Ajak Waspadai Area Rawan Korupsi, Mendagri: Setiap Saat Menjebak Kita
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak untuk mewaspadai area rawan korupsi di berbagai lembaga pemerintahan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Tjahjo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan Antikorupsi, di Jakarta, 11-12 Desember 2018.
"Dari kacamata Kemendagri, saya mengingatkan untuk kita semua mari kita harus mencermati area rawan korupsi. Yang setiap saat menjebak kita, yang berkaitan perencanaan anggaran, dana hibah, dana bansos, retribusi dan pajak, mekanisme pembelian barang dan jasa. Dan berkaitan mekanisme jual beli jabatan," ujar Tjahjo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
"Kata kunci dari penyelengara negara harus hati hati saling mengingatkan kaitannya dengan area rawan korupsi," sambung Tjahjo.
Dia juga berharap semua elemen masyarakat dan pemerintahan untuk bersinergi membangun konektivitas yang fokus, khususnya dalam konteks pendidikan nasional.
Menurut dia, daerah dan pusat harus besinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti).
Sebab, kata dia, sumber permasalahan, baik menyangkut sumber daya manusia (SDA) atau lainnya ada di semua daerah.
"Saatnya kita dukung KPK melanjutkan langkah progresif dalam upaya pemberantasan korupsi sehingga jelas ke depan kita mampu menentukan sikap siapa kawan dan lawan yang mau merusak negeri ini erkaitan dengan korupsi. Saya kira panduan tidak hanya pada pendidikan siswanya tapi juga pada pemangku kebijakan," tuturnya.
Dalam acara ini, Tjahjo bersama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin melakukan penandatanganan kerja sama Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi.
Tjahjo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan Antikorupsi, di Jakarta, 11-12 Desember 2018.
"Dari kacamata Kemendagri, saya mengingatkan untuk kita semua mari kita harus mencermati area rawan korupsi. Yang setiap saat menjebak kita, yang berkaitan perencanaan anggaran, dana hibah, dana bansos, retribusi dan pajak, mekanisme pembelian barang dan jasa. Dan berkaitan mekanisme jual beli jabatan," ujar Tjahjo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
"Kata kunci dari penyelengara negara harus hati hati saling mengingatkan kaitannya dengan area rawan korupsi," sambung Tjahjo.
Dia juga berharap semua elemen masyarakat dan pemerintahan untuk bersinergi membangun konektivitas yang fokus, khususnya dalam konteks pendidikan nasional.
Menurut dia, daerah dan pusat harus besinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti).
Sebab, kata dia, sumber permasalahan, baik menyangkut sumber daya manusia (SDA) atau lainnya ada di semua daerah.
"Saatnya kita dukung KPK melanjutkan langkah progresif dalam upaya pemberantasan korupsi sehingga jelas ke depan kita mampu menentukan sikap siapa kawan dan lawan yang mau merusak negeri ini erkaitan dengan korupsi. Saya kira panduan tidak hanya pada pendidikan siswanya tapi juga pada pemangku kebijakan," tuturnya.
Dalam acara ini, Tjahjo bersama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin melakukan penandatanganan kerja sama Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi.
(dam)