PAN Minta Kepala Daerah yang Diusung Fokus Layani Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyatakan partainya tidak akan meminta kadernya yang jadi kepala daerah untuk masuk tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dia mengatakan PAN ingin kepala daerah yang diusungnya fokus melayani masyarakat, salah satunya di provinsi Kalimantan Timur.
"Misalkan kaya Gubernur Kaltim, yang terpilih Isran Noor. Itu kan diusung PAN sama Gerindra, istrinya pak Isran Noor itu caleg PAN dari DPR RI. Tapi kita gak minta, Pak Isran kamu kan di usung, kamu harus jadi tim suksesnya pak Prabowo. Biarlah Pak Isran Noor itu fokus melayani masyarakat Kalimantan Timur," ucapnya di Gedung DPR.
(Baca juga: Bawaslu Awasi Kepala Daerah yang Menjadi Tim Kampanye Pilpres )Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna menghindari terbelahnya masyarakat di daerah karena berbeda dukungan politik antara Jokowi dan Prabowo. Yandri juga mencontohkan provinsi Riau dan Kota Bogor.
"Misalkan di Riau itu kan yang menang kader PAN, kita gak minta jadi tim sukses. Atau Wali Kota Bogor Bima Arya kita gak minta Bima kamu masuk tim sukses. Kamu melayani aja masyarakat Kota Bogor," ungkapnya.
PAN, sambungnya, tidak ingin pejabat publik aktif terseret dalam politik praktis. Sehingga kinerjanya untuk melaksanakan kewajibannya tidak optimal. "Jadi kita mengedepankan bahwa mereka sekarang pejabat publik jangan disempitkan mereka ditarik dalam poltik praktis," tegasnya.
"Misalkan kaya Gubernur Kaltim, yang terpilih Isran Noor. Itu kan diusung PAN sama Gerindra, istrinya pak Isran Noor itu caleg PAN dari DPR RI. Tapi kita gak minta, Pak Isran kamu kan di usung, kamu harus jadi tim suksesnya pak Prabowo. Biarlah Pak Isran Noor itu fokus melayani masyarakat Kalimantan Timur," ucapnya di Gedung DPR.
(Baca juga: Bawaslu Awasi Kepala Daerah yang Menjadi Tim Kampanye Pilpres )Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna menghindari terbelahnya masyarakat di daerah karena berbeda dukungan politik antara Jokowi dan Prabowo. Yandri juga mencontohkan provinsi Riau dan Kota Bogor.
"Misalkan di Riau itu kan yang menang kader PAN, kita gak minta jadi tim sukses. Atau Wali Kota Bogor Bima Arya kita gak minta Bima kamu masuk tim sukses. Kamu melayani aja masyarakat Kota Bogor," ungkapnya.
PAN, sambungnya, tidak ingin pejabat publik aktif terseret dalam politik praktis. Sehingga kinerjanya untuk melaksanakan kewajibannya tidak optimal. "Jadi kita mengedepankan bahwa mereka sekarang pejabat publik jangan disempitkan mereka ditarik dalam poltik praktis," tegasnya.
(pur)