Isu HAM dan Korupsi di Debat Capres Tak Untungkan Prabowo-Sandi
Rabu, 16 Januari 2019 - 19:05 WIB
Isu HAM dan Korupsi di Debat Capres Tak Untungkan Prabowo-Sandi
A
A
A
JAKARTA - Isu mengenai korupsi dan pelanggaran HAM masa lalu dinilai tidak akan tidak menguntungkan bagi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno dalam debat capres 2019 perdana besok. Paslon nomor 02 dianggapnya tidak memiliki ruang yang besar untuk menyampaikan komitmennnya terhadap isu tersebut.
Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan, ruang itu seakan sempit karena Prabowo-Sandi didukung keluarga Cendana, yang dalam hal ini diwakili Partai Berkarya."Partai Berkarya tentu bicaranya tidak semata-mata tentang dugaan korupsi, tapi juga pelanggatan Hak Asasi Manusia," kata Wahyudi dalam diskusi yang digelar Indonesia Political Review di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Menurut Wahyudi, bicara pelengseran Orde Baru dengan sejarah Reformasi 1998 tak hanya dominan atas suara mahasiswa yang melawan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di era Soeharto. Perjuangan mahasiswa juga dilandasi oleh pelanggaran HAM yang terjadi dalam kurun waktu 1965 hingga 1998. (Baca juga: Debat Capres Perdana Akan Menarik karena Polarisasi Semakin Kuat )
"Itu yang menjadi perdebatan serius ketika mereka mengklaim 'enak zaman Soeharto'. Karena bagi para aktivis HAM tentu itu satu masa kelam di mana kebebasan itu diberangus, ditutup sedemikian rupa sehingga kontrol terhadap pemerintah tidak ada. Media dikontrol, informasi dibatasi dan seterusnya," ujarnya
"Dan ketika kemudian visi itu yang justru malah ditekankan di dalam kubu Prabowo ini yang kemudian menjadi persoalan besar. Apakah kemudian berarti akan mengulang seluruh praktik-praktik korup di masa lalu. Tentu kita tidak menginginkan itu," tambahnya.
Direktur IPR Ujang Komarudin juga menilai, keberadaan keluarga Cendana lewat Partai Berkarya di dalam Koalisi Adil Makmur merugikan Prabowo-Sandi. Publik hingga saat ini masih menilai Soaharto memiliki rekam jejak yang buruk sebagai presiden.
"Masyarakat mengulik-ulik, mengusut-usut lagi pelanggaran hukum oleh Pak Soeharto. Maka ini yang merugikan Pak Prabowo," kata Ujang. (Baca juga: KPU Minta Tim Paslon Tertibkan Para Pendukungnya dalam Debat Besok )
Selain itu, Ujang menilai Partai Berkarya yang dipimpian Tommy Soeharto masih kurang laku dalam kontestasi politik saat ini. Hal itu terlihat dari hasil sejumlah survei yang menyebut Partai Berkarya masih di bawah ambang batas parlemen. "Jadi sesungguhnya rugi Prabowo ada Partai Berkarya di situ (koalisinya)," tandasnya.
Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan, ruang itu seakan sempit karena Prabowo-Sandi didukung keluarga Cendana, yang dalam hal ini diwakili Partai Berkarya."Partai Berkarya tentu bicaranya tidak semata-mata tentang dugaan korupsi, tapi juga pelanggatan Hak Asasi Manusia," kata Wahyudi dalam diskusi yang digelar Indonesia Political Review di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Menurut Wahyudi, bicara pelengseran Orde Baru dengan sejarah Reformasi 1998 tak hanya dominan atas suara mahasiswa yang melawan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di era Soeharto. Perjuangan mahasiswa juga dilandasi oleh pelanggaran HAM yang terjadi dalam kurun waktu 1965 hingga 1998. (Baca juga: Debat Capres Perdana Akan Menarik karena Polarisasi Semakin Kuat )
"Itu yang menjadi perdebatan serius ketika mereka mengklaim 'enak zaman Soeharto'. Karena bagi para aktivis HAM tentu itu satu masa kelam di mana kebebasan itu diberangus, ditutup sedemikian rupa sehingga kontrol terhadap pemerintah tidak ada. Media dikontrol, informasi dibatasi dan seterusnya," ujarnya
"Dan ketika kemudian visi itu yang justru malah ditekankan di dalam kubu Prabowo ini yang kemudian menjadi persoalan besar. Apakah kemudian berarti akan mengulang seluruh praktik-praktik korup di masa lalu. Tentu kita tidak menginginkan itu," tambahnya.
Direktur IPR Ujang Komarudin juga menilai, keberadaan keluarga Cendana lewat Partai Berkarya di dalam Koalisi Adil Makmur merugikan Prabowo-Sandi. Publik hingga saat ini masih menilai Soaharto memiliki rekam jejak yang buruk sebagai presiden.
"Masyarakat mengulik-ulik, mengusut-usut lagi pelanggaran hukum oleh Pak Soeharto. Maka ini yang merugikan Pak Prabowo," kata Ujang. (Baca juga: KPU Minta Tim Paslon Tertibkan Para Pendukungnya dalam Debat Besok )
Selain itu, Ujang menilai Partai Berkarya yang dipimpian Tommy Soeharto masih kurang laku dalam kontestasi politik saat ini. Hal itu terlihat dari hasil sejumlah survei yang menyebut Partai Berkarya masih di bawah ambang batas parlemen. "Jadi sesungguhnya rugi Prabowo ada Partai Berkarya di situ (koalisinya)," tandasnya.
(poe)
