Pihak Jokowi Berharap BPN Prabowo Berhenti Mainkan Isu Utang
Rabu, 30 Januari 2019 - 09:00 WIB
Pihak Jokowi Berharap BPN Prabowo Berhenti Mainkan Isu Utang
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily meminta agar Capres Prabowo Subianto dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) berhenti memainkan isu utang selama kampanye Pilpres 2019.
Menurut Ace, hal ini sekaligus untuk menanggapi pernyataan Prabowo yang menyebut bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai pencetak utang. Ace menegaskan isu utang yang dimainkan Prabowo tidak dilandasi dengan fakta dan data yang benar. Sehingga isu utang yang diucapkan Prabowo dan timnya bisa menyesatkan masyarakat.
"Hak Prabowo-Sandi untuk memainkan isu apapun. Tapi seharusnya harus disertai dengan data dan fakta. Jangan asal bicara," kata Ace Rabu (30/1/2019).
Ace menuturkan Prabowo tidak sepantasnya menyebut Menkeu di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pencetak utang. Sebab, ia menyebut apa yang dilakukan Sri Mulyani sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Bahkan ia menilai, penyataan yang diucapkan Prabowo terhadap Sri Mulyani secara tidak langsung telah menghina Kementerian Keuangan yang telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan sebaginya.
Lebih lanjut, Ace mengatakan seluruh rakyat dapat melihat secara transparan bera besar utang Indonesia saat ini. Ia menyebut utang Indonesia per-Desember 2018 tercatat sebanyak Rp1.418 triliun atau 29,9 persen dari Produk Domistik Bruto (PDB) Indonesia yang berdasarkan data sementara sebesar Rp14.735 triliun.
"Itu berarti utang pemerintah masih aman alias jauh di bawah batas yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan yaitu 60% dari PDB," ujarnya.
Di sisi lain, politikus Partai Golkar ini menilai pemerintah Jokowi-JK selama ini berhati-hati dan akuntabel dalam mengelola utang. Hal itu, kata dia, seiring dengan berjalannya reformasi struktural serta bauran kebijakan moneter, fiskal, makro prudensial, dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia.
Menurutnya, segala tindakan yang dilakukan pemerintah itu, disebutnya membuat Indonesia mendapat peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat kredit utama di dunia.
Dengan peringkat investment grade tersebut, pemerintah dapat menekan cost of fund utang di tengah kondisi pasar keuangan yang volatile pada tahun 2018 lalu," pungkasnya.
Menurut Ace, hal ini sekaligus untuk menanggapi pernyataan Prabowo yang menyebut bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai pencetak utang. Ace menegaskan isu utang yang dimainkan Prabowo tidak dilandasi dengan fakta dan data yang benar. Sehingga isu utang yang diucapkan Prabowo dan timnya bisa menyesatkan masyarakat.
"Hak Prabowo-Sandi untuk memainkan isu apapun. Tapi seharusnya harus disertai dengan data dan fakta. Jangan asal bicara," kata Ace Rabu (30/1/2019).
Ace menuturkan Prabowo tidak sepantasnya menyebut Menkeu di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pencetak utang. Sebab, ia menyebut apa yang dilakukan Sri Mulyani sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Bahkan ia menilai, penyataan yang diucapkan Prabowo terhadap Sri Mulyani secara tidak langsung telah menghina Kementerian Keuangan yang telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan sebaginya.
Lebih lanjut, Ace mengatakan seluruh rakyat dapat melihat secara transparan bera besar utang Indonesia saat ini. Ia menyebut utang Indonesia per-Desember 2018 tercatat sebanyak Rp1.418 triliun atau 29,9 persen dari Produk Domistik Bruto (PDB) Indonesia yang berdasarkan data sementara sebesar Rp14.735 triliun.
"Itu berarti utang pemerintah masih aman alias jauh di bawah batas yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan yaitu 60% dari PDB," ujarnya.
Di sisi lain, politikus Partai Golkar ini menilai pemerintah Jokowi-JK selama ini berhati-hati dan akuntabel dalam mengelola utang. Hal itu, kata dia, seiring dengan berjalannya reformasi struktural serta bauran kebijakan moneter, fiskal, makro prudensial, dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia.
Menurutnya, segala tindakan yang dilakukan pemerintah itu, disebutnya membuat Indonesia mendapat peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat kredit utama di dunia.
Dengan peringkat investment grade tersebut, pemerintah dapat menekan cost of fund utang di tengah kondisi pasar keuangan yang volatile pada tahun 2018 lalu," pungkasnya.
(maf)
