Perang Proxy dan Generasi Milenial
Perang Proxy dan Generasi Milenial
A
A
A
Bambang Soesatyo
Ketua DPR RI, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Ketua Badan Bela Negara FKPPI
TINGGINYA gelombang penyelundupan narkoba patut dipahami sebagai bukti nyata perang proxy yang menargetkan generasi milenial Indonesia. Jelas bahwa masa depan NKRI pun menjadi taruhannya. Apalagi perang proxy dengan target mencabik-cabik keutuhan dan persatuan kesatuan bangsa masih terus dilancarkan. Menjadi tugas orang tua dan para pendidik masa kini menyiapkan generasi milenial yang tangguh dan patriotis.
Anak dan remaja Indonesia selama lebih dari satu dekade belakangan ini, nyata-nyata menjadi target perang proxy. Modusnya, menggoda dan mencekoki mereka dengan aneka ragam produk narkoba (narkotika dan obat-obatan) terlarang. Ruang publik kini terus dibanjiri ragam produk narkoba akibat masih tingginya intensitas penyelundupan. Data resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) patut digarisbawahi oleh semua pihak.
Pada Maret 2018, KPAI mengungkap data tentang korban kelompok anak. Dari total 87 juta populasi kelompok anak, sebanyak 5,9 juta sudah menjadi pecandu narkoba. Untuk menggugah kepedulian bersama, BNN berulang kali mengingatkan dengan data bahwa setiap harinya 50 orang muda meninggal karena mengonsumsi narkoba. Jumlahnya akan bertambah jika persoalan narkoba hanya diserahkan pada penegak hukum. Kepedulian keluarga dan komunitas menjadi sangat penting dan strategis karena kejahatan ini masih sulit dibendung.
Sepanjang 2018 BNN bersama Ditjen Bea Cuka menangani ribuan kasus narkoba dengan lebih dari 1.355 tersangka. BNN juga menangani 53 kasus narkoba berkaitan dengan pencucian uang dengan 70 tersangka yang nilai asetnya Rp229 miliar. Paling mengerikan adalah data resmi BNN pada 2017. Waktu itu, BNN menindak 46.537 kasus narkoba dan menangkap 58.365 tersangka plus 34 tersangka pencucian uang. Sebanyak 79 tersangka coba melawan petugas ditembak mati.
Disebut perang proxy yang menargetkan generasi milenial karena ragam produk narkoba itu diselundupkan oleh sindikat internasional bekerja sama dengan antek-antek mereka di dalam negeri. Tahun lalu, BNN mengidentifikasi 83 sindikat internasional yang menyelundupkan dan mengedarkan narkoba di dalam negeri. Tahun sebelumnya tercatat 99 sindikat. Barang haram itu dimasukkan dan diedarkan di 654 daerah penyebaran narkoba.
Para orang tua sudah terlalu sering meratapi ragam akibat dari kejahatan narkoba. Tetapi, ratapan itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Sebuah strategi baru harus digagas untuk menghentikan atau minimal mereduksi kejahatan ini. Pengguna dan ragam akibat pemakaian narkoba jangan lagi hanya dilihat sebagai ekses kenakalan anak, remaja, maupun orang dewasa.
Siapakah lawan-lawan Indonesia yang membuat skenario "serangan" narkoba untuk merusak generasi milenial di negara ini? Biarkan BNN bersama komunitas intelijen negara yang menanganinya. Namun, ada satu faktor patut membuat semua pihak tak cukup hanya prihatin, tetapi juga marah.
Perang proxy bermodus membanjiri Indonesia dengan ragam produk narkoba tidak akan terlihat masif seperti sekarang ini jika tidak ada para penjahat lokal yang menjadi mitra semua sindikat internasional itu. Memang seperti itulah strategi melancarkan perang proxy.
Identitas lawan tak mudah dibaca karena berkamuflase sebagai pelaku tindak kriminal yang membangun kolaborasi dengan komunitas penjahat di negara menjadi target serangan. Benar bahwa maraknya penggunaan narkoba mencerminkan ekses kenakalan anak dan remaja. Tetapi, fakta mengenai banjir produk narkoba di Indonesia ternyata mengindikasikan perang proxy.
