Tinjau Dua TPS, Wiranto Klaim Pilkada Serentak Berlangsung Aman
Rabu, 27 Juni 2018 - 16:43 WIB
Tinjau Dua TPS, Wiranto Klaim Pilkada Serentak Berlangsung Aman
A
A
A
BOGOR - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menpolhukam) Wiranto mengklaim proses pemungutan suara dalam Pilkada serentak di sejumlah daerah berlangsung aman dan terkendali.
Hal tersebut diungkapkan Wiranto saat meninjau proses pencoblosan di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bogor, Rabu (27/6/2018). Pihaknya mengaku sengaja tepat hari pencoblosan berkeliling ke sejumlah TPS untuk mengecek kesiapan dalam proses pemungutan suara.
"Saya dilaporkan di beberapa daerah terkait pilkada gubernur, bupati/wali kota. Semuanya berjalan aman, tertib, terkendali, damai sesuai dengan harapan. Sesuai harapan masyarakat, pilkada ini harus berjalan aman," katanya.
Alasan memilih Bogor sebagai lokasi peninjauan secara langsung proses pemungutan suara, pihaknya menuturkan karena Bogor dekat dengan DKI Jakarta.
"Selain itu, setelah ini kan saya harus ke Mabes Polri memantau seluruh daerah kalau saya terlalu jauh nyampe Mabes Polri malam nanti saya telat," jelasnya.
Meski demikian, menurut nya, Kemenkopolhukam tak hanya memantau di Bogor, pihaknya menyebar jajarannya. "Kita bagi-bagi kok tidak hanya di sini, saya hanya kebetulan di Bogor ada temen (Kemenkopolhukam) di Bekasi ada lagi di daerah Jawa Tengah," jelasnya.
Pihaknya meminta, masyarakat melakukan pemungutan secara gembira dan meriah. Menjadikan hari pencoblosan ini sebagai pesta demokrasi yang dilakukan setiap lima tahun sekali.
Terkait adanya gangguan di wilayah Papua, Wiranto belum mendapatkan informasi terakhir. Dia mengakui, laporan terakhir yang dia terima ada dua tempat terkendala terkait penyaluran logistik pemilu.
"Pertama di Kabupaten Nduga, itu masih tertunda logistiknya belum sampai, karena dua hari lalu ada penembakan. Sekarang sedang dilakukan satu proses pengamanan di sana sehingga akan dilaksanakan kemudian hari," katanya.
Kedua di Kabupaten Paniai, lanjut Wiranto, masih ada penolakan rakyat terhadap putusan KPU provinsi tentang calon tunggal. Ini masih perlu diselesaikan dulu.
Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Wiranto menegaskan bahwasannya aparatur negara Polri, BIN, TNI, dan ASN diminta untuk netral. Bila ada oknum, tindakan tegas akan dilakukan.
"Untuk itu presiden wanti-wanti supaya para penyelenggara ini itu netral, apakah kepolisian, TNI ASN, BIN, presiden terus menyampaikan itu berulang-ulang, menekankan berulang-ulang. Satu-dua ada yg nyimpang, kita tindak kita beri sanksi. Tapi bukan merupakan bagian dari perintah, rekayasa yang terencana," tegas Wiranto.
Hal tersebut diungkapkan Wiranto saat meninjau proses pencoblosan di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bogor, Rabu (27/6/2018). Pihaknya mengaku sengaja tepat hari pencoblosan berkeliling ke sejumlah TPS untuk mengecek kesiapan dalam proses pemungutan suara.
"Saya dilaporkan di beberapa daerah terkait pilkada gubernur, bupati/wali kota. Semuanya berjalan aman, tertib, terkendali, damai sesuai dengan harapan. Sesuai harapan masyarakat, pilkada ini harus berjalan aman," katanya.
Alasan memilih Bogor sebagai lokasi peninjauan secara langsung proses pemungutan suara, pihaknya menuturkan karena Bogor dekat dengan DKI Jakarta.
"Selain itu, setelah ini kan saya harus ke Mabes Polri memantau seluruh daerah kalau saya terlalu jauh nyampe Mabes Polri malam nanti saya telat," jelasnya.
Meski demikian, menurut nya, Kemenkopolhukam tak hanya memantau di Bogor, pihaknya menyebar jajarannya. "Kita bagi-bagi kok tidak hanya di sini, saya hanya kebetulan di Bogor ada temen (Kemenkopolhukam) di Bekasi ada lagi di daerah Jawa Tengah," jelasnya.
Pihaknya meminta, masyarakat melakukan pemungutan secara gembira dan meriah. Menjadikan hari pencoblosan ini sebagai pesta demokrasi yang dilakukan setiap lima tahun sekali.
Terkait adanya gangguan di wilayah Papua, Wiranto belum mendapatkan informasi terakhir. Dia mengakui, laporan terakhir yang dia terima ada dua tempat terkendala terkait penyaluran logistik pemilu.
"Pertama di Kabupaten Nduga, itu masih tertunda logistiknya belum sampai, karena dua hari lalu ada penembakan. Sekarang sedang dilakukan satu proses pengamanan di sana sehingga akan dilaksanakan kemudian hari," katanya.
Kedua di Kabupaten Paniai, lanjut Wiranto, masih ada penolakan rakyat terhadap putusan KPU provinsi tentang calon tunggal. Ini masih perlu diselesaikan dulu.
Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Wiranto menegaskan bahwasannya aparatur negara Polri, BIN, TNI, dan ASN diminta untuk netral. Bila ada oknum, tindakan tegas akan dilakukan.
"Untuk itu presiden wanti-wanti supaya para penyelenggara ini itu netral, apakah kepolisian, TNI ASN, BIN, presiden terus menyampaikan itu berulang-ulang, menekankan berulang-ulang. Satu-dua ada yg nyimpang, kita tindak kita beri sanksi. Tapi bukan merupakan bagian dari perintah, rekayasa yang terencana," tegas Wiranto.
(pur)
