Menpan RB Tekankan Penguatan ASN Kunci Birokrasi Profesional
Minggu, 27 Januari 2019 - 06:11 WIB
Menpan RB Tekankan Penguatan ASN Kunci Birokrasi Profesional
A
A
A
JAKARTA - Pascasarjana Institut STIAMI menyelenggarakan Seminar Nasional 2019 bertema “Membangun Profesionalitas ASN Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital Industri 4.0”.
Seminar ini dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin yang memberikan orasi ilmiah kepada 400 peserta seminar mahasiswa Pascasarjana Institut STIAMI dan undangan lainnya.
Syafruddin menekankan perlunya penguatan dan pembangunan ASN sebagai kunci yang membuka ruang perubahan bagi birokrasi profesional. “Negara yang lambat dan tidak mau berubah, maka negara tersebut akan tertinggal,” ujar Syafruddin, di Jakarta, Sabtu (26/1/2019).
Menurut Syafruddin, sejalan dengan era digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0 banyak negara telah menerapkan digitalisasi dalam pemerintahannya. Tujuannya untuk membangkitkan produktivitas dan efisiensi, serta menghidupkan akuntabilitas mesin kelembagaan negara.
“Pemerintah perlu membangun sistem e-goverment di seluruh kelembagaan, membangun postur pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dari pusat hingga daerah hingga ujung terdepan pelayanan publik,” kata mantan Wakapolri ini.
Kemenpan RB sendiri sudah menyusun PERPRES Nomor 95/2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) guna mewujudkan keterpaduan sistem pemerintahan dari pusat hingga ujung daerah terluar.
Syafruddin mengatakan dengan adanya sistem yang terintegrasikan menghasilkan efisiensi anggaran dan sinergitas instansi pusat dan daerah semakin meningkat. Tentu tujuan akhirnya adalah untuk membuat pelayanan publik yang outstanding.
“Pelayanan semakin mudah, cepat, murah, berkualitas dan mampu menyentuh harapan masyarakat. Melalui kebijakan publik yang terarah dan komprehensif akan memacu perbaikan kinerja dan akan meningkatkan kepercayaan publik,” kata Syafruddin.
Syafruddin menjelaskan, pemerintah mulai menggeser fokus pembangunan dari infrastruktur kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah ingin membangun Smart Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menguasai teknologi informasi.
Sementara itu, Direktur Program Pascasarjana Institut STIAMI mengatakan dalam menyongsong era industri 4.0 maka ASN juga mesti berbenah diri. Dari 4.300 ASN di Indonesia untuk menerjemahkan alam yang berubah, digitalisasi, transparansi dan akuntabilitas, measih dirasakan kurang. Salah satu buktinya adalah keterlambatan pelayanan publik.
"Jadi stretching pemerintahan ke depan adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih baik lagi. Dengan demikian bila pemerintah bisa melakukan hal tersebut maka masyarakat akan mempunyai keterikatakan dengan pemerintahan," kata Taufan.
Seminar ini dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin yang memberikan orasi ilmiah kepada 400 peserta seminar mahasiswa Pascasarjana Institut STIAMI dan undangan lainnya.
Syafruddin menekankan perlunya penguatan dan pembangunan ASN sebagai kunci yang membuka ruang perubahan bagi birokrasi profesional. “Negara yang lambat dan tidak mau berubah, maka negara tersebut akan tertinggal,” ujar Syafruddin, di Jakarta, Sabtu (26/1/2019).
Menurut Syafruddin, sejalan dengan era digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0 banyak negara telah menerapkan digitalisasi dalam pemerintahannya. Tujuannya untuk membangkitkan produktivitas dan efisiensi, serta menghidupkan akuntabilitas mesin kelembagaan negara.
“Pemerintah perlu membangun sistem e-goverment di seluruh kelembagaan, membangun postur pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dari pusat hingga daerah hingga ujung terdepan pelayanan publik,” kata mantan Wakapolri ini.
Kemenpan RB sendiri sudah menyusun PERPRES Nomor 95/2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) guna mewujudkan keterpaduan sistem pemerintahan dari pusat hingga ujung daerah terluar.
Syafruddin mengatakan dengan adanya sistem yang terintegrasikan menghasilkan efisiensi anggaran dan sinergitas instansi pusat dan daerah semakin meningkat. Tentu tujuan akhirnya adalah untuk membuat pelayanan publik yang outstanding.
“Pelayanan semakin mudah, cepat, murah, berkualitas dan mampu menyentuh harapan masyarakat. Melalui kebijakan publik yang terarah dan komprehensif akan memacu perbaikan kinerja dan akan meningkatkan kepercayaan publik,” kata Syafruddin.
Syafruddin menjelaskan, pemerintah mulai menggeser fokus pembangunan dari infrastruktur kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah ingin membangun Smart Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menguasai teknologi informasi.
Sementara itu, Direktur Program Pascasarjana Institut STIAMI mengatakan dalam menyongsong era industri 4.0 maka ASN juga mesti berbenah diri. Dari 4.300 ASN di Indonesia untuk menerjemahkan alam yang berubah, digitalisasi, transparansi dan akuntabilitas, measih dirasakan kurang. Salah satu buktinya adalah keterlambatan pelayanan publik.
"Jadi stretching pemerintahan ke depan adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih baik lagi. Dengan demikian bila pemerintah bisa melakukan hal tersebut maka masyarakat akan mempunyai keterikatakan dengan pemerintahan," kata Taufan.
(kri)
