Merasa Dirugikan, Capres Sam Aliano Minta MK Batalkan PT 20 Persen
Rabu, 11 Juli 2018 - 14:29 WIB
Merasa Dirugikan, Capres Sam Aliano Minta MK Batalkan PT 20 Persen
A
A
A
JAKARTA - Ditetapkanya syarat ambang batas presiden (presidential threshold) 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional dinilai sangat merugikan sejumlah calon presiden yang ingin maju dalam pilpres 2019 mendatang.
Salah satu calon presiden, Sam Aliano mengatakan, penetapan ambang batas presiden tersebut dinilai tidak adil karena memperkecil peluang bagi partai kecil untuk mencalonkan atau mengajukan calon presiden alternatif dan potensial. Bahkan, berpotensi menghadirkan calon tunggal dalam pilpres 2019 mendatang.
"Saya sebagai calon presiden bersama relawan akan menggelar aksi protes ke MK agar menghapus ambang batas presiden 20 persen. pasal ini sangat bertentangan dengan demokrasi dan tidak adil bagi kami," kara Capres Sam Aliano dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Rabu (11/7/2019).
Menurut Sam, calon petahanan Jokowi sudah mengamankan tiket pencalonannya dengan menguasai mayoritas partai politik (Parpol) di antaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai PKPI.
"Sekarang hanya tinggal 3 atau 4 partai saja yang belum menentukan calon, itupun diperebutkan banyak capres. Dan yang lebih menyulitkan lagi adalah syarat ambang batas presiden. Sudah sulit mendapatkan dukungan partai, ditambah lagi dengan ambang batas presiden 20 persen. Ini sangat tidak adail," terangnya.
Partai politik, kata Sam, seharusnya berpihak kepada rakyat karena sejatinya merupakan representasi dari rakyat. Sayangnya, parpol dikuasai oleh kepentingan ketua umum dan sejumlah elit partai tanpa memikirkan kepentingan rakyat.
"Seharusnya ketum partai ke pihak rakyat dan mendengar rakyat karena partai milik rakyat bukan milik perusahaan atau pribadi. Jangan karena mendapatkan jatah, lalu melupakan rakyat. Sekalian aja semua partai ke pak Jokowi, kenapa tidak sekalian pak Jokowi jadi calon tunggal saja," keluhnya.
Sam berharap, Jokowi membuktikan keseriusannya saat berbicara di sejumlah media agar dalam pilpres mendatang banyak pilihan capres. Dengan begitu, rakyat akan leluasa menentukan calon presiden yang benar-benar layak memimpin Indonesia.
"Kata pak jokowi banyak capres banyak pilihan, banyak pilihan mana pak Presiden Jokowi? Buktikan keseriusanya. MK seharusnya mengikuti keinginan pak Jokowi agar banyak alternatif capres. Faktanya, pilihan hanya 2 kandidat, untuk 3 atau lebih agak sulit," pungkasnya.
Salah satu calon presiden, Sam Aliano mengatakan, penetapan ambang batas presiden tersebut dinilai tidak adil karena memperkecil peluang bagi partai kecil untuk mencalonkan atau mengajukan calon presiden alternatif dan potensial. Bahkan, berpotensi menghadirkan calon tunggal dalam pilpres 2019 mendatang.
"Saya sebagai calon presiden bersama relawan akan menggelar aksi protes ke MK agar menghapus ambang batas presiden 20 persen. pasal ini sangat bertentangan dengan demokrasi dan tidak adil bagi kami," kara Capres Sam Aliano dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Rabu (11/7/2019).
Menurut Sam, calon petahanan Jokowi sudah mengamankan tiket pencalonannya dengan menguasai mayoritas partai politik (Parpol) di antaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai PKPI.
"Sekarang hanya tinggal 3 atau 4 partai saja yang belum menentukan calon, itupun diperebutkan banyak capres. Dan yang lebih menyulitkan lagi adalah syarat ambang batas presiden. Sudah sulit mendapatkan dukungan partai, ditambah lagi dengan ambang batas presiden 20 persen. Ini sangat tidak adail," terangnya.
Partai politik, kata Sam, seharusnya berpihak kepada rakyat karena sejatinya merupakan representasi dari rakyat. Sayangnya, parpol dikuasai oleh kepentingan ketua umum dan sejumlah elit partai tanpa memikirkan kepentingan rakyat.
"Seharusnya ketum partai ke pihak rakyat dan mendengar rakyat karena partai milik rakyat bukan milik perusahaan atau pribadi. Jangan karena mendapatkan jatah, lalu melupakan rakyat. Sekalian aja semua partai ke pak Jokowi, kenapa tidak sekalian pak Jokowi jadi calon tunggal saja," keluhnya.
Sam berharap, Jokowi membuktikan keseriusannya saat berbicara di sejumlah media agar dalam pilpres mendatang banyak pilihan capres. Dengan begitu, rakyat akan leluasa menentukan calon presiden yang benar-benar layak memimpin Indonesia.
"Kata pak jokowi banyak capres banyak pilihan, banyak pilihan mana pak Presiden Jokowi? Buktikan keseriusanya. MK seharusnya mengikuti keinginan pak Jokowi agar banyak alternatif capres. Faktanya, pilihan hanya 2 kandidat, untuk 3 atau lebih agak sulit," pungkasnya.
(pur)
