Soeharto Disebut Guru Korupsi, Partai Berkarya Bereaksi
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah yang menyebut Presiden kedua Indonesia, Soeharto adalah guru korupsi ditanggapi oleh Partai Berkarya.
Partai besutan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menunjukkan reaksinya terhadap Basarah.
"Bapak HM Soeharto adalah bapak bangsa dan peletak dasar pembangunan NKRI yang terjaga hingga kini," kata Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang kepada SINDOnews, Kamis (29/11/2018).
(Baca juga: Prabowo Bilang Korupsi Sudah Stadium 4, PDIP Salahkan Orde Baru )Menurut dia, korupsi sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. "Maka julukan Bapak Korupsi tidak pantas dialamatkan kepada HM Soeharto Presiden RI ke-2 yang punya jasa membangun bangsa ini. Beliau tidak pernah mengajarkan korupsi, justru sebaliknya di zaman beliau jarang ada korupsi seperti saat ini," ujarnya.
Dia menambahkan, TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN tidak hanya berlaku pada orang per orang. Tapi TAP MPR itu, kata dia, berlaku juga bagi seluruh anak bangsa, hingga munculnya lembaga KPK yang lebih spesifik untuk itu.
Menurut dia, TAP MPR tersebut bukan konotasi dari pemberantasan KKN Soeharto. "Mohon kepada Pak Ahmad Basarah agar tidak membawa-bawa nama Pak Harto, bapak ideologis kami di Partai Berkarya dalam mencari popularitas pribadi maupun yang dikampanyekan," tuturnya.
Partai besutan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menunjukkan reaksinya terhadap Basarah.
"Bapak HM Soeharto adalah bapak bangsa dan peletak dasar pembangunan NKRI yang terjaga hingga kini," kata Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang kepada SINDOnews, Kamis (29/11/2018).
(Baca juga: Prabowo Bilang Korupsi Sudah Stadium 4, PDIP Salahkan Orde Baru )Menurut dia, korupsi sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. "Maka julukan Bapak Korupsi tidak pantas dialamatkan kepada HM Soeharto Presiden RI ke-2 yang punya jasa membangun bangsa ini. Beliau tidak pernah mengajarkan korupsi, justru sebaliknya di zaman beliau jarang ada korupsi seperti saat ini," ujarnya.
Dia menambahkan, TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN tidak hanya berlaku pada orang per orang. Tapi TAP MPR itu, kata dia, berlaku juga bagi seluruh anak bangsa, hingga munculnya lembaga KPK yang lebih spesifik untuk itu.
Menurut dia, TAP MPR tersebut bukan konotasi dari pemberantasan KKN Soeharto. "Mohon kepada Pak Ahmad Basarah agar tidak membawa-bawa nama Pak Harto, bapak ideologis kami di Partai Berkarya dalam mencari popularitas pribadi maupun yang dikampanyekan," tuturnya.
(dam)