Kubu Jokowi: Ada Upaya Sistematis Jatuhkan Citra Penyelenggara Pemilu
Selasa, 08 Januari 2019 - 15:02 WIB
Kubu Jokowi: Ada Upaya Sistematis Jatuhkan Citra Penyelenggara Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menganggap, sejarah reformasi telah menyadarkan semua pihak untuk memperbaharui sistem politik yang tidak lagi otoriter dengan menempatkan penyelenggara pemilu sebagai lembaga independen.
Menurutnya, reformasi melahirkan institusi penyelenggara pemilu, yakni selain KPU juga lahir Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun hari ini, kualitas independensi penyelenggara pemilu dirusak oleh segelintir pihak yang menggunakan kekuasaan politik untuk mendeligitimasi dan men-downgrade (menjatuhkan citra) para penyelenggara pemilu dengan informasi bohong atau hoaks.
"Dengan demikian tim kampanye Jokowi-Maruf amin sangat menyesalkan ketika ada upaya upaya yang sistematis untuk men-downgrade, mendelegitimasi terhadap penyelenggara pemilu yang seharusnya kita berikan ruang," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Menurut Hasto, bicara sistem pengelolaan pemilu, sejarah orde baru menempatkan penyelenggara pemilu hanya sebagai stempel kekuasaan. Imbasnya, para penyelenggara pemilu hilang integritas dan independensinya.
"Karena itulah setelah kembali dan kemudian kita mendesain penyelenggara pemilu yang mandiri, independen, dan bersifat tetap itu jangan kemudian untuk kita lakukan berbagai hal yang justru bertentangan dengan semangat reformasi," ungkapnya.
Karenanya, Sekjen DPP PDI Perjuangan mengimbau kepada kubu Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno untuk bersama membangun kepercayaan masyarakat kepada para penyelenggara pemilu. Tidak sebaliknya, mengkampanyekan seolah-olah KPU, Bawaslu dan DKPP hilang fungsi indenpendensinya dengan membangun opini potensi kecurangan penyelenggara pemilu.
Menurutnya, potensi mendeligitimasi penyelenggara pemilu seperti isu e-KTP tercecer, DPT Siluman, kotak suara kardus yang terbaru adalah isu 7 kontainer surat suara yang tercoblos yang ternyata hoaks.
"Kemudian juga persoalan debat dikondisikan seakan akan kami tidak siap padahal sebetulnya adanya pengaturan-pengaturan seperti itu tapi kemudian kenapa harus dibolak balikan isu untuk menampilkan kesan sebagai upaya untuk menjatuhkan pihak lain. Padahal, debat itu adalah kontestasi gagasan supaya rakyat bisa memahami seluruh rekam jejak program visi misi agenda prioritasnya sekali lagi untuk bangsa dan negara," pungkasnya.
Menurutnya, reformasi melahirkan institusi penyelenggara pemilu, yakni selain KPU juga lahir Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun hari ini, kualitas independensi penyelenggara pemilu dirusak oleh segelintir pihak yang menggunakan kekuasaan politik untuk mendeligitimasi dan men-downgrade (menjatuhkan citra) para penyelenggara pemilu dengan informasi bohong atau hoaks.
"Dengan demikian tim kampanye Jokowi-Maruf amin sangat menyesalkan ketika ada upaya upaya yang sistematis untuk men-downgrade, mendelegitimasi terhadap penyelenggara pemilu yang seharusnya kita berikan ruang," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Menurut Hasto, bicara sistem pengelolaan pemilu, sejarah orde baru menempatkan penyelenggara pemilu hanya sebagai stempel kekuasaan. Imbasnya, para penyelenggara pemilu hilang integritas dan independensinya.
"Karena itulah setelah kembali dan kemudian kita mendesain penyelenggara pemilu yang mandiri, independen, dan bersifat tetap itu jangan kemudian untuk kita lakukan berbagai hal yang justru bertentangan dengan semangat reformasi," ungkapnya.
Karenanya, Sekjen DPP PDI Perjuangan mengimbau kepada kubu Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno untuk bersama membangun kepercayaan masyarakat kepada para penyelenggara pemilu. Tidak sebaliknya, mengkampanyekan seolah-olah KPU, Bawaslu dan DKPP hilang fungsi indenpendensinya dengan membangun opini potensi kecurangan penyelenggara pemilu.
Menurutnya, potensi mendeligitimasi penyelenggara pemilu seperti isu e-KTP tercecer, DPT Siluman, kotak suara kardus yang terbaru adalah isu 7 kontainer surat suara yang tercoblos yang ternyata hoaks.
"Kemudian juga persoalan debat dikondisikan seakan akan kami tidak siap padahal sebetulnya adanya pengaturan-pengaturan seperti itu tapi kemudian kenapa harus dibolak balikan isu untuk menampilkan kesan sebagai upaya untuk menjatuhkan pihak lain. Padahal, debat itu adalah kontestasi gagasan supaya rakyat bisa memahami seluruh rekam jejak program visi misi agenda prioritasnya sekali lagi untuk bangsa dan negara," pungkasnya.
(pur)
