Memerangi Kampanye Hoaks

loading...
Memerangi Kampanye Hoaks
Memerangi Kampanye Hoaks
A+ A-
Idul Rishan
Pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN Wilayah DIY
Pengajar Hukum Konstitusi, Universitas Islam Indonesia

DI era 1874, seorang kartunis Thomas Nast membelah dua simpatisan go­long­an dalam kancah per­po­li­ti­kan di Amerika Serikat (AS). Me­lalui sebuah ilustrasi gam­bar di harian Harpers Weekly, Nast mengidentikkan kaum Demokrat dengan seruan “ke­le­dai” dan kaum Republik de­ngan seruan “gajah”. (Renee Lettow Larner, Thomas Nastís Cru­sading Legal Car­toons:2011).

Tak tanggung-tang­gung, pembelahan itu pun te­rus menjadi sebuah simbol yang awet sampai dengan era perpolitikan milenial di AS. Polarisasi dua kubu dalam adu jago pemilihan presiden (pil­pres) kemudian berimbas pada besarnya arus banalitas kam­pa­nye. Satu dekade lalu, Barack Obama diserang dengan isu ra­sialisme disertai tuduhan se­ba­gai teroris turunan Arab (Chris­toper S Parker, A Black Man in The White House :2009).

Serupa tapi tak sama, po­la­risasi dua kubu pada kontestasi Pil­pres 2019 kian familier de­ngan wadah kampanye yang ber­sifat hoaks. Bahkan, de­ngan era digitalisasi, penye­bar­an kampanye hoaks kian me­mi­liki daya magnitude dan ber­ke­lindan dalam realitas sosial.



Potret Kasus RS
Seperti contoh kasus Ratna Sarumpaet (RS). Operasi plas­tik kemudian berevolusi men­jadi kabar penganiayaan, ke­mu­dian mencitrakan bahwa pe­merintah gagal dalam mem­be­ri­kan perlindungan bagi se­tiap warga negara. Berdasarkan hukum positif yang berlaku, RS melanggar UU ITE, KUHP, dan UU Nomor 1/1946 tentang Pe­ra­turan Hu­kum Pidana.

Na­mun, yang me­narik untuk di­cermati, kasus ini kian menjadi “bola salju” da­lam konteks pe­ne­gakan hu­kum pemilu. Badan Pengawas Pe­milu (Bawaslu) di­tuntut cer­mat untuk menilai apa­kah ter­da­pat pelanggaran kampanye bagi kubu Prabowo Subianto-San­diaga Uno dalam menyi­ka­pi ke­bohongan RS? Kemudian ba­gai­mana eksis­ten­si regulasi kam­panye seba­gai alat re­ka­ya­sa sosial (tools of social engi­ne­ering ) dalam me­res­pons kasus ini?

Potret Regulasi
Jika hendak memotret re­gu­lasi kampanye pada UU No­mor 7 Tahun 2017, pengaturan ten­tang larangan kampanye di­atur pada Pasal 280. Dalam ke­tentuan a quo diatur bahwa pe­lak­sana, peserta, dan tim kam­pa­nye dilarang “memper­soal­kan dasar negara, mem­ba­ha­ya­kan keutuhan NKRI, materi yang mengandung SARA, adu domba, mengganggu ketertiban umum, menjanjikan pemberian uang, merusak alat peraga kampanye, sampai dengan penggunaan fasi­litas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.



”Intensi pengaturan ini semata-mata se­bagai komponen untuk me­ner­tibkan dan mengatur pe­nye­lenggaraan kampanye. Jika melihat konstruksi pasal se­ca­ra tekstual, memang tidak ada pengaturan yang secara spe­sifik dalam UU Pemilu yang me­la­rang penyebaran hoaks. Tetapi, jika Pasal 280 UU Pe­milu hendak ditelaah secara kon­tekstual, penyebaran hoaks dapat dikualifikasikan sebagai bentuk adu domba dan upaya mengganggu ketertiban umum.
halaman ke-1 dari 3
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top