Buat Sejumlah Terobosan, Ditjen Imigrasi Dipuji Menkumham
Senin, 28 Januari 2019 - 11:28 WIB
Buat Sejumlah Terobosan, Ditjen Imigrasi Dipuji Menkumham
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengamati dan mengapresiasi berbagai terobosan dan inovasi yang telah dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.
Hal itu disampaikan Yasonna dalam upacara peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) yang ke-69, di Lapangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (28/1/2019).
Terobosan tersebut antara lain, kata Yasonna, perluasan pemberian paspor elektronik di 18 kantor Imigrasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan kepada para pemohon.
Selain itu, penyederhanaan perizinan bagi tenaga kerja asing dalam bentuk layanan One Single Submisson (OSS) yang bersinergi dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sehingga menghasilkan sebuah proses yang sangat sederhana dan eflsien sebagai jawaban atas arahan Presiden Joko Widodo kepada jajaran Imigrasi.
"Jajaran imigrasi juga telah berhasil menekan angka pelanggaran keimigrasian yang ditandai dengan penurunan jumlah penindakan keimigrasian dari tahun 2017 sebanyak 272 kasus menjadi 144 kasus pada tahun 2018," tutur Yasonna dalam sambutannya di HBI ke-69.
Dalam fungsi keamanan negara, Yasonna mengapresiasi dengan telah dilaksanakannya implementasi sistem QR Code pada lima tempat pemeriksaan Imigrasi.
"QR Code yang digunakan merupakan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan oleh jajaran imigrasi dalam melaksanakan proses pengawasan di lapangan," katanya.
Selain itu, lanjut Yasonna, sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, jajaran Imigrasi telah memberikan sumbangsih berupa pemberian izin tinggal bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Di samping itu juga telah memfasilitasi dengan baik kegiatan-kegiatan berskala Internasional, diantaranya Asian Games dan Asian Para Games 2018, Annual Meeting World Bank and International Monetery Fund 2018, yang dampaknya terasa untuk menggerakkan ekonomi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Yang membanggakan pada tahun 2018, empat unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hal ini merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk berubah, bergerak menuju ke arah yang lebih baik guna mewujudkan kepastian hukum, utamanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian," tuturnya.
Hal itu disampaikan Yasonna dalam upacara peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) yang ke-69, di Lapangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (28/1/2019).
Terobosan tersebut antara lain, kata Yasonna, perluasan pemberian paspor elektronik di 18 kantor Imigrasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan kepada para pemohon.
Selain itu, penyederhanaan perizinan bagi tenaga kerja asing dalam bentuk layanan One Single Submisson (OSS) yang bersinergi dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sehingga menghasilkan sebuah proses yang sangat sederhana dan eflsien sebagai jawaban atas arahan Presiden Joko Widodo kepada jajaran Imigrasi.
"Jajaran imigrasi juga telah berhasil menekan angka pelanggaran keimigrasian yang ditandai dengan penurunan jumlah penindakan keimigrasian dari tahun 2017 sebanyak 272 kasus menjadi 144 kasus pada tahun 2018," tutur Yasonna dalam sambutannya di HBI ke-69.
Dalam fungsi keamanan negara, Yasonna mengapresiasi dengan telah dilaksanakannya implementasi sistem QR Code pada lima tempat pemeriksaan Imigrasi.
"QR Code yang digunakan merupakan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan oleh jajaran imigrasi dalam melaksanakan proses pengawasan di lapangan," katanya.
Selain itu, lanjut Yasonna, sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, jajaran Imigrasi telah memberikan sumbangsih berupa pemberian izin tinggal bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Di samping itu juga telah memfasilitasi dengan baik kegiatan-kegiatan berskala Internasional, diantaranya Asian Games dan Asian Para Games 2018, Annual Meeting World Bank and International Monetery Fund 2018, yang dampaknya terasa untuk menggerakkan ekonomi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Yang membanggakan pada tahun 2018, empat unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hal ini merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk berubah, bergerak menuju ke arah yang lebih baik guna mewujudkan kepastian hukum, utamanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian," tuturnya.
(dam)
