Sudah Mengerucut, Ini Tiga Opsi Cawapres untuk Jokowi
Senin, 09 Juli 2018 - 16:37 WIB
Sudah Mengerucut, Ini Tiga Opsi Cawapres untuk Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Nama-nama calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 disebut-sebut mulai mengerucut, setidaknya ada tiga skenario latar belakang cawapres untuk Jokowi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, skenario pertama bisa saja cawapres Jokowi berasal dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sebagai capres dan partai politik (parpol) yang mengantongi elektabilitas tinggi, Adi menilai partai-partai pengusung Jokowi tak akan pindah ke lain hati bila cawapres petahana itu berasal dari PDIP.
"Itu yang sedang dibaca celahnya oleh PDIP. Anggaplah PDIP menyaringkan Puan dengan Jokowi. Jadi siapapun yang ditunjuk Mbak Mega, partai-partai pengusung tetap dukung Jokowi," kata Adi kepada SINDOnews, Senin (9/7/2018).
Namun demikian lanjut Adi, PDIP tampaknya tak mau egois dengan menunjuk cawapres dari internal partai mereka. "Ada aspek lain yang dipertimbangkan PDIP," ucap Adi.
Skenario kedua, cawapres Jokowi bisa berasal dari partai politik pendukung pemerintah. Adi mengatakan, hingga saat ini, telah muncul nama-nama ketua umum parpol yang berhasrat ingin jadi cawapres, di antaranya Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, M Romahurmuziy hingga Zulkifli Hasan.
Adi mengatakan, skenario ini memiliki kelemahan. Menunjuk cawapres satu di antara ketua-ketua umum partai politik bisa menimbulkan kecemburuan bagi partai lainnya.
"Undang-Undang memanfaatkan cawapres itu hanya satu, bukan empat. Bila Jokowi mengambil cawapres dari kalangan partau koalisi maka ada potensi terjadi kecemburuan sosial," kata Adi.
Adi melanjutkan, munculnya potensi kecemburuan sosial itu terjadi lantaran siapa pun cawapres Jokowi di 2019 diyakini akan memegang tiket sebagai capres di Pemilu berikutnya.
"Dinamikanya terjadi karena cawapres dari kalangan partai dihawatirkan curi start kampanye untuk Pemilu berikutnya," ucap Adi.
Karenanya, muncul sekenario ketiga yakni mengusung cawapres dari kalangan eksternal Partai politik. Hal ini, kata Adi dilakukan sebagai antisipasi terjadinya kecemburuan antar parpol.
"Bila cawapres dari eksternal parpol, Partai pengusung harus punya kerelaan menyediakan karpet merah," kata Adi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, skenario pertama bisa saja cawapres Jokowi berasal dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sebagai capres dan partai politik (parpol) yang mengantongi elektabilitas tinggi, Adi menilai partai-partai pengusung Jokowi tak akan pindah ke lain hati bila cawapres petahana itu berasal dari PDIP.
"Itu yang sedang dibaca celahnya oleh PDIP. Anggaplah PDIP menyaringkan Puan dengan Jokowi. Jadi siapapun yang ditunjuk Mbak Mega, partai-partai pengusung tetap dukung Jokowi," kata Adi kepada SINDOnews, Senin (9/7/2018).
Namun demikian lanjut Adi, PDIP tampaknya tak mau egois dengan menunjuk cawapres dari internal partai mereka. "Ada aspek lain yang dipertimbangkan PDIP," ucap Adi.
Skenario kedua, cawapres Jokowi bisa berasal dari partai politik pendukung pemerintah. Adi mengatakan, hingga saat ini, telah muncul nama-nama ketua umum parpol yang berhasrat ingin jadi cawapres, di antaranya Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, M Romahurmuziy hingga Zulkifli Hasan.
Adi mengatakan, skenario ini memiliki kelemahan. Menunjuk cawapres satu di antara ketua-ketua umum partai politik bisa menimbulkan kecemburuan bagi partai lainnya.
"Undang-Undang memanfaatkan cawapres itu hanya satu, bukan empat. Bila Jokowi mengambil cawapres dari kalangan partau koalisi maka ada potensi terjadi kecemburuan sosial," kata Adi.
Adi melanjutkan, munculnya potensi kecemburuan sosial itu terjadi lantaran siapa pun cawapres Jokowi di 2019 diyakini akan memegang tiket sebagai capres di Pemilu berikutnya.
"Dinamikanya terjadi karena cawapres dari kalangan partai dihawatirkan curi start kampanye untuk Pemilu berikutnya," ucap Adi.
Karenanya, muncul sekenario ketiga yakni mengusung cawapres dari kalangan eksternal Partai politik. Hal ini, kata Adi dilakukan sebagai antisipasi terjadinya kecemburuan antar parpol.
"Bila cawapres dari eksternal parpol, Partai pengusung harus punya kerelaan menyediakan karpet merah," kata Adi.
(maf)
