Ryamizard Tingkatkan Pertahanan ASEAN di Pertemuan ADMM 2018

JAKARTA - Masalah terorisme dan kontraterorisme, penanggulangan bencana dan isu Laut China Selatan menjadi agenda penting Pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN alias ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) dan ADMM Plus Tahunan 2018 di Singapura.

Dalam pertemuan ini, Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu menekankan pentingnya kerja sama pertahanan antar negara dan antar kawasan saat ini, sebagai strategi menghadapi ancaman nyata yang aktual dan realistik yaitu bahaya terorisme.

"Terorisme itu tidak mengenal batas negara, tidak mengenal agama, tidak mengenal waktu serta tidak memilih korbannya," ujar Menhan Ryamizard Ryacudu dalam keterangannya yang diterima SINDOnews di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Menurutnya, ancaman teroris yang dihadapi saat ini adalah ancaman teroris generasi ketiga yaitu kembalinya para militan asing dari Timur Tengah, disamping itu kelompok ini juga mengalami evolusi dari yang bersifat ter-sentralisasi menjadi ter-desentralisasi.

"Berdasarkan data Intelijen ada sekitar 31.500 pejuang ISIS asing yang bergabung di Suriah dan Irak. dari jumlah tersebut 800 berasal dari Asia Tenggara serta 700 dari Indonesia. Pola operasi dan taktik kelompok teroris ini akan terus berevolusi dan mengalami perubahan agar tidak mudah di deteksi oleh aparat keamanan," ungkapnya.

Kelompok ISIS ini, kata purnawirawan bintang empat ini, menggunakan modus baru serangan terorisme yang dilakukan oleh satu keluarga utuh dan terjadi dibeberapa tempat di Surabaya serta beberapa aksi teroris di beberapa wilayah di Indonesia. Konsep dan ideologi sesat seperti inilah yang harus kita perangi bersama.

"Kita tidak dapat memberikan celah sedikit kepada kelompok teroris dan radikal untuk berkembang dan mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu di seluruh kawasan di dunia," tegasnya.

Untuk itu, kata Ryamizard, pertemuan ADMM menjadi sangat penting ditengah upaya bersama untuk mencari format dan platform kerja sama kolektif yang efektif baik yang bersifat strategis maupun operasional.

Penangangan ancaman terorisme ini harus dilakukan secara integral dan komprehensif yang meliputi aspek fisik dan aspek non fisik.

"Karena seperti yang sering saya kemukakan bahwa penanganan masalah teroris dengan hard power hanya berkontribusi 1-2%, sisanya yang 98% adalah dengan pendekatan soft power. Implementasi konkret dan komprehensif bentuk kerja sama tersebut diantaranya adalah kerja sama antar lembaga pertahanan keamanan; pertukaran informasi dan intelijen serta kolaborasi kapabilitas militer antar negara pada level strategis; operasional dan taktis," terangnya.

Selain itu, tambah Menhan, Indonesia juga telah mengambil langkah untuk menjaga "mindset" dan "jiwa bangsa" melalui pemantapan dasar negara Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara yang final yang dikemas dengan Kosep Penanaman Kesadaran Bela Negara.

Tujuan Bela Negara ini juga adalah penanaman nilai-nilai cinta tanah air; siap berkorban untuk bangsa dan negara serta berbuat baik dan taat hukum serta menjauhi paham-paham radikal.

Saat ini, sambung dia, sudah terbentuk 85 juta kader Bela Negara dimana pada akhir tahun masa Pemerintahan Presiden Jokowi ditargetkan untuk mencapai 100 juta kader dari 260 juta penduduk Indonesia.

"Sebagai Menteri Pertahanan, saya telah mengeluarkan kebijakan untuk menanamkan dan menguatkan konsep kesadaran Bela negara sejak usia dini hingga ke perguruan tinggi. Sehingga anak-anak dan generasi muda yang belum terpengaruh akan semakin dikuatkan agar tidak mudah di pengaruhi oleh ideologi radikal," ujarnya.

Dalam upaya mencegah virus ideologi radikal, Ryamizard mengatakan pemerintah terus melakukan Deradikalisasi, terutama kepada anggota teroris yang tertangkap beserta jaringannya. Yaitu mengembangkan format kerja sama Deradikalisasi dan penguatan mindset dengan mengembangkan metode dan kerangka kerja sama yang efektif. "Karena setiap negara memiliki tantangan dan keunikan tersendiri dalam menghadapi ancaman penyebaran ideologi radikal ini," tukasnya.

Untuk itu, diperlukan peran dan kerja sama dengan media massa, termasuk media sosial dan kerja sama dengan ulama. Juga pemotongan jalur logistik dan aliran keuangan dari para teroris, seperti dana dari jual beli narkoba dan propaganda media sosial oleh para teroris. Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas militer dan polisi melalui pelatihan dengan materi khusus.

Ryamizard juga mengajak para menteri pertahanan se-ASEAN untuk meningkatkan kerja sama dengan operasi darat gabungan, melanjutkan kesuksesan operasi maritim dan operasi udara bersama di Laut Sulu, Filipina.

"Saya percaya jika semua konsep dan platform yang telah kita bicarakan pada hari ini dapat memperkuat stabilitas dan keamanan kawasan ASEAN dari potensi serangan teroris dan radikalisme di kawasan kita bersama," tegas dia.