Tambahan Tenaga Pendidik dan Kesehatan Mendesak di Daerah
Rabu, 14 November 2018 - 22:18 WIB
Tambahan Tenaga Pendidik dan Kesehatan Mendesak di Daerah
A
A
A
JAKARTA - Ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan dipastikan terkena dampak terkait rendahnya tingkat kelulusan seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Pasalnya lowongan CPNS tahun ini memang didominasi kedua formasi tersebut.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono mengatakan bahwa tenaga pendidik dan kesehatan merupakan formasi yang mendesak di daerah. “Iya karena ini termasuk pelayanan dasar. Selama ini banyak diisi pegawai kontrak atau honorer,” kata Sumarsono, Rabu (14/11/2018).
Dia mengatakan, daerah menuntut agar standar kelulusan bisa diturunkan. Pasalnya standar saat ini cukup tinggi sehingga banyakpeserta yang gagal masuk ke seleksi kompetensi bidang (SKB).
“Para kepala daerah meminta agar passing grade diturunkan. Atau bisa juga dipergunakan sistem ranking dengan berbasis total nilai dari tiga nilai yakni tes wawasan kebangsaan (TWK) soal, tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP),” paparnya.
(Baca juga: Kelulusan CPNS Rendah, Tenaga Pendidik dan Kesehatan Terdampak )
Pemerintah sebelumnya memang tengah mengkaji kebijakan baru terkait kelulusan SKD. Skema yang tengah dipertimbangkan adalah menurunkan passing grade ataupun perangkingan. Namun, menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan ada kecenderungan memilih sistem perangkingan.
“Alternatif tersebut mungkin tidak dengan menurunkan passing grade karena sudah pada batas minimum. Kemungkinan alternatif lain adalah dengan sistem ranking, karena banyak peserta yang mendapatkan nilai tinggi dalam materi lain dan lainnya rendah. Hal tersebut mungkin sebagai alternatif untuk memenuhi formasi terutama untuk formasi bidang Pendidikan dan Kesehatan,” jelasnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono mengatakan bahwa tenaga pendidik dan kesehatan merupakan formasi yang mendesak di daerah. “Iya karena ini termasuk pelayanan dasar. Selama ini banyak diisi pegawai kontrak atau honorer,” kata Sumarsono, Rabu (14/11/2018).
Dia mengatakan, daerah menuntut agar standar kelulusan bisa diturunkan. Pasalnya standar saat ini cukup tinggi sehingga banyakpeserta yang gagal masuk ke seleksi kompetensi bidang (SKB).
“Para kepala daerah meminta agar passing grade diturunkan. Atau bisa juga dipergunakan sistem ranking dengan berbasis total nilai dari tiga nilai yakni tes wawasan kebangsaan (TWK) soal, tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP),” paparnya.
(Baca juga: Kelulusan CPNS Rendah, Tenaga Pendidik dan Kesehatan Terdampak )
Pemerintah sebelumnya memang tengah mengkaji kebijakan baru terkait kelulusan SKD. Skema yang tengah dipertimbangkan adalah menurunkan passing grade ataupun perangkingan. Namun, menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan ada kecenderungan memilih sistem perangkingan.
“Alternatif tersebut mungkin tidak dengan menurunkan passing grade karena sudah pada batas minimum. Kemungkinan alternatif lain adalah dengan sistem ranking, karena banyak peserta yang mendapatkan nilai tinggi dalam materi lain dan lainnya rendah. Hal tersebut mungkin sebagai alternatif untuk memenuhi formasi terutama untuk formasi bidang Pendidikan dan Kesehatan,” jelasnya.
(pur)
