Kementerian LHK Raih Penghargaan Top 40 Inovasi Melalui SILK
Rabu, 07 November 2018 - 13:32 WIB
Kementerian LHK Raih Penghargaan Top 40 Inovasi Melalui SILK
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Menteri LHK Siti Nurbaya.
Penyerahan penghargaan itu dilakukan saat pembukaan International Public Service Forum, di JCC, Jakarta, Rabu (7/11/2018). Penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini berhasil diraih Kementerian LHK.
Penghargaan ini diraih melalui inovasi SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal. Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99.
SILK berhasil terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut kompetisi. SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim MenpanRB ke OECD dalam kompetisi 'Observatory of Public Sector Innovation' tingkat dunia.
Inovasi SILK merupakan platform online pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu. Sampai dengan 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan sebanyak 920.133 Dokumen V-Legal, dan Lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor ± USD 52 miliar.
"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas prestasi ini. Karena inovasi adalah satu dari tiga elemen pokok kemampuan daya saing, selain resources, dan efektifitas manajemen," kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.
Siti Nurbaya menjelaskan, SILK merupakan sistem pelacakan yang disusun untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Dengan sistem ini, akan dapat menjamin legalitas produk kayu, sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor.
"Kita satu-satunya negara yang sudah pakai sistem legalitas kayu dalam perdagangan kayu di Eropa, sehingga tidak perlu lagi due diligence," ungkap Menteri Siti Nurbaya.
"Jadi saya sampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran staff atas kerja kerasnya. Menyusun sistem dan pola legalitas kayu ini cukup lama, baru jadi 2-3 tahun ini, setelah perintisannya sejak 11-12 tahun lalu," tambah Menteri Siti.
Meski mendapat banyak tantangan, namun ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, pihaknya tetap yakin inovasi SILK dapat memberi kontribusi terbaik bagi Indonesia.
Memang dibutuhkan keberanian dan keyakinan diri. Saya saat memutuskannya yakin, dan artikulasinya memang cukup berat, tapi kita terus bekerja yang terbaik untuk Indonesia," tegasnya.
Penyerahan penghargaan itu dilakukan saat pembukaan International Public Service Forum, di JCC, Jakarta, Rabu (7/11/2018). Penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini berhasil diraih Kementerian LHK.
Penghargaan ini diraih melalui inovasi SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal. Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99.
SILK berhasil terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut kompetisi. SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim MenpanRB ke OECD dalam kompetisi 'Observatory of Public Sector Innovation' tingkat dunia.
Inovasi SILK merupakan platform online pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu. Sampai dengan 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan sebanyak 920.133 Dokumen V-Legal, dan Lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor ± USD 52 miliar.
"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas prestasi ini. Karena inovasi adalah satu dari tiga elemen pokok kemampuan daya saing, selain resources, dan efektifitas manajemen," kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.
Siti Nurbaya menjelaskan, SILK merupakan sistem pelacakan yang disusun untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Dengan sistem ini, akan dapat menjamin legalitas produk kayu, sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor.
"Kita satu-satunya negara yang sudah pakai sistem legalitas kayu dalam perdagangan kayu di Eropa, sehingga tidak perlu lagi due diligence," ungkap Menteri Siti Nurbaya.
"Jadi saya sampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran staff atas kerja kerasnya. Menyusun sistem dan pola legalitas kayu ini cukup lama, baru jadi 2-3 tahun ini, setelah perintisannya sejak 11-12 tahun lalu," tambah Menteri Siti.
Meski mendapat banyak tantangan, namun ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, pihaknya tetap yakin inovasi SILK dapat memberi kontribusi terbaik bagi Indonesia.
Memang dibutuhkan keberanian dan keyakinan diri. Saya saat memutuskannya yakin, dan artikulasinya memang cukup berat, tapi kita terus bekerja yang terbaik untuk Indonesia," tegasnya.
(maf)