Berat dan Kompleks
Dengan demikian, menjadi jelas bahwa dalam beberapa tahun ke depan tantangan yang harus dihadapi generasi milenial tidak hanya semakin kompleks, tetapi juga bisa menjadi jauh lebih berat. Tak hanya menghadapi perang proxy dengan modus penyelundupan narkoba, melainkan juga perang proxy yang menargetkan runtuhnya fondasi bangunan NKRI. Baru-baru ini Mahkamah Agung mengesahkan pembubaran HTI karena organisasi ini menolak dasar negara Pancasila.
Apakah tantangan bagi masa depan keutuhan NKRI telah tereliminasi sama sekali setelah keputusan MA itu? Jelas belum dan bisa jadi tak berkesudahan. Karena akan selalu ada kekuatan dari luar yang merongrong. Kekuatan-kekuatan asing itu menunggangi keserakahan sekelompok WNI untuk menciptakan disharmoni dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Motif orang-orang serakah itu beragam mulai dari kekuasaan hingga harta.
Syukurlah bahwa banyak komunitas menyadari masalah dan tantangan terhadap keutuhan NKRI itu sehingga ungkapan semangat "NKRI Harga Mati" terus bergema di seantero negeri. Pancasila sebagai way of life dan UUD 1945 yang final harus tetap tegak lurus kendati zaman terus berubah. Dalam proses menjaga dan mengamankan keutuhan NKRI itu, generasi milenial melihat dan merasakan langsung disharmoni antarkelompok masyarakat sekarang ini.
Bersama generasi orang tua mereka, generasi milenial berharap harmoni kehidupan bersama bisa segera dipulihkan. Mereka merindukan harmoni itu, tetapi belum bisa memperkirakan kapan hal tersebut akan terwujud.
Demi masa depan keutuhan NKRI, generasi elite sekarang ini hendaknya peduli pada aspirasi generasi milenial. Harus ada keberanian untuk menghilangkan sekat-sekat pemisah. Harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara harus segera dipulihkan agar generasi muda bisa menggunakan energinya melihat serta mengalkulasi tantangan dari luar. Berikan gambaran yang utuh dan benar tentang tantangan mereka pada kemudian hari.
Kesinambungan perkembangan teknologi akan terus mengubah lanskap ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perubahan ini mengglobal, oleh karenanya harus ditumbuhkan semangat berkompetisi. Generasi milenial Indonesia harus didorong untuk inovatif, kreatif, dan kompetitif agar Indonesia tidak melulu dijadikan target pasar oleh produsen dari negara lain.
Menjelang debat tahap kedua antara kedua calon presiden, generasi milenial pun menyuarakan aspirasinya. Mereka berharap setiap pemerintahan peduli akan masa depan ketersediaan energi, termasuk energi terbarukan. Kalau mereka sampai menyuarakan persoalan ini, tentu berangkat dari kesadaran bahwa masa depan ketersediaan dan kecukupan energi akan menjadi tantangan bagi mereka.
Karena cadangan energi berbasis fosil terus menipis, mereka pun bertanya sudah sejauh mana progres dari proyek-proyek energi terbarukan? Wajar jika pertanyaan ini dimunculkan karena energi terbarukan bukan isu baru.
Apalagi generasi milenial juga menyimak sejumlah fakta dan asumsi tentang potensi krisis energi di masa depan. Sejak awal 2.000-an, Indonesia berstatus sebagai net importer minyak bumi. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia pun akan menyandang status net importer gas jika tidak diantisipasi dari sekarang.
Memang terkait masalah ini pemerintah tidak tinggal diam. Pada tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan dana investasi sebesar USD1,79 miliar untuk subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan telah ditandatangani 70 Power Purchase Agreement (PPA) Pembangkit listrik EBT antara PT PLN dengan Independent Power Producer (IPP).
Dari 70 PPA itu, tiga proyek pembangkit di antaranya sudah rampung dan beroperasi. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah peduli akan masa depan ketersediaan energi. Generasi milenial hendaknya terus mengawal kerja kementerian ESDM ini agar mendapatkan informasi yang akurat dan utuh.
