Pilpres 2019 Dinilai Bukan Soal Politis Belaka, tapi Sudah Ideologis
Sabtu, 02 Maret 2019 - 18:02 WIB
Pilpres 2019 Dinilai Bukan Soal Politis Belaka, tapi Sudah Ideologis
A
A
A
GARUT - Pilpres 2019 dinilai bukan sekadar pertarungan politik, tapi pilpres kali ini sudah terkait ideologis. Hal ini diungkapkan, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Halim, Tarogong, Garut, Jawa Barat, KH Raden Ali Muhyiddin.
"Pilpres ini simpel sebetulnya, ini pertarungan khilafah melawan NKRI, aswaja melawan wahabi. jadi enggak usah banyak debat," ungkap Kiai Ali saat menerima kunjungan Tim Master C19 Portal KMA pada Sabtu (2/3/2019).
Kiai ali menjelaskan, pada pilpres kali ini melibatkan kelompok yang hendak merongrong NKRI. Kelompok itu terang-terangan mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden."Sudah jelas juga di mana kelompok pendukung khilafah yang ingin mengubah dasar ini dengan cara apapun. Karena itu, nahdliyyin diminta bergerak agar negeri ini tidak dikuasai oleh mereka," ujarnya.
Sementara Ketua Dewan Pembina Master C19 Portal KMA, Gus Ahmad Syauqi mengatakan, Ma'ruf Amin mengapresiasi kaum muda nahdliyin dan GP Ansor Pasundan yang sudah membulatkan tekad memenangkan paslon 01. Gus Syauqi berharap, GP Ansor tidak ragu menjelaskan ke masyarakat bahwa paslon 01, kombinasi pimpinan yang ideal.
"Meski itu tidak mudah, tapi kami yakin Banser bisa melakukan itu," ujar Gus Syauqi. Dia meyakini, mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan paslon 01 yang terpilih.
Hanya saya, masih banyak yang terpengaruh dengan isu isu hoaks yang terus menerus diluncurkan paslon 02."Misalnya, Pak Jokowi dibilang keturunan PKI. Abah akan diganti dengan Ahok kalau terpilih nanti. Itu semua hoaks. Pergantian Wakil Presiden tidak gampang. terlebih yang menggantikan Ahok," ujarnya.
Terkait banyak isu hoaks yang digulirkan kubu 02, putra Kiai Ma'ruf Amin ini menuturkan, itu karena warga nahdliyin tidak pernah menjelaskan fakta yang sebenarnya."Kita baru menjelaskan setelah isu itu ramai. padahal kalau lebih dulu kita jelaskan faktanya, mungkin isu hoaks tidak bisa masuk ke masyarakat," katanya.
"Makanya, kita punya teori. hoaks harus kita lawan dengan fakta. kebenaran harus kita sampaikan dengan cara yang benar agar masyarakat bisa muda mencerna fakta," pungkasnya.
"Pilpres ini simpel sebetulnya, ini pertarungan khilafah melawan NKRI, aswaja melawan wahabi. jadi enggak usah banyak debat," ungkap Kiai Ali saat menerima kunjungan Tim Master C19 Portal KMA pada Sabtu (2/3/2019).
Kiai ali menjelaskan, pada pilpres kali ini melibatkan kelompok yang hendak merongrong NKRI. Kelompok itu terang-terangan mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden."Sudah jelas juga di mana kelompok pendukung khilafah yang ingin mengubah dasar ini dengan cara apapun. Karena itu, nahdliyyin diminta bergerak agar negeri ini tidak dikuasai oleh mereka," ujarnya.
Sementara Ketua Dewan Pembina Master C19 Portal KMA, Gus Ahmad Syauqi mengatakan, Ma'ruf Amin mengapresiasi kaum muda nahdliyin dan GP Ansor Pasundan yang sudah membulatkan tekad memenangkan paslon 01. Gus Syauqi berharap, GP Ansor tidak ragu menjelaskan ke masyarakat bahwa paslon 01, kombinasi pimpinan yang ideal.
"Meski itu tidak mudah, tapi kami yakin Banser bisa melakukan itu," ujar Gus Syauqi. Dia meyakini, mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan paslon 01 yang terpilih.
Hanya saya, masih banyak yang terpengaruh dengan isu isu hoaks yang terus menerus diluncurkan paslon 02."Misalnya, Pak Jokowi dibilang keturunan PKI. Abah akan diganti dengan Ahok kalau terpilih nanti. Itu semua hoaks. Pergantian Wakil Presiden tidak gampang. terlebih yang menggantikan Ahok," ujarnya.
Terkait banyak isu hoaks yang digulirkan kubu 02, putra Kiai Ma'ruf Amin ini menuturkan, itu karena warga nahdliyin tidak pernah menjelaskan fakta yang sebenarnya."Kita baru menjelaskan setelah isu itu ramai. padahal kalau lebih dulu kita jelaskan faktanya, mungkin isu hoaks tidak bisa masuk ke masyarakat," katanya.
"Makanya, kita punya teori. hoaks harus kita lawan dengan fakta. kebenaran harus kita sampaikan dengan cara yang benar agar masyarakat bisa muda mencerna fakta," pungkasnya.
(whb)
