Debat Pertama Dikritik, KPU Buka Kemungkinan Format Debat Berubah

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka peluang mengubah format debat antara pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Keputusan tersebut akan ditetapkan setelah KPU menggelar rapat evaluasi pelaksanaan debat perdana capres-cawapres bertema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme, Kamis 17 Januari 2019 lalu. Banyak kalangan menilai pelaksanaan debat perdana antara capres-cawapres tidak sesuai ekspektasi.

Format debat yang ditetapkan KPU dan disetujui dua tim sukses pasangan capres-cawapres tidak memberikan ruang bagi para kandidat mengeksplorasi gagasan secara mendalam. Apalagi dengan adanya kisi-kisi pertanyaan yang diberikan oleh KPU sebelum pelaksanaan debat membuat kandidat terpaku pada kisi-kisi jawaban yang disiapkan sebelum memasuki arena debat.

“Banyak masukan. Ada yang mengatakan bagus, ada juga yang mengkritik. Ada pihak-pihak yang mengkritik ter kait pemberian kisi-kisi pertanyaan debat. Oleh karenanya, KPU masih membuka peluang untuk mengubah format debat berikutnya,” ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Jakarta, Jumat 18 Januari 2019.

Dia menjelaskan kritik terhadap pelaksanaan debat tidak hanya pada format debat, tetapi juga pada performa capres-cawapres peserta debat. Menurutnya kritikan tersebut merupakan hal biasa sebagai masukkan untuk menyiapkan format yang lebih baik pada debat-debat selanjutnya.

“Catatan-catatan itu kan biasa. Karena pasti tidak mampu memuaskan semuanya karena ada yang merasa ini sudah cukup, ada yang mengatakan ini luar biasa ada yang mengatakan ini kurang baik dari sisi penyelenggaraan maupun dari sisi kandidat,” katanya.

Arief mengatakan KPU akan melakukan evaluasi pelaksanaan debat perdana pada awal pekan depan. Pihaknya akan mengundang sejumlah kalangan seperti tim pemenangan kedua pasangan capres-cawapres atau pihak-pihak yang dinilai kompeten mem berikan masukkan terhadap perbaikan format debat.

“Senin nanti kita akan melakukan rapat evaluasi debat pertama sekaligus langsung mulai per siapan debat kedua,” tegasnya. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan memang banyak masukkan terhadap perbaikan format debat capres-cawapres ke depan.

Selain larangan pemberian kisi-kisi pertanyaan kepada kandidat, KPU juga diminta perbaikan terhadap durasi waktu. Banyak pihak yang memandang waktu 90 menit tidak cukup bagi kandidat dalam mengeksplorasi gagasan mereka.

“Ada beberapa evaluasi seperti pemberian kisi-kisi soal, mekanisme debat seperti waktu, dan sebagainya,” katanya.

Dia mengungkapkan KPU sangat terbuka terhadap masukkan dari para pihak agar pelaksanaan debat menjadi lebih baik. Evaluasi oleh KPU di harapkan menambah nilai esensi debat selanjutnya.

“Kami juga mendorong kepasangan calon untuk memanfaatkan forum tersebut karena, debat itu kan salah satu dari sembilan metode kampanye,” tegasnya.