Hasil Survei Median, Ekonomi Era Jokowi Kurang Memuaskan Publik

JAKARTA - Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) menggelar survei terbaru tentang evaluasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), 10 bulan menjelang pemilihan presiden (Pilpres). Survei ini mencoba merekam penilaian publik terhadap kinerja pemerintah.

Menurut Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, terdapat penilaian yang baik dan buruk dari masyarakat terhadap beberapa aspek. Beberapa aspek yang dianggap sudah baik di mata masyarakat, kata Rico, antara lain terkait pendidikan, keamanan dan politik.

"Pada aspek pendidikan, publik yang puas mencapai 67,4%, dan 32,1% menganggap belum memuaskan. Dari aspek keamanan, publik yang puas 56,1%, dan mereka yang tidak puas 43,5%. Sedangkan aspek perpolitikan nasional, 56,0% dianggap baik, dan 41,5% dianggap tidak baik," kata Rico di Jakarta, Minggu (15/7/2018).

Sedangkan beberapa aspek yang dianggap kurang memuaskan publik antara lain, kondisi ekonomi, harga-harga bahan kebutuhan pokok dan lapangan pekerjaan.

Rico mengatakan, dari aspek ekonomi hanya 48,3% responden yang menganggap baik, sedangkan 51,5% responden menganggap buruk. Terkait harga-harga kebutuhan pokok, sebesar 41,4% responden merasa sudah baik, dan 58,5% merasa tidak baik.

"Sedangkan terkait kemudahan lapangan pekerjaan, hanya 39,2,% responden menganggap baik, sedangakan 60,3% responden menganggap buruk," kata Rico.

Survei juga merekam tentang apa saja keberhasilan pemerintah di mata publik, dengan meminta responden menyebutkan secara bebas apa keberhasilan pemerintah yang paling dirasakan. Menurut Rico, total keseluruhan sektor yang dianggap berhasil hanya mencapai 42,8%.

Dari seluruh keberhasilan itu, beber Rico, ditemukan 10 besar sektor yang dianggap paling berhasil di mata publik, antara lain pembangunan infrastruktur 15,5%, perbaikan jalan 5,1%, pendidikan gratis 3,1%, kesehatan gratis 3,7%, bantuan rakyat miskin 2,3%, keamanan 1,4%, pembwrantasan korupsi 3,1%, ekonomi membaik 1,2%, raskin merata 0,8%, dan dana desa 0,8%," katanya.

Rico menambahkan, survei juga meminta publik menyebutkan sektor yang dianggap gagal dan belum dirasakan hasilnya. Menurutnya, dari sektor-sektor yang disebut gagal oleh responden itu, total berjumlah 54,2%.

"10 besar sektor yang dianggap gagal antara lain ekonomi sulit 11,4%, lapangan kerja sulit 5,7%, sembako mahal 5,7%, korupsi 3,3%, pendidikan 2,7%, kesejahteraan masyarakat 2,0%, BBM mahal 1,9%, hukum dan keadilan 1,7%, tarif listrik 1,7%, pembangunan tak merata 1,5%," kata Rico.

Survei ini digelar pada 3-14 Juni 2018, terhadap 1.200 responden pemilik hak suara, melalui teknik multistage random sampling dan margin of error sebesar 2,9%. Hasil survei menunjukkan dinamika politik yang terjadi selama masa pengambilan data.