Respons KPK Soal Lapas Koruptor di Pulau Terluar
Rabu, 25 Juli 2018 - 18:44 WIB
Respons KPK Soal Lapas Koruptor di Pulau Terluar
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan, pemerintah sudah menentukan pulau terluar Indonesia yang akan dibangun lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus narapidana (napi) korupsi, terorisme, sampai narkoba.
"Pemerintah sudah pilih pulau terluar untuk dibangun lapas khusus seperti kasus korupsi, terorisme hingga narkoba, karena lapas-lapas di Indonesia sekarang sudah terlalu penuh,” ungkap Wiranto di Gedung PPAD, Jakarta, Selasa (24/7/2018) lalu.
Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons dengan adanya wacana pembangunan Lapas khusus koruptor di bagian pulau terluar Indonesia.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut integritas petugas adalah permasalahan utama yang terjadi saat ini, bukan masalah lokasinya.
"Terkait dengan lokasi lapas, di pulau terluar, seperti di Nusakambangan atau di manapun poin yang menjadi concern dari KPK adalah memastikan tingkat keamanan dan integtitas orang-orang yang menyelenggarakan lapas tersebut," kata Febri dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (25/7/2018).
"Itu poin yang paling penting. Di mana pun posisi lapas kalau integritas kalapasnya dan para sipir atau para pegawainya tidak kuat, maka orang tersebut juga tahanan atau napi dapat keluar dengan mudah dengan berbagai alasan," tambahnya.
Maka Febri menekankan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Ditjenpas seharusnya melakukan pembenahan secara menyeluruh dan konsisten. Salah satunya dengan memperkuat sistem keamanan dan terutama memperkuat integritas orang-orang yang mengelola lapas.
Hal ini kata Febri, karena jual beli fasilitas sel dan perizinan telah berulang kali terjadi. "Jadi jangan sampai ini terus berulang. Ini jadi catatan apa benar upaya perbaikan yang dilakukan Kemenkumham saat ini akan dilakukan secara serius atau hanya dalam waktu dekat karena tangkap tangan baru dilakukan KPK," tuturnya.
"Kami berharap itu dilakukan secara serius, bahkan KPK siap memfasilitasi kalau upaya pencegahan itu ingin dilakukan secara serius," pungkasnya.
"Pemerintah sudah pilih pulau terluar untuk dibangun lapas khusus seperti kasus korupsi, terorisme hingga narkoba, karena lapas-lapas di Indonesia sekarang sudah terlalu penuh,” ungkap Wiranto di Gedung PPAD, Jakarta, Selasa (24/7/2018) lalu.
Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons dengan adanya wacana pembangunan Lapas khusus koruptor di bagian pulau terluar Indonesia.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut integritas petugas adalah permasalahan utama yang terjadi saat ini, bukan masalah lokasinya.
"Terkait dengan lokasi lapas, di pulau terluar, seperti di Nusakambangan atau di manapun poin yang menjadi concern dari KPK adalah memastikan tingkat keamanan dan integtitas orang-orang yang menyelenggarakan lapas tersebut," kata Febri dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (25/7/2018).
"Itu poin yang paling penting. Di mana pun posisi lapas kalau integritas kalapasnya dan para sipir atau para pegawainya tidak kuat, maka orang tersebut juga tahanan atau napi dapat keluar dengan mudah dengan berbagai alasan," tambahnya.
Maka Febri menekankan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Ditjenpas seharusnya melakukan pembenahan secara menyeluruh dan konsisten. Salah satunya dengan memperkuat sistem keamanan dan terutama memperkuat integritas orang-orang yang mengelola lapas.
Hal ini kata Febri, karena jual beli fasilitas sel dan perizinan telah berulang kali terjadi. "Jadi jangan sampai ini terus berulang. Ini jadi catatan apa benar upaya perbaikan yang dilakukan Kemenkumham saat ini akan dilakukan secara serius atau hanya dalam waktu dekat karena tangkap tangan baru dilakukan KPK," tuturnya.
"Kami berharap itu dilakukan secara serius, bahkan KPK siap memfasilitasi kalau upaya pencegahan itu ingin dilakukan secara serius," pungkasnya.
(maf)
