PDIP Bela Johan Budi Terkait Kicauan Fahri Hamzah
PDIP Bela Johan Budi Terkait Kicauan Fahri Hamzah
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelaskan tentang alasan Johan Budi SP menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari partai berlambang kepala banteng ini.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini bergabung ke PDIP bukan karena motif kekuasaan, tapi ingin terjun langsung membangun sistem antikorupsi serta membantu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencetak kader-kader antikorupsi sesuai prinsip partai.
Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menangggapi polemik di media sosial yang dimunculkan mantan Sekretaris Kementerian ESDM Said Didu dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Lewat akun twitternya, kedua tokoh itu mencermati pernyataan Johan Budi yang menyebut PDIP berkomitmen tegas dalam melawan korupsi. Keduanya menuduh Johan Budi, dan para pimpinan KPK, haus dengan kekuasaan dengan masuk ke partai politik.
Basarah menjelaskan keputusan Johan Budi bergabung ke PDIP justru menunjukkan dia tidak ingin menyia-nyiakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi membela kepentingan bangsa.
Kepentingannya jelas, kata dia, memastikan pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu dari kejahatan luar biasa, benar-benar bisa dilaksanakan. Caranya dengan masuk dalam sistem kepartaian dan perlemen.
"Johan Budi adalah contoh figur pemimpin yang lebih baik kerja nyata dalam pemberantasan korupsi daripada sekadar bicara tanpa hasil nyata. Apalagi sekadar bersikap mengutuk kegelapan dan membuat gaduh ruang publik," ujar Basarah, Kamis (13/9/2018). (Baca juga: Johan Budi Butuh Enam Bulan Merenung Sebelum Putuskan Jadi Caleg PDIP )
Untuk memahaminya, Basarah menjelaskan, sudah hampir 16 tahun KPK berdiri, namun Indonesia seakan tak pernah usai dirundung berbagai kasus korupsi.
"Kebanyakan dari masyarakat kita, termasuk sebagian kalangan tokoh masyarakat bahkan penggiat antikorupsi selalu hanya bersikap mengutuk dan menyesali maraknya kasus korupsi. Padahal yang dibutuhkan adalah solusi efektif," tutur Basarah.
Dia melanjutkan, banyak yang menuduh parpol sebagai sumber penyebab korupsi. Tetapi sedikit sekali yang ingin sungguh-sungguh ikut membenahi parpol, khususnya dalam melahirkan kader-kadernya berintegritas.
Padahal dalam sistem kenegaraan, lanjut Basarah, parpol dapat dikatakan sebagai lembaga yang dapat menentukan baik buruknya masa depan republik. Peran dan fungsi parpol sangat strategis.
Basara mengungkapkan Megawati figur ketua umum parpol yang selalu bersikap tegas dengan memberikan sanksi pemecatan terhadap kader yang terlibat korupsi.
Pada pencalegan 2019, Megawati tegas mencoret bakal caleg yang pernah menjadi narapidana korupsi.
"Bahkan mendukung Peraturan KPU tentang larangan napi korupsi boleh maju sebagai caleg. Begitupun bakal caleg dengan latar belakang bandar narkoba dan teroris, pasti dicoret," ujar Basarah.
Dia mengatakan, partainya menerima niat baik Johan Budi untuk ikut menjadikan PDIP sebagai parpol yang berintegritas dan mendukung pemberantasan korupsi.
"Kami sangat mengapresiasi Johan Budi karena menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi kepentingan menyejahterakan bangsanya.Selamat berjuang Bung JB (Johan Budi). Tuhan senantiasa bersama orang-orang yang sabar dalam kebaikan," tutur Basarah.
Sebelumnya, Fahri Hamzah melalui akun Twitternya menyatakan hampir semua pejabat KPK pada ujungnya akan haus kekuasaan. Menurut dia, hal itu ada hubungannya dengan kultur politik dan persaingan di dalam yang semakin kental.
"KPK adalah power holder yang tak terkendali...Gak ada etika...JB itu contoh terbaru betapa mereka itu machiavellian...," tulis Fahri Hamzah melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, Selasa 11 September 2018.
Cuitan Fahri itu menanggapi kicauan Muhammad Said Didu di Twitter yang mengomentari pernyataan Johan Budi yang memuji PDIP dengan menyebutnya paling tegas dalam menyikapi korupsi.
"Pernyataan mantan Jubir KPK Pak Johan Budi yang memuji partai tempatnya caleg sekarang bahwa partainya paling tegas tentang korupsi membuat saya berpikir terhadap kritikan Pak Fahri Hamzah terhadap KPK selama ini. Semoga saya salah," tulis Said Didu, Selasa 11 September 2018.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini bergabung ke PDIP bukan karena motif kekuasaan, tapi ingin terjun langsung membangun sistem antikorupsi serta membantu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencetak kader-kader antikorupsi sesuai prinsip partai.
Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menangggapi polemik di media sosial yang dimunculkan mantan Sekretaris Kementerian ESDM Said Didu dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Lewat akun twitternya, kedua tokoh itu mencermati pernyataan Johan Budi yang menyebut PDIP berkomitmen tegas dalam melawan korupsi. Keduanya menuduh Johan Budi, dan para pimpinan KPK, haus dengan kekuasaan dengan masuk ke partai politik.
Basarah menjelaskan keputusan Johan Budi bergabung ke PDIP justru menunjukkan dia tidak ingin menyia-nyiakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi membela kepentingan bangsa.
Kepentingannya jelas, kata dia, memastikan pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu dari kejahatan luar biasa, benar-benar bisa dilaksanakan. Caranya dengan masuk dalam sistem kepartaian dan perlemen.
"Johan Budi adalah contoh figur pemimpin yang lebih baik kerja nyata dalam pemberantasan korupsi daripada sekadar bicara tanpa hasil nyata. Apalagi sekadar bersikap mengutuk kegelapan dan membuat gaduh ruang publik," ujar Basarah, Kamis (13/9/2018). (Baca juga: Johan Budi Butuh Enam Bulan Merenung Sebelum Putuskan Jadi Caleg PDIP )
Untuk memahaminya, Basarah menjelaskan, sudah hampir 16 tahun KPK berdiri, namun Indonesia seakan tak pernah usai dirundung berbagai kasus korupsi.
"Kebanyakan dari masyarakat kita, termasuk sebagian kalangan tokoh masyarakat bahkan penggiat antikorupsi selalu hanya bersikap mengutuk dan menyesali maraknya kasus korupsi. Padahal yang dibutuhkan adalah solusi efektif," tutur Basarah.
Dia melanjutkan, banyak yang menuduh parpol sebagai sumber penyebab korupsi. Tetapi sedikit sekali yang ingin sungguh-sungguh ikut membenahi parpol, khususnya dalam melahirkan kader-kadernya berintegritas.
Padahal dalam sistem kenegaraan, lanjut Basarah, parpol dapat dikatakan sebagai lembaga yang dapat menentukan baik buruknya masa depan republik. Peran dan fungsi parpol sangat strategis.
Basara mengungkapkan Megawati figur ketua umum parpol yang selalu bersikap tegas dengan memberikan sanksi pemecatan terhadap kader yang terlibat korupsi.
Pada pencalegan 2019, Megawati tegas mencoret bakal caleg yang pernah menjadi narapidana korupsi.
"Bahkan mendukung Peraturan KPU tentang larangan napi korupsi boleh maju sebagai caleg. Begitupun bakal caleg dengan latar belakang bandar narkoba dan teroris, pasti dicoret," ujar Basarah.
Dia mengatakan, partainya menerima niat baik Johan Budi untuk ikut menjadikan PDIP sebagai parpol yang berintegritas dan mendukung pemberantasan korupsi.
"Kami sangat mengapresiasi Johan Budi karena menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi kepentingan menyejahterakan bangsanya.Selamat berjuang Bung JB (Johan Budi). Tuhan senantiasa bersama orang-orang yang sabar dalam kebaikan," tutur Basarah.
Sebelumnya, Fahri Hamzah melalui akun Twitternya menyatakan hampir semua pejabat KPK pada ujungnya akan haus kekuasaan. Menurut dia, hal itu ada hubungannya dengan kultur politik dan persaingan di dalam yang semakin kental.
"KPK adalah power holder yang tak terkendali...Gak ada etika...JB itu contoh terbaru betapa mereka itu machiavellian...," tulis Fahri Hamzah melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, Selasa 11 September 2018.
Cuitan Fahri itu menanggapi kicauan Muhammad Said Didu di Twitter yang mengomentari pernyataan Johan Budi yang memuji PDIP dengan menyebutnya paling tegas dalam menyikapi korupsi.
"Pernyataan mantan Jubir KPK Pak Johan Budi yang memuji partai tempatnya caleg sekarang bahwa partainya paling tegas tentang korupsi membuat saya berpikir terhadap kritikan Pak Fahri Hamzah terhadap KPK selama ini. Semoga saya salah," tulis Said Didu, Selasa 11 September 2018.
(dam)
Explore More