Hoaks dan Kearifan Menyikapi Informasi

Bambang Soesatyo
Ketua DPR RI/Kepala Bela Negara FKPPI
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila

Gelombang dan lalu lintas informasi era terkini yang sulit dibendung dan disaring harus diterima sebagai konsekuensi perubahan zaman. Roda perubahan yang begitu cepat mendorong setiap individu dan komunitas untuk semakin cerdas dan bijaksana dalam menyikapi informasi.

Cerdas dan kearifan menyikapi lalu lintas informasi masa kini itu praktis menjadi sebuah keharusan karena beberapa alasan. Pertama, karena di antara informasi yang berseliweran setiap harinya itu tidak semuanya mengandung kebenaran. Tidak sedikit yang masuk kategori informasi tidak benar atau hoaks . Kedua, tanpa bisa dibendung dan disaring, semua informasi itu langsung bisa masuk di benak orang, pria atau wanita, orang dewasa hingga anak-anak di bawah umur yang sudah paham menggunakan telepon pintar.

Cerdas dan arif menyikapi informasi tentu saja menjadi sangat penting agar setiap orang tidak gagal paham, tidak salah kalkulasi, serta tidak salah merumuskan dan membuat keputusan. Kemudian untuk melindungi remaja dan anak-anak di bawah umur dari hoaks, menjadi kewajiban orang tua untuk cerdas dan bijaksana dalam menghalau informasi menyesatkan. ( Baca Juga: Hoaks dan Perempuan )

Banjir hoaks di ruang publik belakangan ini tidak hanya membuat banyak orang kecewa, tetapi juga marah. Namun, karena hoaks sulit dibendung dan disaring, setiap individu dan komunitas harus terbiasa untuk antisipatif. Apalagi bagi masyarakat Indonesia di semua daerah yang tengah bersiap menyelenggarakan pemilihan umum serentak, yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg).

Sudah terlihat kecenderungan bahwa menyebarluaskan hoaks sebagai modus melakukan manuver politik kemungkinan akan berlanjut menuju pelaksanaan agenda pilpres dan pileg tahun ini. Karena itu, masyarakat dan semua institusi penegak hukum perlu antisipatif mewaspadai kecenderungan tersebut. (Baca Juga: Cegah Hoaks Pesan Terusan WA Dibatasi )

Setelah hoaks tentang tujuh kontainer berisi surat suara pemilu yang telah tercoblos, tidak tertutup kemungkinan akan muncul hoaks lain masih berkait dengan persiapan pilpres dan pileg 2019, terutama hoaks yang diarahkan untuk mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Sudah barang tentu hoaks lain yang bertendensi mendiskreditkan pemerintah atau calon presiden petahana. Respons terukur dari penegak hukum menjadi keharusan agar hoaks seperti itu tidak meresahkan masyarakat dan juga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Setiap institusi yang menjadi target hoaks pun hendaknya memberi reaksi cepat, dengan memberi penjelasan terbuka pada semua elemen masyarakat. Reaksi cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam merespons hoaks tentang kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos patut diapresiasi. Tentu apresiasi juga patut diberikan kepada para petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang langsung merespons hoaks soal isu tsunami maupun gempa bumi.

Kendati mengecewakan dan membuat banyak orang marah, banjir hoaks akhir-akhir ini tentu ada hikmahnya. Setidaknya, masyarakat semakin antisipatif dan tidak mudah percaya pada informasi-informasi yang tidak berasal dari sumber atau institusi resmi dan berkompeten. (Baca Juga: Bisnis Hoaks Sangat Menggiurkan )

Mengacu pada kecenderungan seperti itu, setiap individu dan komunitas secara tidak langsung didorong untuk semakin selektif dan bijaksana dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di ruang publik. Pada era sekarang ini, lalu lintas informasi sudah diibaratkan debu yang bertebaran. Karena itu, sikapi setiap informasi dengan proporsional sambil melakukan konfirmasi pada institusi-institusi yang berwenang.Stabilitas Hankamnas Hoaks yang berseliweran di ruang publik akhir-akhir ini memang patut membuat banyak orang kecewa dan marah. Sebab sejumlah hoaks itu bermuatan informasi yang destruktif karena berpotensi merusak stabilitas pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) dan pada tingkat wilayah, juga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Namun, kecewa dan kemarahan itu jangan sampai membuat setiap orang atau komunitas lengah. Sebab upaya merusak stabilitas hankamnas dan ketertiban umum itu diperkirakan masih berlanjut. Ada kemungkinan penyebarluasan hoaks tidak akan berhenti sampai pada perhitungan suara hasil pileg dan pilpres 2019. Bisa saja berlanjut hingga pemerintahan baru yang konstitusional dikukuhkan.

Pada awal 2019 ini, upaya merusak stabilitas hankamnas itu sudah coba dilakukan dengan menyebarluaskan hoaks. Hoaks tentang tujuh kontainer surat suara pemilu sudah tercoblos ini pun patut dilihat sebagai benih instabilitas yang sistematis ditumbuhkembangkan dengan tujuan membangun persepsi di ruang publik bahwa ada pihak yang jauh-jauh hari sudah merancang perbuatan curang demi meraih kemenangan pada pilpres dan pileg 2019.

Selain itu, fakta tentang pembuangan ribuan e-KTP yang terungkap pada pekan pertama Desember 2018 pun punya motif merusak persiapan Pemilu 2019. Seperti diketahui, telah ditemukan ribuan e-KTP berceceran di area perkebunan di Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Persepsi kecurangan itulah yang nanti akan dijadikan alasan atau pijakan untuk menggelar aksi atau gerakan mengacaukan proses pemungutan dan perhitungan suara. Artinya, gerakan mengacaukan pilpres dan pileg 2019 sudah dirancang sejak dini.

Itulah alasannya mengapa Polri dan institusi penegak hukum lainnya patut menindak tegas penyebar hoaks ini. Kondusivitas dan stabilitas hankamnas tidak boleh dikorbankan hanya demi syahwat politik kelompok-kelompok yang tak mampu berkompetisi dengan sehat dan adil.

Tentu saja kecerdasan dan kearifan masyarakat dalam menyikapi informasi menjadi sangat penting. Selama masyarakat cerdas dan bijaksana menyikapi informasi apa pun, stabilitas hankamnas akan selalu terjaga. Seberapa pun banyaknya hoaks tidak akan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Wajar jika publik marah dan kecewa terhadap pelaku dan penyebar hoaks. Terpenting bagi semua komunitas adalah bersama-sama menjaga stabilitas hankamnas serta ketertiban umum.