Anggaran Turun Signifikan, BKKBN Siapkan Strategi Kebijakan
Selasa, 25 September 2018 - 13:32 WIB
Anggaran Turun Signifikan, BKKBN Siapkan Strategi Kebijakan
A
A
A
SURAKARTA - Pagu anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun anggaran 2019 turun signifikan menjadi Rp3.79 triliun. Angka penurunan anggaran sebesar Rp920 miliar.
Menurut Nofrijal, Sekretaris Utama BKKBN, jika dari pagu anggaran 2019 sebesar Rp 3.79 triliun sudah termasuk Rp 2.27 triliun untuk belanja gaji dan layanan perkantoran, maka praktis tersisa Rp1.5 triliun untuk belanja operasional tiga program generik, yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, dan; program pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kerjasama Internasional dan program teknis KKBPK.
"Penghematan anggaran di tahun 2019 menuntut BKKBN untuk lebih kreatif mencari dan membuka peluang sumber pendanaan yang tidak hanya bergantung pada APBN. Kita harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan APBD, APBDesa atau public private partnership,” kata Nofrijal, Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal saat memberi sambutan pembukaan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (KOREN) II di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Senin (24/9/2018).
Meski pagu anggaran turun, BKKBN telah merumuskan kebijakan program dan anggaran, di antaranya memprioritaskan pelaksanaan 5 kegiatan dengan tagging pro PN baik dari aspek mutu pelaksanaan kegiatan sebagai penerapan dari prinsip value for money; pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi secara nasional mencakup pil, suntik, kondom, safety box dan alat suntik sekali pakai sementara tidak dapat dipenuhi ; 3) Integrasi kegiatan bersama mitra dalam program KKBPK perlu menjadi perhatian.
Program lainnya adalah peringatan hari keluarga nasional agar dapat ditekankan pada pemberian penghargaan kepada para pimpinan daerah yang memiliki komitmen dan kontribusi bermakna dalam program KKBPK; Penguatan Sistem Informasi Keluarga ; Pelaksanaan anggaran penggerakan untuk penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, pencabutan implan dan komplikasi agar dapat tersegmentasi dengan memfokuskan pada Pasangan Usia Subur yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan pembiayaan apapun; 7) Memastikan keberlangsungan sumber-sumber pendanaan program KKBPK di daerah; 8) penguatan terhadap pengawasan mandiri atau mitigasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi memiliki risiko.
Menurut Nofrijal, Sekretaris Utama BKKBN, jika dari pagu anggaran 2019 sebesar Rp 3.79 triliun sudah termasuk Rp 2.27 triliun untuk belanja gaji dan layanan perkantoran, maka praktis tersisa Rp1.5 triliun untuk belanja operasional tiga program generik, yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, dan; program pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kerjasama Internasional dan program teknis KKBPK.
"Penghematan anggaran di tahun 2019 menuntut BKKBN untuk lebih kreatif mencari dan membuka peluang sumber pendanaan yang tidak hanya bergantung pada APBN. Kita harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan APBD, APBDesa atau public private partnership,” kata Nofrijal, Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal saat memberi sambutan pembukaan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (KOREN) II di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Senin (24/9/2018).
Meski pagu anggaran turun, BKKBN telah merumuskan kebijakan program dan anggaran, di antaranya memprioritaskan pelaksanaan 5 kegiatan dengan tagging pro PN baik dari aspek mutu pelaksanaan kegiatan sebagai penerapan dari prinsip value for money; pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi secara nasional mencakup pil, suntik, kondom, safety box dan alat suntik sekali pakai sementara tidak dapat dipenuhi ; 3) Integrasi kegiatan bersama mitra dalam program KKBPK perlu menjadi perhatian.
Program lainnya adalah peringatan hari keluarga nasional agar dapat ditekankan pada pemberian penghargaan kepada para pimpinan daerah yang memiliki komitmen dan kontribusi bermakna dalam program KKBPK; Penguatan Sistem Informasi Keluarga ; Pelaksanaan anggaran penggerakan untuk penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, pencabutan implan dan komplikasi agar dapat tersegmentasi dengan memfokuskan pada Pasangan Usia Subur yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan pembiayaan apapun; 7) Memastikan keberlangsungan sumber-sumber pendanaan program KKBPK di daerah; 8) penguatan terhadap pengawasan mandiri atau mitigasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi memiliki risiko.
(akn)
