Debat Capres, Jokowi Sindir Prabowo Soal Hoaks Ratna Sarumpaet
Kamis, 17 Januari 2019 - 21:27 WIB
Debat Capres, Jokowi Sindir Prabowo Soal Hoaks Ratna Sarumpaet
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto menilai ada anggapan di masyarakat bahwa penegakan hukum saat ini berat sebelah.
Dia mencontohkan perlakuan tidak adil yang dialami seorang kepala desa yang ditahan karena mendukung pihaknya.
"Misalnya gubernur-gubernur pendukung pasangan calon nomor urut 01 menyatakan dukungan, tidak apa-apa. Sementara kepala desa yang mendukung kami ditangkap, " katanya.
Menurut Prabowo, perlakuan terhadap kepala desa tersebut tidak adil dan melanggar HAM. "Saya kira ini tidak adil dan pelanggaran HAM," tandasnya.
Jokowi menilai pertanyaan Jokowi bernada tuduhan. Kalau ada bukti, kata dia, silakan dilaporkan ke penegak hukum.
Mantan Wali Kota Solo ini pun menyindir Prabowo mengenai kasus penyebaran kabar bohong atau hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet.
"Kita tidak perlu grasa-grusu, seperti jurkamnya (juru kampanye-red) Pak Prabowo. Katanya mukanya babak belur. Lalu konferensi pers bersama-sama, ternyata operasi plastik," katanya.
Menurut dia, Indonesia adalah negara hukum. Harus ada bukti dan mekanisme hukum. "Kenapa harus menuduh," katanya.
Dia mencontohkan perlakuan tidak adil yang dialami seorang kepala desa yang ditahan karena mendukung pihaknya.
"Misalnya gubernur-gubernur pendukung pasangan calon nomor urut 01 menyatakan dukungan, tidak apa-apa. Sementara kepala desa yang mendukung kami ditangkap, " katanya.
Menurut Prabowo, perlakuan terhadap kepala desa tersebut tidak adil dan melanggar HAM. "Saya kira ini tidak adil dan pelanggaran HAM," tandasnya.
Jokowi menilai pertanyaan Jokowi bernada tuduhan. Kalau ada bukti, kata dia, silakan dilaporkan ke penegak hukum.
Mantan Wali Kota Solo ini pun menyindir Prabowo mengenai kasus penyebaran kabar bohong atau hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet.
"Kita tidak perlu grasa-grusu, seperti jurkamnya (juru kampanye-red) Pak Prabowo. Katanya mukanya babak belur. Lalu konferensi pers bersama-sama, ternyata operasi plastik," katanya.
Menurut dia, Indonesia adalah negara hukum. Harus ada bukti dan mekanisme hukum. "Kenapa harus menuduh," katanya.
(dam)