Ketua DPR RI, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Ketua Badan Bela Negara FKPPI
TINGGINYA gelombang penyelundupan narkoba patut dipahami sebagai bukti nyata perang proxy yang menargetkan generasi milenial Indonesia. Jelas bahwa masa depan NKRI pun menjadi taruhannya. Apalagi perang proxy dengan target mencabik-cabik keutuhan dan persatuan kesatuan bangsa masih terus dilancarkan. Menjadi tugas orang tua dan para pendidik masa kini menyiapkan generasi milenial yang tangguh dan patriotis.
Anak dan remaja Indonesia selama lebih dari satu dekade belakangan ini, nyata-nyata menjadi target perang proxy. Modusnya, menggoda dan mencekoki mereka dengan aneka ragam produk narkoba (narkotika dan obat-obatan) terlarang. Ruang publik kini terus dibanjiri ragam produk narkoba akibat masih tingginya intensitas penyelundupan. Data resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) patut digarisbawahi oleh semua pihak.
Pada Maret 2018, KPAI mengungkap data tentang korban kelompok anak. Dari total 87 juta populasi kelompok anak, sebanyak 5,9 juta sudah menjadi pecandu narkoba. Untuk menggugah kepedulian bersama, BNN berulang kali mengingatkan dengan data bahwa setiap harinya 50 orang muda meninggal karena mengonsumsi narkoba. Jumlahnya akan bertambah jika persoalan narkoba hanya diserahkan pada penegak hukum. Kepedulian keluarga dan komunitas menjadi sangat penting dan strategis karena kejahatan ini masih sulit dibendung.
Sepanjang 2018 BNN bersama Ditjen Bea Cuka menangani ribuan kasus narkoba dengan lebih dari 1.355 tersangka. BNN juga menangani 53 kasus narkoba berkaitan dengan pencucian uang dengan 70 tersangka yang nilai asetnya Rp229 miliar. Paling mengerikan adalah data resmi BNN pada 2017. Waktu itu, BNN menindak 46.537 kasus narkoba dan menangkap 58.365 tersangka plus 34 tersangka pencucian uang. Sebanyak 79 tersangka coba melawan petugas ditembak mati.
Disebut perang proxy yang menargetkan generasi milenial karena ragam produk narkoba itu diselundupkan oleh sindikat internasional bekerja sama dengan antek-antek mereka di dalam negeri. Tahun lalu, BNN mengidentifikasi 83 sindikat internasional yang menyelundupkan dan mengedarkan narkoba di dalam negeri. Tahun sebelumnya tercatat 99 sindikat. Barang haram itu dimasukkan dan diedarkan di 654 daerah penyebaran narkoba.
Para orang tua sudah terlalu sering meratapi ragam akibat dari kejahatan narkoba. Tetapi, ratapan itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Sebuah strategi baru harus digagas untuk menghentikan atau minimal mereduksi kejahatan ini. Pengguna dan ragam akibat pemakaian narkoba jangan lagi hanya dilihat sebagai ekses kenakalan anak, remaja, maupun orang dewasa.
Siapakah lawan-lawan Indonesia yang membuat skenario "serangan" narkoba untuk merusak generasi milenial di negara ini? Biarkan BNN bersama komunitas intelijen negara yang menanganinya. Namun, ada satu faktor patut membuat semua pihak tak cukup hanya prihatin, tetapi juga marah.
Perang proxy bermodus membanjiri Indonesia dengan ragam produk narkoba tidak akan terlihat masif seperti sekarang ini jika tidak ada para penjahat lokal yang menjadi mitra semua sindikat internasional itu. Memang seperti itulah strategi melancarkan perang proxy.
Identitas lawan tak mudah dibaca karena berkamuflase sebagai pelaku tindak kriminal yang membangun kolaborasi dengan komunitas penjahat di negara menjadi target serangan. Benar bahwa maraknya penggunaan narkoba mencerminkan ekses kenakalan anak dan remaja. Tetapi, fakta mengenai banjir produk narkoba di Indonesia ternyata mengindikasikan perang proxy.
