Masalah Lingkungan, Kementerian LHK Rancang Peta Jalan Pengelolaan Limbah
loading...
Dirjen PSLB3 Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati dalam RDP bersama sejumlah Dirjen dengan Komisi IV DPR, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Dalam rangka percepatan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri untuk kelompok kertas dan kelompok plastik sebagai pengganti bahan baku impor limbah nonbahan berbahaya dan beracun (skrap kertas dan plastik), perlu menyusun peta jalan atau road map pengelolaan limbah nonbahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri.
(Baca juga: Sampah Plastik Makin Banyak, Ini Tips Sayangi Lingkungan saat Masa Pandemi)
Hal ini dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Kementerian Perdagangan. Peta jalan (road map) mencakup pula pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk (toleransi kandungan material ikutan pada impor limbah nonbahan berbahaya dan beracun.
"Untuk kelompok kertas dan kelompok plastik ditetapkan sebesar dua persen) serta penurunan impor secara bertahap, yang disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku industri kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah Dirjen dengan Komisi IV DPR, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).
Rosa Vivien mengungkapkan, sebagian isi SKB Menteri Perdagangan, Menteri LHK, Menteri Perindustrian, dan Kepolisian Negara RI Nomor 482 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Impor Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri. RDP membahas Permasalahan Impor Sampah Nonbahan Berbahaya dan Beracun Ilegal di Indonesia.
(Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona Harus dari Lingkungan Terkecil)
Diungkapkan Dirjen Rosa Vivien, peta jalan atau road map ini disusun paling lama enam bulan sejak keputusan bersama ditetapkan pada 27 Mei 2020 lalu. Artinya paling lambat pada November tahun ini harus sudah tersusun peta jalan tersebut.
Terkait dengan peta jalan yang tertuang dalam surat keputusan Bersama tersebut, Rosa Vivien mengkaitkan keputusan RDP Komisi IV dan sejumlah Dirjen Kementerian ini yakni Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan kurang dari 2% (dua persen), untuk kelompok kertas dan kelompok plastik.
"Disebutkan juga keputusan RDP ini yaitu, Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan kebijakan penurunan jumlah impor sesuai ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, untuk kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri," ucap Rosa.
Selain itu ungkap Rosa Vivien, keputusan RDP juga memuat, Komisi IV DPR meminta Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat atas kinerja surveyor pelaksana verifikasi kontainer berisi limbah non bahan berbahaya dan beracun yang akan diekspor dari negara eksportir ke Indonesia.
"Kepada para Dirjen, dalam kesimpulan ini disebutkan, Komisi IV DPR meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan untuk terus melakukan koordinasi dalam rangka pemecahan permasalahan impor sampah dan/atau limbahbahan berbahaya dan beracun ilegal di Indonesi," ungkapnya.
(Baca juga: Sampah Plastik Makin Banyak, Ini Tips Sayangi Lingkungan saat Masa Pandemi)
Hal ini dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Kementerian Perdagangan. Peta jalan (road map) mencakup pula pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk (toleransi kandungan material ikutan pada impor limbah nonbahan berbahaya dan beracun.
"Untuk kelompok kertas dan kelompok plastik ditetapkan sebesar dua persen) serta penurunan impor secara bertahap, yang disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku industri kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah Dirjen dengan Komisi IV DPR, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).
Rosa Vivien mengungkapkan, sebagian isi SKB Menteri Perdagangan, Menteri LHK, Menteri Perindustrian, dan Kepolisian Negara RI Nomor 482 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Impor Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri. RDP membahas Permasalahan Impor Sampah Nonbahan Berbahaya dan Beracun Ilegal di Indonesia.
(Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona Harus dari Lingkungan Terkecil)
Diungkapkan Dirjen Rosa Vivien, peta jalan atau road map ini disusun paling lama enam bulan sejak keputusan bersama ditetapkan pada 27 Mei 2020 lalu. Artinya paling lambat pada November tahun ini harus sudah tersusun peta jalan tersebut.
Terkait dengan peta jalan yang tertuang dalam surat keputusan Bersama tersebut, Rosa Vivien mengkaitkan keputusan RDP Komisi IV dan sejumlah Dirjen Kementerian ini yakni Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan kurang dari 2% (dua persen), untuk kelompok kertas dan kelompok plastik.
"Disebutkan juga keputusan RDP ini yaitu, Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan kebijakan penurunan jumlah impor sesuai ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, untuk kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri," ucap Rosa.
Selain itu ungkap Rosa Vivien, keputusan RDP juga memuat, Komisi IV DPR meminta Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat atas kinerja surveyor pelaksana verifikasi kontainer berisi limbah non bahan berbahaya dan beracun yang akan diekspor dari negara eksportir ke Indonesia.
"Kepada para Dirjen, dalam kesimpulan ini disebutkan, Komisi IV DPR meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan untuk terus melakukan koordinasi dalam rangka pemecahan permasalahan impor sampah dan/atau limbahbahan berbahaya dan beracun ilegal di Indonesi," ungkapnya.
(maf)
Lihat Juga :
