Sekjen MDHW Sambut Baik Pasangan Jokowi-KH Ma'ruf

Kamis, 09 Agustus 2018 - 19:36 WIB
Sekjen MDHW Sambut Baik...
Sekjen MDHW Sambut Baik Pasangan Jokowi-KH Ma'ruf
A A A
JAKARTA - Teka-teki siapa calon pendamping Jokowi pada Pilpres 2019 hinga kini masih misteri. Padahal pendaftaran capres-cawapres sudah dibuka dimulai tanggal 4-10 Agustus 2018.

Kendati demikian, info terakhir yang beredar, cawapres Jokowi kemungkinan besar berasal dari kelompok Islam. Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB MDHW), Hery Haryanto Azumi, Kamis (9/8/2018).

Menurut Hery, pilihan cawapres dari kelompok Islam merupakan perpaduan sangat ideal bagi konsep pembangunan Indonesia di masa mendatang. Hal itu mengingat Indonesia memang terdiri dari dua kelompok besar, yakni kelompok nasionalis dan Islamis. Keduanya, menurut Hery, harus bersatu padu dalam membangun bangsa.

"Sejauh ini kombinasi kelompok nasionalis dan Islam dapat meredam potensi konflik sosial, karena keduanya merupakan kekuatan terbesar di republik ini. Sejarah juga mencatat Indonesia didirikan oleh para founding fathers yang terdiri dari kelompok nasionalis dan Islam," kata Hery Haryanto Azumi, Kamis (9/8/2018).

Saat ditanya siapa cawapres yang layak mendampingi Jokowi dari kelompok Islam, Hery menjawab bahwa sebaiknya cawapres tersebut diambil dari kelompok ulama yang mewakili semua umat. Salah satu nama yang paling masyhur saat ini adalah ulama kharismatik Nahdlatul Ulama (NU) bernama KH Ma’ruf Amin.

"Nama Kiai Ma’ruf saya pikir perlu dipertimbangkan secara serius dan matang. Beliau ini selain ulama, juga seorang teknokrat. Beliau ini ahli ekonomi Islam. Pandangan-pandangan beliau soal ekonomi kerakyatan juga sangat luar biasa. Kiai Ma’ruf menurut saya adalah ulama plus," terang Hery.

Menurut Hery, Kiai Maruf telah mempromosikan pendekatan baru dalam bidang pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu apa yang disebut sebagai "Arus Baru Ekonomi Indonesia".

"Kiai Ma'ruf punya pendekan baru dalam bidang ekonomi, yakni Arus Baru Ekonomi Indonesia. Pendekatan ini menyelamatkan Indonesia dari konflik yang tidak perlu antara pengusaha, pemerintah dan rakyat. Ini adalah pendekatan yang sangat genuine," tambah Hery.

Lebih dari itu, Kiai Maruf selalu mengkritik model "trickle down effect" yang ternyata tidak terbukti. "Cara terbaik untuk menghindari kesenjangan ekonomi adalah melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang mampu mengangkat posisi ekonomi mereka," sambungnya.
(maf)
Berita Terkait
Sejarah Pemilu di Indonesia...
Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa, Info Penting untuk Tugas Sekolah
Refly Harun: Putusan...
Refly Harun: Putusan MA Sama Sekali Tak Pengaruhi Hasil Pilpres 2019
Haikal Hassan: Hentikan...
Haikal Hassan: Hentikan Sebut Cebong-Kadrun, Enggak Malu Sama Orang Tua Kita Dulu
Anies Blak-blakan 2...
Anies Blak-blakan 2 Kali Tolak Tawaran Jadi Capres di Pilpres 2019
Gelar Konser Rakyat,...
Gelar Konser Rakyat, Warga Pacitan Deklarasi Dukung Cak Imin Presiden 2024
Kilas Balik Nomor Urut...
Kilas Balik Nomor Urut Capres-Cawapres, dari Pilpres 2004 hingga Pilpres 2019
Berita Terkini
Kubu Roy Suryo Tepis...
Kubu Roy Suryo Tepis Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik Terkait Ijazah Jokowi Sudah P21
Roy Suryo Bandingkan...
Roy Suryo Bandingkan Lamanya Penanganan Kasus Ijazah Jokowi dengan Jessica dan Ferdy Sambo
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Infografis
8 Menteri Era Jokowi...
8 Menteri Era Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved