Megawati Dinilai Jadi Penghalang Demokrat Merapat ke Jokowi

JAKARTA - Upaya koalisi yang dibangun Partai Demokrat dengan kubu Joko Widodo (Jokowi) menemui jalan terjal. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan banyak hambatan dan rintangan atas upaya komunikasi yang dibangun dengan Jokowi dalam setahun terakhir.

Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menduga salah satu halangan yang dimaksud SBY adalah kebekuan hubungan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sudah diketahui publik sejak SBY memutuskan maju sebagai capres Pilpres 2004 silam. ”Ada luka yang cukup dalam dan panjang dari Bu Mega dan Pak SBY. Itu yang saya duga mempengaruhi komunikasi SBY dengan Jokowi,” ujar Qodari kepada KORAN SINDO, Rabu (25/7/2018).

Qodari menyebut, pada Pilpres 2014 silam sebenarnya juga ada wacana menduetkan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) saat itu, Hatta Rajasa yang merupakan besan SBY. Namun diduga karena faktor Megawati, wacana koalisi sat itu kandas dan Partai Demokrat akhirnya memilih netral.

Selain faktor Megawati, menurut Qodari, faktor penghambat lainnya yaitu permintaan Partai Demokrat yang terlalu tinggi yakni posisi calon wakil presiden (Cawapres). ”Bisa saja permintaan Demokrat terlalu tinggi yaitu cawapres. Ibaratnya Bu Mega saja nggak minta Puan Maharani jadi cawapres, masa mau kasih karpet merah ke SBY,” tuturnya.

Apalagi, Pilpres 2019 merupakan batu loncatan menuju Pilpres 2024. Karena itu, pertimbangan koalisi Jokowi dengan Demokrat semakin rumit dan banyak.

”Jadi ada rintangan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bagi partai koalisi juga begitu, mereka yang sudah koalisi saja enggak dikasih cawapres kok ini mau dikasihkan orang lain,” paparnya.

Mengenai pertemuan SBY dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Qodari menilai, meskipun belum ada spesifikasi mengenai cawapres, namun pertemuan tersebut sudah sangat mengarah pada dukungan ke Prabowo. ”Dukungan sudah kelihatan. Satu tahap sudah terjadi, tapi kemungkinan masih ada pecah. Kalau Prabowo tidak memilih AHY jadi cawapres, bisa saja Demokrat kembali bersikap netral seperti Pilpres 2014,” urainya.

Pernyataan SBY yang disampaikan ke wartawan bahwa posisi cawapres bukan harga mati tidak bisa serta merta dimaknai bahwa keinginan SBY untuk mengusung AHY sebagai cawapres kandas begitu saja. ”Itu bisa saja retotrika di permukaan. Ada dualisme antara di panggung depan dan belakang. Di panggung belakangnya, SBY sangat berkeinginan menjadikan AHY menjadi cawapres. Apalagi Prabowo membuka kemungkinan menggandeng AHY,” katanya.

Menurut Qodari, dalam pertemuan tersebut, SBY memang tidak langsung menentukan cawapres karena itu bisa menjadi blunder dengan terpecahnya koalisi dengan parpol lain seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). ”Kalau langsung minta cawapres parpol lain bisa langsung kabur dan tidak jadi pertemua. Ibaratnya SBY ini kasih kepala tapi nahan ekor. Jadi ini belum tuntas. Sudah kasih sinyal, tapi belum tuntas, belum masuk. Kalau masuk koalisi, ada syarat-syaratnya,” jelasnya.

Sebelumnya, SBY mengatakan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan Jokowi dalam satu tahun terakhir. ”Pertama, sebenarnya saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi hampir satu tahun, menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan. Pak Jokowi berharap Demokrat ada di pemerintahan,” ungkapnya saat jumpa pers dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan tertutup di kediamannya Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7).

Meski begitu, kata SBY, banyak halangan baginya untuk mendukung Jokowi. ”Saya sadari banyak hambatan dan rintangan. Tidak perlu saya sampaikan secara detail. Koalisi terbangun iklimnya baik, kesediaan berkoalisi ada trust dan respect,” tuturnya.