenceng dari waktu yang dijadwalkan. Meski demikian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, yang meninjau jalan tol tersebut sebelum diresmikan Presiden Jokowi, kepada pewarta yang menyertainya menyatakan bukanlah masalah. Alasannya, proses konstruksi ruas tol yang termasuk terpanjang di Indonesia hanya memerlukan waktu sekitar 4,5 tahun. Proyek ruas jalan tol Trans Sumatera tersebut dibagi dalam empat paket yang masing-masing ditangani empat BUMN karya.
Dengan beroperasinya ruas tol Bakauheni hingga Terbanggi Besar, pemerintah semakin optimistis dapat mewujudkan jalan tol dari ujung ke ujung Pulau Sumatera (dari Lampung ke Aceh) sepanjang 2,770 km bakal segera terwujud, setidaknya pada 2024. Jokowi menyebut salah satu kunci yang membuat pekerjaan konstruksi berjalan lancar berkat pembebasan lahan yang sangat cepat. Pekerjaan ruas tol yang dibagi empat paket meliputi ruas Bakauheni-Sidomulyo sepanjang 39,4 km sebagai paket satu dan beroperasi pada Januari 2018. Untuk paket dua dari Sidomulyo ke Kotabaru sepanjang 40,6 km, dan Kotabaru-Metro terbentang 29 km sebagai paket tiga, serta Metro-Terbanggi Besar sepanjang 31,39 km masuk paket empat, pekerjaan konstruksinya rampung akhir tahun lalu.
Di tengah hadirnya sejumlah ruas jalan tol baru, berkembang wacana di tengah masyarakat yang meminta pemerintah membebaskan biaya masuk jalan tol. Meski masih wacana, rupanya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Jalan Tol Indonesia Kris Ade Sudibyono bereaksi keras karena dianggap sebagai langkah kontraproduktif. Jangankan bebas biaya masuk jalan tol, penurunan tarif tol saja sudah menjadi kontraproduktif karena memengaruhi iklim investasi.
Reaksi lebih tegas datang dari Menteri BUMN Rini Soemarno dalam menanggapi wacana pembebasan biaya masuk jalan tol. Dia menyatakan jalan tol tak bisa digratiskan sebab di balik pembangunannya ada investasi baik oleh perusahaan pelat merah maupun swasta yang harus dikembalikan. Karena itu, mereka punya hak konsesi dalam mengoperasikan jalan tol. Wacana menggratiskan biaya masuk tol menyusul dengan maraknya protes sejumlah pengguna ruas tol Trans Jawa yang dinilai sangat mahal, sehingga banyak truk pengangkut barang memilih jalan alternatif ketimbang menikmati jalan mulus yang baru saja diresmikan pengoperasiannya. Selain itu, dipicu oleh rencana pemerintah Malaysia yang sedang menggodok aturan pembebasan biaya masuk jalan tol.
Yang menarik dicermati adalah pembiayaan pembangunan ruas jalan tol malah lebih banyak bersumber dari bank BUMN dan bank swasta dalam negeri. Sebaliknya, komponen pembiayaan yang bersumber dari utang luar negeri yang terus disoroti karena terus bertambah malah termasuk minim. Perbankan dalam negeri melihat peluang besar di balik pembangunan jalan tol sehingga tidak ragu dalam mengucurkan pinjaman. Bila dilihat dari prospek jangka panjang maka pembiayaan infrastruktur dalam hal ini jalan tol salah satu instrumen yang layak untuk dibiayai.
(mhd)
