Mengukur Kans Capres dan Cawapres 2019

JAKARTA - Belakangan santer beredar nama-nama tokoh yang berpotensi besar menjadi calon wakil presiden (cawapres) bagi calon petahana, Jokowi dan penantangnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Adapun cawapres Jokowi yang dari kalangan partai politik (parpol) seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, dan politikus Partai Demokrat TGB M Zainul Majdi.

Ada pula nama Budi Gunawan, mantan Wakapolri yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Selain itu, juga beredar nama-nama yang berpotensi menjadi pendamping Prabowo dari kalangan parpol seperti politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan dan Salim Segaf Al Jufri, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zullkifli Hasan.

Sedangkan dari kalangan nonparpol muncul nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; dan mantan Panglima TNI, Jenderal Purn Gatot Nurmantyo, dan pengusaha Chairul Tanjung.

"Pertanyaanya apakah Jokowi akan mengandeng cawapres seperti nama-nama yang sudah diumumkan di atas? Atau akan ada daya kejut dari Jokowi di luar nama-nama yang sudah prediksi," kata
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, Sabtu (14/7/2018).

Mengenai kans Mahfud MD menjadi cawapres Jokowi, Pangi menuturkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu merupakan figur sangat menarik.

"Dalam soal ujian integritas beliau sudah selesai, bisa melewati dengan baik dan membuktikannya," tuturnya.

Apakah Mahfud MD pantas jadi cawapres Jokowi? Pertama, lanjut dia, Mahfud MD memiliki jam terbang tinggi di pemerintahan, track record bagus, sucses story-nya jelas baik di level eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Beliau pernah jadi Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur, di legislatif pernah menjabat anggota DPR dan di institusi yudikatif pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Di samping itu, beliau punya modal suara akar rumput (grassroot), representasi santri dan NU," katanya.

Nah, sambung dia, track record Mahfud yang panjang itu diharapkan mampu menutupi kelemahan Jokowi soal pengelolaan isu-isu Umat dan kebangsaan. Namun ada persoalan dan kelemahan, karena Mahfud bukan dari parpol.

"Apakah Mahfud bisa diterima di tataran level elite partai koalisi pendukung Jokowi, akan-kah mendapat restu dari Megawati?" katanya.

Terkait figur ulama Ma'ruf Amin, Pangi mengatakan Ma'ruf belakangan mulai diperhitungkan oleh poros koalisi gerbong Jokowi karena representasi kelompok Umat Islam, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan selama ini terkesan tegas dan tidak memusuhi umat, mengayomi dan ulama cukup menyejukkan politik kebangsaan, sangat bijak, ulama yang di tengah.

Menurut dia, sosok figur Ma'ruf Amin dibutuhkan Jokowi dalam maintenance prolem keumatan. Kalau tidak terjadi split ticket voting maka grasroot NU dan PKB besar kemungkinan bulat memilih Ma'ruf Amin.

"Selain itu, kelebihan Ma'ruf Amin yaitu berbedanya ceruk basis segmen pemilihnya dengan Jokowi, sehingga mampu mendulang elektoral bagi Jokowi," tuturnya.

Menurut Pangi, sosok yang saling melengkapi dan mampu menambal sisi kelemahan Jokowi. Dia mengatakan, Jokowi penting mengambil sosok ulama, santri dan tokoh umat dalam rangka membendung atau netralisir menguatnya sentimen politik entitas agama dan etnis belakangan ini.

Dia menyebut sosok Moeldoko belakangan mulai diperhitungkan menjadi cawapres Jokowi. Moeldoko pernah menjadi panglima TNI, chemestry mungkin sudah terbaca oleh Jokowi sejak Moeldoko diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

"Figur yang tegas, loyal, efektif dan efisien, jejaringnya di dunia militer sangat dibutuhkan Jokowi, walaupun beliau sudah pensiun namun kekuatan infrastruktur dan suprastrukturnya di militer tentu masih ada. Terutama mengamankan dan menarik faksi atau gerbong jenderal yang kontra Jokowi," tuturnya.

Dia juga menyoroti sosok Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Gubernur NTB dua periode ini dinilainya Selama ini beliau terafiliasi ke kelompok kanan, termasuk alumni 212 yang mendapat empati dari kelompok umat Islam. "Ceruk segmen TGB berbeda dengan Jokowi, ini jelas menguntungkan Jokowi, selain merepresentasikan suara Indonesia timur," tandasnya.

Dari tokoh-tokoh di atas, Pangi menilai Ma'ruf Amin lebih mudah mendapatkan restu dari parpol koalisi pendukung utama dalam hal ini Megawati dan PDIP. Restu Megawati determinan menentukan siapa cawapres Jokowi.

"Seandainya Jokowi memainkan strategi politik bumi hangus, maka ada potensi Jokowi mengandeng Mahfud MD dan Ma'ruf Amin, tidak satu pun mengambil cawapres dari tokoh parpol atau ketua umum," tandasnya.

Tidak hanya di kubu Jokowi, Pangi juga menyoroti Gerindra yang dinilainya tidak begitu sulit mengusung Prabowo menjadi capres, yakni tinggal mencari dan menyakinkan satu partai koalisi lagi untuk memenuhi ambang batas aturan presidential threshold (PT) sebesar 20-25% dalam UU Pemilu.

"Berbeda dengan dengan poros ketiga yang sedang coba digadang-gadang dibangun oleh partai demokrat, minimal harus mampu menarik dua parpol koalisi lagi agar bisa memenuhi syarat administratif sebagai prasyarat mengusung capres dan cawapres," tuturnya,

Menurut dia, Partai demokrat terus berupaya melakukan konsolidasi, silaturahim dan penjajakan awal ke beberapa parpol koalisi lainnya. Dengan mencoba menawarkan tiga opsi. Opsi pertama bergabung ke koalisi Jokowi. Opsi kedua, bergabung ke poros Prabowo. Opsi ketiga, membentuk poros ketiga/alternatif dengan parpol koalisi lainnya.

Dia mengatakan, Demokrat akan menangkap bola pantulan koalisi yang belum memutuskan bergabung ke koalisi Jokowi dan Prabowo.

Dalam upaya membentuk poros ketiga, kata dia, SBY sudah memberi sinyal bahwa AHY sebagai kader potensial dari Demokrat bukan harga mati sebagai cawapres di koalisi poros ketiga. Demokrat harus mampu mengakomodir PAN dan PKB.

"Kita mahfum mengapa PKB, PKS, PAN, Golkar dan Demokrat begitu ngotot mengusung kadernya sebagai capres maupun cawapres? Wajar karena logika partai dalam upaya menyelamatkan elektabilitas partai. Memang sangat berbeda dengan PPP, Hanura dan Nasdem, menyerahkan leher partai ke pak Jokowi untuk memilih cawapresnya, tidak harus dari kader ketua umum partai tersebut," tutur Pangi.