Polri Beri Penghargaan ke Menteri, Kepala BIN, dan Dua Pati TNI
Selasa, 07 Agustus 2018 - 14:03 WIB
Polri Beri Penghargaan ke Menteri, Kepala BIN, dan Dua Pati TNI
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan enam tanda kehormatan Bintang Bhayangkara kepada sejumlah menteri dan lembaga negara. Penghargaan ini diberikan karena mereka dianggap telah berjasa kepada Polri.
Tito mengatakan, penghargaan pertama diberikan kepada Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Menurut dia, banyak kerja sama yang dilakukan dengan Kementerian PMK dalam rangka menghadapi kelompok terorisme, melancarkan program Revolusi Mental, dan terkait instansi di bawah koordinasi Menteri PMK.
"Yang kedua diberikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani karena Beliau memberikan ruang fiskal yang lebih besar kepada Polri. Beliau menyadari pentingnya sektor keamanan sehingga kita bisa melakukan banyak perbaikan," kata Tito di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).
Penghargaan ketiga diberikan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dia dinilai sangat proaktif menjembatani permasalahan-permasalahan kepolisian yang berhubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penghargaan keempat, sambung Tito, untuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muhammad Basuki Hadimuljono. Dia dinilai membuat pembangunan infrastruktur yang mempermudah kinerja polisi dalam melakukan pengamanan.
"Kemudian kepada Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Budi Gunawan, karena Beliau senior di Polri, sangat-sangat banyak berjasa kepada Polri. Mulai dari pembentukan Undang-Undang 2002, Beliau jadi think tank berbagai reformasi Polri. Di antaranya organisasi Polri yang dibuat ini sekarang ini ada, itu dibuat pada saat think tank-nya Beliau sebagai tokoh utama yang menyusun reorganisasi itu," terang Tito.
Selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Menurut Tito, kerja sama dengan dua pimpinan matra TNI itu dalam hal penanganan narkoba, penanganan kejahatan di laut, dan pengangkutan di udara yang berjalan dengan baik.
"Jadi ini Bintang Bhayangkara adalah bintang yang tertinggi, mendali tertinggi, di lingkungan Polri. Ini adalah dari Presiden atau usulan dari kepala kepolisian," tuturnya.
Tito mengatakan, penghargaan pertama diberikan kepada Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani. Menurut dia, banyak kerja sama yang dilakukan dengan Kementerian PMK dalam rangka menghadapi kelompok terorisme, melancarkan program Revolusi Mental, dan terkait instansi di bawah koordinasi Menteri PMK.
"Yang kedua diberikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani karena Beliau memberikan ruang fiskal yang lebih besar kepada Polri. Beliau menyadari pentingnya sektor keamanan sehingga kita bisa melakukan banyak perbaikan," kata Tito di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).
Penghargaan ketiga diberikan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dia dinilai sangat proaktif menjembatani permasalahan-permasalahan kepolisian yang berhubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penghargaan keempat, sambung Tito, untuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muhammad Basuki Hadimuljono. Dia dinilai membuat pembangunan infrastruktur yang mempermudah kinerja polisi dalam melakukan pengamanan.
"Kemudian kepada Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Budi Gunawan, karena Beliau senior di Polri, sangat-sangat banyak berjasa kepada Polri. Mulai dari pembentukan Undang-Undang 2002, Beliau jadi think tank berbagai reformasi Polri. Di antaranya organisasi Polri yang dibuat ini sekarang ini ada, itu dibuat pada saat think tank-nya Beliau sebagai tokoh utama yang menyusun reorganisasi itu," terang Tito.
Selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Menurut Tito, kerja sama dengan dua pimpinan matra TNI itu dalam hal penanganan narkoba, penanganan kejahatan di laut, dan pengangkutan di udara yang berjalan dengan baik.
"Jadi ini Bintang Bhayangkara adalah bintang yang tertinggi, mendali tertinggi, di lingkungan Polri. Ini adalah dari Presiden atau usulan dari kepala kepolisian," tuturnya.
(dam)
