Ketua DPR Minta KPU Verifikasi Temuan Data Pemilih Ganda
Senin, 10 September 2018 - 15:24 WIB
Ketua DPR Minta KPU Verifikasi Temuan Data Pemilih Ganda
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera melakukan verifikasi terhadap temuan data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pasalnya, ditemukan 131.366 data pemilih ganda dalam DPT di 76 kabupaten dan kota.
Kemudian, ditemukan potensi adanya data pemilih ganda dapat mencapai 1,3 juta berdasarkan analisis terhadap data DPT yang telah ditetapkan dari 34 provinsi oleh KPU pada 5 September lalu. "Mendorong Komisi II meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera melakukan verifikasi terhadap temuan data pemilih ganda dalam DPT," ujar Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/9/2018).
Selain itu, KPU diminta menginformasikan hasil verifikasi tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dan tidak adanya penyalahgunaan hak pilih. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga mendorong Komisi II DPR meminta KPU untuk lebih memerhatikan hasil sensus penduduk dari lembaga yang berwenang untuk disandingkan dengan DPT yang ada.
Pasalnya, hasil sensus tersebut dianggap belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih. "Sehingga perlu adanya pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu," kata Politikus Partai Golkar ini.
Adapun polemik data pemilih ganda itu muncul setelah partai politik (Parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membeberkannya. Koalisi Prabowo-Sandiaga mengungkapkan ada 25 juta data pemilih ganda.
Kemudian, ditemukan potensi adanya data pemilih ganda dapat mencapai 1,3 juta berdasarkan analisis terhadap data DPT yang telah ditetapkan dari 34 provinsi oleh KPU pada 5 September lalu. "Mendorong Komisi II meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera melakukan verifikasi terhadap temuan data pemilih ganda dalam DPT," ujar Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/9/2018).
Selain itu, KPU diminta menginformasikan hasil verifikasi tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dan tidak adanya penyalahgunaan hak pilih. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga mendorong Komisi II DPR meminta KPU untuk lebih memerhatikan hasil sensus penduduk dari lembaga yang berwenang untuk disandingkan dengan DPT yang ada.
Pasalnya, hasil sensus tersebut dianggap belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih. "Sehingga perlu adanya pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu," kata Politikus Partai Golkar ini.
Adapun polemik data pemilih ganda itu muncul setelah partai politik (Parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membeberkannya. Koalisi Prabowo-Sandiaga mengungkapkan ada 25 juta data pemilih ganda.
(kri)
