Kukuhkan Pengurus APPSI, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jangan KKN

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengukuhkan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).

Dalam acara itu, Tjahjo berpesan kepada pemerintahan daerah, khususnya gubernur dan wakil gubernur dan jajaran di bawahnya agar bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dia juga meminta para pemerintah daerah tingkat provinsi menghindari area rawan korupsi. "Mendukung cipta kondisi stabilitas politik dalam negeri atas penyelenggaraan pembangunan daerah yang kondusif," tutur Tjahjo dalam sambutannya.

Mendagri berharap, Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) secara terus menerus melakukan koordinasi deteksi dini, pembinaan kerukunan, pengembangan kehidupan berdemokrasi dan pencegahan serta penanganan konflik sosial di daerah.

Tjahjo melanjutkan, gubernur dan wakil gubernur juga diminta menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait.

Di samping itu, Tjahjo berharap harmoniasasi pemerintah pusat dan daerah bisa terus ditingkatkan termasuk dalam hal penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah.


Lantik Soekarwo

Dalam acara tersebut, Mendagri melantik Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menjadi Ketua Umum APPSI. Wakil Ketua Umum dijabat oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola.

"Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini tanggal 2 Juli 2018 saya Mendagri selaku pembina dengan resmi mengukuhkan Dewan Pengurus APPSI periode 2015-2019 masing-masing berdasarkan keputusan APPSI dengan SK nomor 120/APPSI/IV/2016 tanggal 14 april 2016," ujar Tjahjo di Hotel Borobudur, Senin (2/7/2018).

Sejumlah nama gubernur yang masuk dalam jajaran pengurusan APPSI antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesra, serta Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno sebagai Ketua I Bidang Hukum dan Pemerintahan serta Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai Koordinator Wilayah Jawa.

Tjahjo berharap terjadi sinergitas antarlembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah berjalan dengan lebih baik dan efektif sehingga dapat melayani seluruh masyarakat dengan maksimal dan sebaik mungkin .

"Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk melaksanaan sinergitas pemerintahan yang baik agar ke depan berjalan semakin baik," ujar Tjahjo.

Setelah pengukuhan APPSI akan dilakukan juga rapat kerja APPSI serta acara halal bihalal Mendagri bersama gubernur se-Indonesia.