Berat dan Kompleks
Dengan demikian, menjadi jelas bahwa dalam beberapa tahun ke depan tantangan yang harus dihadapi generasi milenial tidak hanya semakin kompleks, tetapi juga bisa menjadi jauh lebih berat. Tak hanya menghadapi perang proxy dengan modus penyelundupan narkoba, melainkan juga perang proxy yang menargetkan runtuhnya fondasi bangunan NKRI. Baru-baru ini Mahkamah Agung mengesahkan pembubaran HTI karena organisasi ini menolak dasar negara Pancasila.
Apakah tantangan bagi masa depan keutuhan NKRI telah tereliminasi sama sekali setelah keputusan MA itu? Jelas belum dan bisa jadi tak berkesudahan. Karena akan selalu ada kekuatan dari luar yang merongrong. Kekuatan-kekuatan asing itu menunggangi keserakahan sekelompok WNI untuk menciptakan disharmoni dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Motif orang-orang serakah itu beragam mulai dari kekuasaan hingga harta.
Syukurlah bahwa banyak komunitas menyadari masalah dan tantangan terhadap keutuhan NKRI itu sehingga ungkapan semangat "NKRI Harga Mati" terus bergema di seantero negeri. Pancasila sebagai way of life dan UUD 1945 yang final harus tetap tegak lurus kendati zaman terus berubah. Dalam proses menjaga dan mengamankan keutuhan NKRI itu, generasi milenial melihat dan merasakan langsung disharmoni antarkelompok masyarakat sekarang ini.
Bersama generasi orang tua mereka, generasi milenial berharap harmoni kehidupan bersama bisa segera dipulihkan. Mereka merindukan harmoni itu, tetapi belum bisa memperkirakan kapan hal tersebut akan terwujud.
Demi masa depan keutuhan NKRI, generasi elite sekarang ini hendaknya peduli pada aspirasi generasi milenial. Harus ada keberanian untuk menghilangkan sekat-sekat pemisah. Harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara harus segera dipulihkan agar generasi muda bisa menggunakan energinya melihat serta mengalkulasi tantangan dari luar. Berikan gambaran yang utuh dan benar tentang tantangan mereka pada kemudian hari.
Kesinambungan perkembangan teknologi akan terus mengubah lanskap ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perubahan ini mengglobal, oleh karenanya harus ditumbuhkan semangat berkompetisi. Generasi milenial Indonesia harus didorong untuk inovatif, kreatif, dan kompetitif agar Indonesia tidak melulu dijadikan target pasar oleh produsen dari negara lain.
Menjelang debat tahap kedua antara kedua calon presiden, generasi milenial pun menyuarakan aspirasinya. Mereka berharap setiap pemerintahan peduli akan masa depan ketersediaan energi, termasuk energi terbarukan. Kalau mereka sampai menyuarakan persoalan ini, tentu berangkat dari kesadaran bahwa masa depan ketersediaan dan kecukupan energi akan menjadi tantangan bagi mereka.
Karena cadangan energi berbasis fosil terus menipis, mereka pun bertanya sudah sejauh mana progres dari proyek-proyek energi terbarukan? Wajar jika pertanyaan ini dimunculkan karena energi terbarukan bukan isu baru.
Apalagi generasi milenial juga menyimak sejumlah fakta dan asumsi tentang potensi krisis energi di masa depan. Sejak awal 2.000-an, Indonesia berstatus sebagai net importer minyak bumi. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia pun akan menyandang status net importer gas jika tidak diantisipasi dari sekarang.
Memang terkait masalah ini pemerintah tidak tinggal diam. Pada tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan dana investasi sebesar USD1,79 miliar untuk subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan telah ditandatangani 70 Power Purchase Agreement (PPA) Pembangkit listrik EBT antara PT PLN dengan Independent Power Producer (IPP).
Dari 70 PPA itu, tiga proyek pembangkit di antaranya sudah rampung dan beroperasi. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah peduli akan masa depan ketersediaan energi. Generasi milenial hendaknya terus mengawal kerja kementerian ESDM ini agar mendapatkan informasi yang akurat dan utuh.
(maf)
Explore More