Kiprah DKN Harus Diperkuat untuk Kawal Kualitas Kebijakan LHK

JAKARTA - Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Bambang Hendroyono meminta seluruh anggota DKN kembali menguatkan kiprahnya dalam menjembatani hadirnya produk kebijakan yang berkualitas agar mendorong pengelolaan sektor kehutanan dan lingkungan hidup di Indonesia menjadi semakin baik.

Hal ini dikatakan Bambang saat memberikan arahannya pada silaturahmi/halal bi halal virtual anggota dan pengurus DKN tahun 2020, Sabtu 13 Juni 2020. DKN merupakan mitra strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). (Baca juga: Menteri LHK Nilai Pemda Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim)

Sebagai organisasi yang terdiri dari para rimbawan yang terbagi menjadi lima kamar, yaitu kamar Pemerintah, kamar masyarakat, kamar LSM, kamar bisnis dan kamar akademisi. Kiprah DKN diharapkan bisa mencapai level tertingginya.

"Saya berharap kedepan DKN dapat berkontribusi memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah utamanya di Kementerian LHK," ujar Bambang dalam siaran pers, Minggu (14/6/2020). (Baca juga: Indonesia Jadi Perhatian Dunia Terkait Lingkungan dan Hutan)

Bambang selaku ketua Presidium DKN pun berujar, jika kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai presidium DKN saat ini akan dijalankan sebaik-baiknya, salah satunya dengan menjembatani kerja sama Kementerian LHK dengan DKN menjadi semakin baik.

"Keberadaan DKN dikukuhkan dalam keputusan Menteri LHK Siti Nurbaya, karena DKN ini adalah mitra kerja strategis Kementerian LHK," tuturnya.

Dijelaskan Bambang, DKN pada masa kepemimpinannya akan diarahkan untuk bekerja selaras dengan arah kebijakan nasional yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Keberadaan kamar masyarakat dan kamar LSM dalam DKN akan dioptimalkan, bersinergi dengan kamar pemerintah, bisnis dan akademisi.

"DKN harus lebih banyak mendengarkan keinginan masyarakat di tingkat tapak yang kemudian dielaborasi dalam menyusun masukan-masukan untuk perumusan kebijakan pemerintah," ucap Bambang yang juga Sekjen Kementerian LHK ini.

"Dari tapaklah peran DKN ini, dengarkanlah suara-suara mereka, dengarkanlah apa yang dihadapi mereka di lapangan, dengarkanlah perwakilan-perwakilan mereka. Karena kalau dari pengalaman saya, jika tidak berasal dari tapak masyarakat, sulit bagi DKN untuk memposisikan masukan-masukan strategis," sambungnya.

Bambang berpesan, agar penguatan kelembagaan DKN dilakukan melalui penguatan DKN dan DKD di propinsi untuk sinergitas dan fasilitasi program kerja pusat dan daerah. Di samping itu, mengokohkan positioning DKN dengan semakin banyak terlibat pada diskusi-diskusi yang saat ini lebih intens terjadi di tengah masyarakat terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup.

Program kerja DKN juga diharapkan tidak terlalu banyak, namun fokus dan memiliki benang merah dengan kebijakan Pemerintah. "Saya berharap kedepan apapun yang terjadi di lapangan yang kita lihat dan rasakan, kita diskusikan di DKN, agar bisa menjadi jembatan emas untuk semua pihak," imbuhnya.

DKN saat ini mempunyai beberapa program untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti program-program yang terkait persoalan tata kelola kehutanan, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), percepatan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penyelesaian konflik di dalamnya, kontribusi NDC dalam pengendalian perubahan iklim, serta revitalisasi bisnis kehutanan.