Deklarasi Dukung 01, Sahi Bantah Dana Haji untuk Infrastruktur

Sabtu, 02 Februari 2019 - 01:29 WIB
Deklarasi Dukung 01,...
Deklarasi Dukung 01, Sahi Bantah Dana Haji untuk Infrastruktur
A A A
JAKARTA - Silahturahmi Haji Indonesia (SAHI) menggelar deklarasi untuk mendukung pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin pada Jumat 1 Februari 2019, di Hotel Sari Pacific, Jakarta. Deklarasi tersebut di saksikan langsung KH Ma'ruf Amin.

Ketua umum SAHI Abdul Kholid Ahmad, dalam sambutannya mengatakan, SAHI adalah kumpulan dari pergerakan individu-individu dari komunitas haji dan umrah di Indonesia. Katanya SAHI juga bukan bagian dan unsur-unsur dari organisasi.

"Tetapi SAHI adalah pergerakan individu-individu haji dan komunitas umrah yg peduli dengan nasib bangsa dan negara. Oleh karena itu melalui momentum malam ini, kami ingin sekali lagi menyatakan bahwa SAHI memberikan dukungan penuh kepada paslon 01 Jokowi-KH Ma'ruf," ujar Abdul dalam sambutannya, Jumat (2/2/2019).

Abdul menjelaskan, ada beberapa alasan kuat SAHI mendukung pasangan Jokowi-KH Ma'ruf, yakni SAHI tahu persis bahwa sosok Jokowi-KH Ma'ruf merupakan figur teladan dalam membangun dan membina keluarga. Karena keberhasilan membangun dan membina keluarga itu adalah fondasi dari keberhasilan memimpin negara.

Alasan lainnya, kata Abdul, baik Jokowi dan KH Ma'ruf sudah mengabdikan diri ditengah-tengah masyarakat dengan karya yang bisa dinikmati bersama. Menurutnya Jokowi sudah bekerja keras membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia, dan KH Ma'ruf juga sudah membuat landasan yang kokoh bagi berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia.

"Dan dalam kepimpinan Jokowi penyelenggaraan haji dan umrah semakin hari semakin membaik. Indeks kepuasan jamaah haji, semakin meningkat. Jadi Artinya pak Jokowi memang menjadi bagian dari umat Islam Indonesia, Pak Jokowi ruh jihadnya umat Islam Indonesia," ungkap Abdul.

(Baca juga: Soal Nyanyi Indonesia Raya di Bioskop, Pengamat: Menpora Berlebihan!)

Abdul juga membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut pemerintah telah mengalihkan dana ibadah haji untuk pembangunan infrastruktur.

"Jika akhir-akhir ini ada sinyal bahwa panjangnya antrean ibadah haji itu karena dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur, ini pembodohan publik yang luar biasa," ujarnya.

Abdul pun mengutip pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia, Anggito Abimanyu bahwa dana haji yang terhimpun sampai tahun 2018 kemarin itu sebesar Rp113 triliun.

"Dari nilai 113 triliun rupiah itu, tidak satu rupiah pun dibelanjakan untuk infrastruktur," katanya sambil menegaskan.

Maka, dia meminta kepada masyarakat untuk mempercayai informasi yang tidak benar dan cenderung hanya menimbulkan fitnah. "Ini sekaligus juga ingin memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa dalam situasi seperti ini jangan mudah menerima berita-berita yang tak jelas sumbernya dan cenderung fitnah," tuturnya.
(maf)
Berita Terkait
Pemerintah Diimbau Antisipasi...
Pemerintah Diimbau Antisipasi Gimik Politik Terkait Dana Stimulus UMKM
Survei Indikator Politik:...
Survei Indikator Politik: Pemilih Jokowi-Maruf Cenderung ke Ganjar Pranowo
Sempat Jadi Rival di...
Sempat Jadi Rival di Pilpres, Prabowo Ungkap Alasannya Mau Jadi Menteri Jokowi
Pilpres 2024, Perindo...
Pilpres 2024, Perindo Jamin Lanjutkan Gagasan Jokowi-Ma'ruf Amin
Momen Ivan Gunawan Naik...
Momen Ivan Gunawan Naik Haji Bareng Ma'ruf Amin
Wapres Maruf Amin Berangkat...
Wapres Ma'ruf Amin Berangkat Ibadah Haji
Berita Terkini
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas soal Kopdes Merah Putih, Gibran Duduk di Sebelah Kirinya
Dokter Tifa Klaim Simpan...
Dokter Tifa Klaim Simpan Bukti Kejanggalan Ijazah Jokowi Meski Eksepsinya Diterima
Sudaryono Jadi Kepala...
Sudaryono Jadi Kepala BGN, Aktivis 98 Yakin Program MBG Jadi Lebih Baik
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas selama 3,5 Jam di Istana, Ini yang Dibahas
Hakim Kabulkan Eksepsi...
Hakim Kabulkan Eksepsi Dokter Tifa, Khozinudin Sebut Tidak Ada Kejelasan tentang Ijazah Jokowi
Kejagung: Jadi Deputi...
Kejagung: Jadi Deputi di BGN, Ketut Sumedana Tak Lagi Jabat Kajati Sumsel
Infografis
3 Syarat Iran di Selat...
3 Syarat Iran di Selat Hormuz: Aturan Ketat untuk Kapal yang Melintas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved