PPP Setuju Kisi-kisi Dihapuskan di Debat Capres
A
A
A
JAKARTA - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin memandang positif keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak lagi memberikan kisi-kisi materi pertanyaan debat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Adapun keputusan KPU itu merupakan hasil evaluasi debat perdana pada 17 Januari 2019 lalu. "Ini saya kira bagus agar tidak menimbulkan kecurigaan kepada pasangan Capres," ujar Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Achmad Baidowi dihubungi wartawan, Senin (21/1/2019).
Pria yang akrab disapa Awiek ini mengungkapkan, spontanitas jawaban akan lebih menunjukkan keaslian jawaban. "Meskipun demikian membawa data juga dibolehkan agar tidak salah bicara data, karena tak mungkin dihafal semuanya," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Kendati demikian, dia menilai debat Pilpres 2019 berikutnya bisa lebih baik dari sebelumnya tergantung dari jalannya debat yang dipandu oleh moderator profesional di bidangnya.
"Lagian adanya kisi-kisi, pihak 01 yang dirugikan karena di publik seolah-olah digiring bahwa kami yang menginginkan kisi-kisi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Selanjutnya apapun mekanisme yang diatur KPU kami ikuti," ujar anggota Komisi II DPR ini.
Adapun keputusan KPU itu merupakan hasil evaluasi debat perdana pada 17 Januari 2019 lalu. "Ini saya kira bagus agar tidak menimbulkan kecurigaan kepada pasangan Capres," ujar Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Achmad Baidowi dihubungi wartawan, Senin (21/1/2019).
Pria yang akrab disapa Awiek ini mengungkapkan, spontanitas jawaban akan lebih menunjukkan keaslian jawaban. "Meskipun demikian membawa data juga dibolehkan agar tidak salah bicara data, karena tak mungkin dihafal semuanya," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Kendati demikian, dia menilai debat Pilpres 2019 berikutnya bisa lebih baik dari sebelumnya tergantung dari jalannya debat yang dipandu oleh moderator profesional di bidangnya.
"Lagian adanya kisi-kisi, pihak 01 yang dirugikan karena di publik seolah-olah digiring bahwa kami yang menginginkan kisi-kisi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Selanjutnya apapun mekanisme yang diatur KPU kami ikuti," ujar anggota Komisi II DPR ini.
(maf)