Guru Besar IPB Sebut Karhutla di Era Jokowi Ada Perbaikan
Selasa, 19 Februari 2019 - 17:43 WIB
Guru Besar IPB Sebut Karhutla di Era Jokowi Ada Perbaikan
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo menegaskan, banyak langkah koreksi dan kebijakan berani yang dilakukan di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Bambang, mulai dari pelibatan seluruh stakeholders di pusat hingga daerah, moratorium izin kawasan gambut, hingga penegakan hukum baik sanksi administratif, perdata maupun pidana.
"Harus diakui, bahwa faktanya baru di era Jokowi, Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) berhasil ditangani, dan tidak pernah terjadi lagi bencana skala besar dan asap lintas batas negara," tegas Bambang, Selasa (19/2/2019).
Penegasan Bambang ini untuk menjawab sekaligus meluruskan pernyataan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar Simanjuntak yang menyebutkan, Capres 01 Jokowi telah berbohong terkait penegakan hukum lingkungan ketika menyampaikan hal ini dalam Debat Kedua Capres, Minggu 17 Februari 2019, malam.
Menurut Bambang Hero, pernyataan terkait tidak terjadi lagi Karhutla oleh Jokowi harusnya dilihat secara utuh. Waktu 2 menit saat debat Capres, tidak akan cukup untuk menjabarkan kedua persoalan tersebut.
Diakuinya, Karhutla dalam skala besar memang tak pernah terjadi lagi dalam 3 tahun terakhir. Terkait dengan itu, hukum lingkungan benar-benar ditegakkan secara konsisten.
"Karhutla memang masih terjadi tahun 2016 sampai sekarang. Namun tidak pernah lagi terjadi separah tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Bambang.
Dengan demikian, Bambang yakin bahwa yang dimaksud Paslon 01, Jokowi adalah Karhutla tidak terjadi lagi dalam skala besar dan jumlah hotspot jauh menurun.
Sementara perihal penegakan hukum lingkungan, justru baru di era Jokowi melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, berani menggebuk para pelaku kejahatan lingkungan, khususnya Karhutla.
"Saya tidak setuju jika Jokowi disebut berbohong," kata Bambang, ahli lingkungan IPB yang pernah digugat oleh 'pelaku pembakar hutan' ini.
Bambang Hero menyebutkan, adapun masalah eksekusi, tentu harus menunggu proses hingga putusan hukum inkrah dan proses eksekusi ada di pengadilan. Ini kata Bambang patut diapresiasi, karena tidak pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya.
"Tiga tahun terakhir, penegakan hukum lingkungan sangat tegas, asap lintas batas nyaris tidak ada lagi, bencana asap secara massif seperti tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Kita tidak bisa nafikan ini hanya terjadi di era Jokowi," ujarnya.
Melalui Ditjen Gakkum Kementerian LHK ditangani 2.677 pengaduan, 3.135 pengawasan izin, dan menerbitkan 541 sanksi administrasi bagi usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan dan peraturan perundangan bidang lingkungan dan kehutanan.
Keberhasilan Ditjen Gakkum saat ini karena dukungan yang kuat dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.
Putusan perdata dari hakim agung dengan mengabulkan gugatan yang mencapai triliunan merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia.
"Kami sangat mengapresiasi putusan-putusan ini. Putusan ini akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan," kata Ditjen Gakkum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani.
Menurut Bambang, mulai dari pelibatan seluruh stakeholders di pusat hingga daerah, moratorium izin kawasan gambut, hingga penegakan hukum baik sanksi administratif, perdata maupun pidana.
"Harus diakui, bahwa faktanya baru di era Jokowi, Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) berhasil ditangani, dan tidak pernah terjadi lagi bencana skala besar dan asap lintas batas negara," tegas Bambang, Selasa (19/2/2019).
Penegasan Bambang ini untuk menjawab sekaligus meluruskan pernyataan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar Simanjuntak yang menyebutkan, Capres 01 Jokowi telah berbohong terkait penegakan hukum lingkungan ketika menyampaikan hal ini dalam Debat Kedua Capres, Minggu 17 Februari 2019, malam.
Menurut Bambang Hero, pernyataan terkait tidak terjadi lagi Karhutla oleh Jokowi harusnya dilihat secara utuh. Waktu 2 menit saat debat Capres, tidak akan cukup untuk menjabarkan kedua persoalan tersebut.
Diakuinya, Karhutla dalam skala besar memang tak pernah terjadi lagi dalam 3 tahun terakhir. Terkait dengan itu, hukum lingkungan benar-benar ditegakkan secara konsisten.
"Karhutla memang masih terjadi tahun 2016 sampai sekarang. Namun tidak pernah lagi terjadi separah tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Bambang.
Dengan demikian, Bambang yakin bahwa yang dimaksud Paslon 01, Jokowi adalah Karhutla tidak terjadi lagi dalam skala besar dan jumlah hotspot jauh menurun.
Sementara perihal penegakan hukum lingkungan, justru baru di era Jokowi melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, berani menggebuk para pelaku kejahatan lingkungan, khususnya Karhutla.
"Saya tidak setuju jika Jokowi disebut berbohong," kata Bambang, ahli lingkungan IPB yang pernah digugat oleh 'pelaku pembakar hutan' ini.
Bambang Hero menyebutkan, adapun masalah eksekusi, tentu harus menunggu proses hingga putusan hukum inkrah dan proses eksekusi ada di pengadilan. Ini kata Bambang patut diapresiasi, karena tidak pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya.
"Tiga tahun terakhir, penegakan hukum lingkungan sangat tegas, asap lintas batas nyaris tidak ada lagi, bencana asap secara massif seperti tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Kita tidak bisa nafikan ini hanya terjadi di era Jokowi," ujarnya.
Melalui Ditjen Gakkum Kementerian LHK ditangani 2.677 pengaduan, 3.135 pengawasan izin, dan menerbitkan 541 sanksi administrasi bagi usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan dan peraturan perundangan bidang lingkungan dan kehutanan.
Keberhasilan Ditjen Gakkum saat ini karena dukungan yang kuat dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.
Putusan perdata dari hakim agung dengan mengabulkan gugatan yang mencapai triliunan merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia.
"Kami sangat mengapresiasi putusan-putusan ini. Putusan ini akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan," kata Ditjen Gakkum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani.
(maf)
