Fraksi PKB Sesalkan Beredarnya Draf RUU PKS Palsu di Medsos
Jum'at, 08 Februari 2019 - 17:17 WIB
Fraksi PKB Sesalkan Beredarnya Draf RUU PKS Palsu di Medsos
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Fraksi PKB DPR, H Cucun Ahmad Syamsulrijal menyesalkan beredarnya draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di sosial media (medsos) yang tidak sesuai dengan draf aslinya.
“Telusuri siapa yang menyebarkan dan menambahkan draf pasal seolah RUU PKS ini melegalkan LGBT dan perzinahan. Hoaks itu. Fraksi PKB mengawal terus rancangan undang-undang Itu yang semangatnya adalah upaya negara mencegah kekerasan seksual yang kerap terjadi,” ujar Cucun kepada awak media di Jakarta, Jumat (8/2/2018).
(Baca juga: DPR: RUU PKS Masih Butuh Masukan Banyak Pihak)
Publik hari ini menurutnya jangan mudah percaya jika menerima informasi khususnya menyangkut kebijakan politik apalagi mengenai draf RUU yang diproses di parlemen.
“Bahaya ini, merusak citra parlemen. Publik tolong tidak mudah percaya, lihat medianya apa terpercaya atau tidak. Aparat segera tindak oknum yang membuat resah yang menambahkan pasal legalisasi LGBT dan prostitusi di draf RUU PKS ini, tidak benar itu,” tegas Politisi asal Kabupaten Bandung ini.
(Baca juga: Alasan Komnas Perempuan Usulkan RUU PKS)
Fraksi PKB sebagai bagian instrumen di Parlemen, kata dia menyebutkan secara detail pointers penting dalam draf RUU P-KS, di antaranya soal aturan rehabilitasi hingga persoalan hukum bagi pelaku kekerasan seksual.
“RUU P-KS ini negara memberikan rehabilitasi dan pendampingan yang utuh untuk korban. Mulai dari pendampingan kesehatan, pendidikan, psikis, sosial, hingga pendampingan ekonomi untuk masa depannya,“ kata Cucun.
(Baca juga: DPR Sebut RUU PKS Belum Diloloskan)
Selama ini menurutnya korban nyaris tidak tertangani dengan baik. Negara hanya fokus menghukum pelaku saja. Ini pun masih banyak yang lolos dari jeratan hukum.
“Korban kekerasan seksual alih-alih memperoleh rehabilitasi yang memadai, malah tidak sedikit yang dikriminalisasi,“ paparnya.
(Baca juga: Pakar Hukum Menilai Masih Banyak Kekurangan RUU PKS)
Dia menambahkan Fraksi PKB di komisi terkait terus mengawal RUU tersebut. “Kita punya srikandi perempuan ada Nihayatul Wafiroh, itu DPR RI terbaik yang kita minta fokus pada persoalan perempuan, anak dan kekerasan seksual. PKB terdepan melawan kekerasan seksual,” tandasnya.
“Telusuri siapa yang menyebarkan dan menambahkan draf pasal seolah RUU PKS ini melegalkan LGBT dan perzinahan. Hoaks itu. Fraksi PKB mengawal terus rancangan undang-undang Itu yang semangatnya adalah upaya negara mencegah kekerasan seksual yang kerap terjadi,” ujar Cucun kepada awak media di Jakarta, Jumat (8/2/2018).
(Baca juga: DPR: RUU PKS Masih Butuh Masukan Banyak Pihak)
Publik hari ini menurutnya jangan mudah percaya jika menerima informasi khususnya menyangkut kebijakan politik apalagi mengenai draf RUU yang diproses di parlemen.
“Bahaya ini, merusak citra parlemen. Publik tolong tidak mudah percaya, lihat medianya apa terpercaya atau tidak. Aparat segera tindak oknum yang membuat resah yang menambahkan pasal legalisasi LGBT dan prostitusi di draf RUU PKS ini, tidak benar itu,” tegas Politisi asal Kabupaten Bandung ini.
(Baca juga: Alasan Komnas Perempuan Usulkan RUU PKS)
Fraksi PKB sebagai bagian instrumen di Parlemen, kata dia menyebutkan secara detail pointers penting dalam draf RUU P-KS, di antaranya soal aturan rehabilitasi hingga persoalan hukum bagi pelaku kekerasan seksual.
“RUU P-KS ini negara memberikan rehabilitasi dan pendampingan yang utuh untuk korban. Mulai dari pendampingan kesehatan, pendidikan, psikis, sosial, hingga pendampingan ekonomi untuk masa depannya,“ kata Cucun.
(Baca juga: DPR Sebut RUU PKS Belum Diloloskan)
Selama ini menurutnya korban nyaris tidak tertangani dengan baik. Negara hanya fokus menghukum pelaku saja. Ini pun masih banyak yang lolos dari jeratan hukum.
“Korban kekerasan seksual alih-alih memperoleh rehabilitasi yang memadai, malah tidak sedikit yang dikriminalisasi,“ paparnya.
(Baca juga: Pakar Hukum Menilai Masih Banyak Kekurangan RUU PKS)
Dia menambahkan Fraksi PKB di komisi terkait terus mengawal RUU tersebut. “Kita punya srikandi perempuan ada Nihayatul Wafiroh, itu DPR RI terbaik yang kita minta fokus pada persoalan perempuan, anak dan kekerasan seksual. PKB terdepan melawan kekerasan seksual,” tandasnya.
(kri)
