Komandan Seskoal Rumuskan Pembentukan MSCC
Komandan Seskoal Rumuskan Pembentukan MSCC
A
A
A
JAKARTA - Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian menyatakan perlunya pembentukan Maritime Security Coordination Center (MSCC).
Hal itu diungkapkan Octavian saat menjadi pembicara pada seminar internasional 4TH EU-ASEAN Seminar on Security and Defence yang membahas peningkatan kerja sama bidang pertahanan dan keamanan antara Uni Eropa dan ASEAN selama tiga hari mulai 26-28 November 2018 di Jakarta.
4TH EU-ASEAN Seminar on Security and Defence merupakan kerja sama antara Universitas Pertahanan (Unhan) dan European Security and Defence College (ESDC) dalam rangka perwujudan Unhan sebagai World Class Defense University.
Peserta seminar internasional adalah para pejabat perwakilan dari 28 negara anggota Uni Eropa dan 10 negara anggota ASEAN baik dari kalangan militer maupun non militer sejumlah 74 orang, ditambah pejabat Komisi Uni Eropa dan Sekretariat ASEAN. Para akademisi dari beberapa perguruan tinggi dunia, pakar dan praktisi juga hadir berinteraksi membahas berbagai isu pertahanan dan keamanan dunia terkini.
Dalam paparan makalahnya berjudul “Countering Organized Crime and Managing Maritime Security in Indonesia”, Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian mengatakan kerja sama keamanan maritim antara TNI AL bersama instansi lain di dalam negeri dan luar negeri menunjukkan efektivitas dari tahun ke tahun.
"Guna mengantisipasi dan mencegah bentuk-bentuk kejahatan teroganisir di masa depan, maka dibutuhkan konsep dan mekanisme baru melalui pembentukan Maritime Security Coordination Center (MSCC)," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/11/2018)
"Sesuai Hukum Laut Internasional 1982 dan berbagai peraturan perundangan nasional, maka TNI AL dan Bakamla adalah dua institusi yang dapat membentuk MSCC pada tataran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekaligus menjalin hubungan dengan Coordination Center milik negara-negara lain di kawasan," ucapnya.
Para peserta seminar internasional menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap pemerintah Indonesia dapat segera meresmikan MSCC sebagai salah satu implementasi kebijakan Poros Maritim Dunia.
Hal itu diungkapkan Octavian saat menjadi pembicara pada seminar internasional 4TH EU-ASEAN Seminar on Security and Defence yang membahas peningkatan kerja sama bidang pertahanan dan keamanan antara Uni Eropa dan ASEAN selama tiga hari mulai 26-28 November 2018 di Jakarta.
4TH EU-ASEAN Seminar on Security and Defence merupakan kerja sama antara Universitas Pertahanan (Unhan) dan European Security and Defence College (ESDC) dalam rangka perwujudan Unhan sebagai World Class Defense University.
Peserta seminar internasional adalah para pejabat perwakilan dari 28 negara anggota Uni Eropa dan 10 negara anggota ASEAN baik dari kalangan militer maupun non militer sejumlah 74 orang, ditambah pejabat Komisi Uni Eropa dan Sekretariat ASEAN. Para akademisi dari beberapa perguruan tinggi dunia, pakar dan praktisi juga hadir berinteraksi membahas berbagai isu pertahanan dan keamanan dunia terkini.
Dalam paparan makalahnya berjudul “Countering Organized Crime and Managing Maritime Security in Indonesia”, Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian mengatakan kerja sama keamanan maritim antara TNI AL bersama instansi lain di dalam negeri dan luar negeri menunjukkan efektivitas dari tahun ke tahun.
"Guna mengantisipasi dan mencegah bentuk-bentuk kejahatan teroganisir di masa depan, maka dibutuhkan konsep dan mekanisme baru melalui pembentukan Maritime Security Coordination Center (MSCC)," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/11/2018)
"Sesuai Hukum Laut Internasional 1982 dan berbagai peraturan perundangan nasional, maka TNI AL dan Bakamla adalah dua institusi yang dapat membentuk MSCC pada tataran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekaligus menjalin hubungan dengan Coordination Center milik negara-negara lain di kawasan," ucapnya.
Para peserta seminar internasional menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap pemerintah Indonesia dapat segera meresmikan MSCC sebagai salah satu implementasi kebijakan Poros Maritim Dunia.
(kri)
Explore More