KLHK Berikan Penghargaan kepada 454 Insinyur Profesional Teknik Kehutanan
Jum'at, 03 September 2021 - 10:00 WIB
loading...
KLHK memberikan anugerah piagam penghargaan kepada 454 Insinyur Profesional PII-Teknik Kehutanan sebagai pelopor profesi insinyur teregistrasi teknik kehutanan di Jakarta, Sabtu (28/8/2021) lalu. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan anugerah piagam penghargaan kepada 454 Insinyur Profesional PII-Teknik Kehutanan sebagai pelopor profesi insinyur teregistrasi teknik kehutanan di Jakarta, Sabtu (28/8/2021) lalu. Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono mewakili Menteri LHK memberikan anugerah tersebut secara hybrid (faktual dan virtual) terbatas.
Dalam sambutannya, Bambang menyampaikan berbagai hal terkait dengan tantangan, perubahan kebijakan, dan tindakan-tindakan perbaikan sektor kehutanan khususnya dalam tujuh tahun terakhir. Sejak penggabungan menjadi KLHK, konsep pengelolaan hutan menggunakan paradigma baru tata kelola hutan. Baca juga: KLHK Dorong Kemudahan Investasi Melalui Peningkatan SDM
Paradigma baru tata kelola hutan yaitu dengan prinsip-prinsip ekosistem yang didasarkan pada sistem ekologi dan sistem sosial dalam suatu bentang alam yang ada, termasuk pertimbangan chorologis dan topologisnya, dengan faktor-faktor pembentuk bentang alam yang ada, seperti vegetasi, flora, fauna, iklim, batuan atau parent material dan bahkan faktor manusia serta faktor rentang waktu dalam ciri-ciri kondisi sosial ekonomi seperti perilaku land use, serta berbagai faktor sosial kemanusiaan, khususnya dalam hal kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan.
“Dalam pendekatan ini maka paradigma tata kelola hutan bergeser dari paradigma “timber management” menjadi paradigma “forest landscaspe management“. Perubahan-perubahan dimaksud, merupakan perubahan peradaban kehutanan yang bukan hanya bersifat nomenklatur, atau sekadar menyentuh kulit luar dan permukaan yang sangat prematur. Lebih dari itu, telah pula merubah secara nyata sistem dan nilai-nilai yang menjadi kultur,” ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).
Bambang menjelaskan deforestasi dan degradasi hutan menjadi perhatian banyak negara. Indonesia mulai menghitung tingkat deforestasi sejak tahun 1990. Faktanya, deforestasi tertinggi terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000, sebesar 3,5 juta ha per tahun, periode 2002 sampai 2014 menurun, dan mencapai titik terendah laju deforestasi pada tahun 2020 sebesar 115 ribu ha.
Kebakaran hutan di tahun 2015 dengan luas areal terbakar 2,6 juta ha dari interpretasi citra satelit serta 1,6 juta hektar pada tahun 2019, memberikan pelajaran sangat berharga dan kemudian terus diupayakan dengan kerja keras untuk mengatasinya. Pada tahun 2020 ditetapkan kebijakan dan dilaksanakan langkah pencegahan menuju permanen dan dilaksanakan ekstra hati-hati melalui upaya-upaya: monitoring hotspot dan patroli, sistem paralegal untuk membangun kesadaran bersama masyarakat, teknik modifikasi cuaca, tata kelola gambut, dan penegakkan hukum.
Selanjutnya, dalam Nawa Cita diidentifikasi adanya permasalahan tenurial, konflik dan hal-hal yang berasosiasi dengan itu. Begitu pula kesenjangan dalam land holding pengelolaan lahan. Melalui Nawa Cita melakukan langkah korektif. Mengubah dan menjadikan keberpihakan kepada rakyat lebih mengemuka, diaktualisasikan.
Dalam sambutannya, Bambang menyampaikan berbagai hal terkait dengan tantangan, perubahan kebijakan, dan tindakan-tindakan perbaikan sektor kehutanan khususnya dalam tujuh tahun terakhir. Sejak penggabungan menjadi KLHK, konsep pengelolaan hutan menggunakan paradigma baru tata kelola hutan. Baca juga: KLHK Dorong Kemudahan Investasi Melalui Peningkatan SDM
Paradigma baru tata kelola hutan yaitu dengan prinsip-prinsip ekosistem yang didasarkan pada sistem ekologi dan sistem sosial dalam suatu bentang alam yang ada, termasuk pertimbangan chorologis dan topologisnya, dengan faktor-faktor pembentuk bentang alam yang ada, seperti vegetasi, flora, fauna, iklim, batuan atau parent material dan bahkan faktor manusia serta faktor rentang waktu dalam ciri-ciri kondisi sosial ekonomi seperti perilaku land use, serta berbagai faktor sosial kemanusiaan, khususnya dalam hal kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan.
“Dalam pendekatan ini maka paradigma tata kelola hutan bergeser dari paradigma “timber management” menjadi paradigma “forest landscaspe management“. Perubahan-perubahan dimaksud, merupakan perubahan peradaban kehutanan yang bukan hanya bersifat nomenklatur, atau sekadar menyentuh kulit luar dan permukaan yang sangat prematur. Lebih dari itu, telah pula merubah secara nyata sistem dan nilai-nilai yang menjadi kultur,” ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).
Bambang menjelaskan deforestasi dan degradasi hutan menjadi perhatian banyak negara. Indonesia mulai menghitung tingkat deforestasi sejak tahun 1990. Faktanya, deforestasi tertinggi terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000, sebesar 3,5 juta ha per tahun, periode 2002 sampai 2014 menurun, dan mencapai titik terendah laju deforestasi pada tahun 2020 sebesar 115 ribu ha.
Kebakaran hutan di tahun 2015 dengan luas areal terbakar 2,6 juta ha dari interpretasi citra satelit serta 1,6 juta hektar pada tahun 2019, memberikan pelajaran sangat berharga dan kemudian terus diupayakan dengan kerja keras untuk mengatasinya. Pada tahun 2020 ditetapkan kebijakan dan dilaksanakan langkah pencegahan menuju permanen dan dilaksanakan ekstra hati-hati melalui upaya-upaya: monitoring hotspot dan patroli, sistem paralegal untuk membangun kesadaran bersama masyarakat, teknik modifikasi cuaca, tata kelola gambut, dan penegakkan hukum.
Selanjutnya, dalam Nawa Cita diidentifikasi adanya permasalahan tenurial, konflik dan hal-hal yang berasosiasi dengan itu. Begitu pula kesenjangan dalam land holding pengelolaan lahan. Melalui Nawa Cita melakukan langkah korektif. Mengubah dan menjadikan keberpihakan kepada rakyat lebih mengemuka, diaktualisasikan.
Lihat Juga :
