Rilis 13-15 November, KSP Apresiasi Festival HAM 2018

JAKARTA - Inovasi terus dilakukan pemerintah Indonesia dalam mensosialisasikan Hak Asasi Manusia (HAM). Demi menumbuhkan kesadaran masyarakat, Festival HAM 2018 siap dirilis 13-15 November 2018. Harapannya masyarakat tetap merawat keberagaman dan menumbuhkan sikap toleransi.

“Saat ini memang dibutuhkan pengembangan metode atau model yang menarik untuk mempromosikan HAM. Festival HAM ini memiliki fungsi strategis. Ada banyak input yang bisa didapatkan dari festival ini,” ujar Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko melalui rilis yang diterima SINDOnews, Sabtu (11/8/2018).

Festival HAM 2018 akan digelar di Wonosobo, Jawa Tengah mulai 13-15 November 2018. Festival HAM ini menjadi rangkaian peringatan HAM. Temanya ‘Merawat Keragaman, Memupuk Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan’. Moeldoko mengatakan, kegiatan ini sangat ideal untuk menjawab kebutuhan saat ini.

“Kegiatan ini sangat bagus. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi faktual negeri ini. Kami harap masyarakat terinspirasi dan kembali merawat keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia,” lanjutnya.

Seiring desakan arus modernisasi, sikap intoleransi saat ini sudah mengancam keberagaman. Kondisi menjadi rumit lantaran isu paham radikalisme juga berkembang. Tapi, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meredam berbagai persoalan yang mengancam sendi bangsa. Moeldoko menjelaskan, Festival HAM akan semakin membantu Indonesia menjawab persoalan-persoalannya.

“Festival ini memiliki spirit luar biasa melalui temanya. Kami yakin festival ini menjadi salah satu cara untuk menjawab persoalan di Indonesia. Setelah festival ini digelar sikap eksklusivitas akan turun. Lalu, ujaran kebencian berdasarkan SARA serta pandangan politik akan terkikis. Masyarakat akan kembali menghormati satu sama lainnya,” jelas Moeldoko lagi.

Kreativitas dan inovasi ini dibutuhkan untuk merawat keberagaman demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, penyampaian sosialisasi yang dikemas unik dan menarik akan lebih cepat direspons dan diserap oleh masyakarat.

“Penyesuaian cara penyampaian sosialisasi harus terus dilakukan agar jadi menarik. Kalau menarik, masyarakat pasti tertarik dan mau mengikutinya,” tuturnya.

Program percepatan dan perluasan pengelolaan wilayah berbasis HAM direspons baik. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, lembaganya telah bekerja sama dengan INFID untuk terus memperluas wilayah yang berbasis HAM dalam pengelolaan daerahnya. Wilayah ini pun lalu menjadi familiar sebagai Kabupaten/Kota HAM.

“Percepatan dan perluasan Kabupaten/Kota HAM akan semakin baik. Sebab, ini sesuai dengan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 silam,” kata Taufan yang didampingi didampingi oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Beka lalu melanjutkan, digelarnya Festival HAM 2018 memang dilatarbelakangi kondisi bangsa saat ini. Indonesia sedang dibelit problem intoleransi dan radikalisme dengan kekerasan.

“Lemahnya respons dari negara, penegakan hukum, dan tren global menjadi penyebab maraknya tindakan intoleransi dan kekerasan di Indonesia. Kondisi ini harus dicegah dan sosialisasinya melalui Festival HAM ini,” katanya.

Efek lain dari intoleransi dan radikalisme berimbas munculnya konflik sosial. Lalu, rasa aman juga jadi berkurang hingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Festival HAM dengan berbasis kepada Kabupaten dan Kota HAM jadi salah satu upaya untuk meredam tindakan intoleransi dan radikalisme dengan kekerasan.

Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menuturkan, festival menjadi komitmen. “Beberapa kabupaten dan kota telah bersama-sama mengembangkan konsep ini. Mereka membangun Kabupaten/Kota HAM di daerahnya. Dengan festival ini, posisi Kabupaten/Kota HAM akan semakin kuat dan tersosialisasi dengan baik. Festival ini juga wujud komitmen pemerintah terhadap HAM,” pungkasnya.