Penunjukan Komjen Iriawan Dinilai Terkesan Melawan Logika Publik
Kamis, 21 Juni 2018 - 11:33 WIB
Penunjukan Komjen Iriawan Dinilai Terkesan Melawan Logika Publik
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menganggap penunjukan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komjen Pol M Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat syarat polemik.
Menurut Adi, penunjukan pria yang akrab disapa Iwan Bule sejak awal diprotes masyarakat karena menyangkut netralitas Polri dalam pilkada. Menurutnya, pengangkatan ini seakan sengaja melawan logika publik yang sejak awal protes sehingga menimbulkan kecurigaan.
"Penunjukan iwan bule sebagai Pj Gubernur Jabar tak ada urgensinya, tak terlampau penting, kayak negara ini kurang orang saja," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (21/6/2018).
Pengamat Politik UIN Jakarta ini menilai, secara substansial Mendagri perlu mengkarifikasi soal dugaan pelanggaran Undang-Undang Kepolisian. Di mana sesuai UU, seorang Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sementara Iriawan adalah polisi aktif hingga kini. Setidaknya, kata dia, publik perli tahu apa argumen hukum dasar pengangkatan yang bersangkutan.
Selain itu, Adi menganggap negara ini bangsa besar dimana stok pemimpin birokrat yang berkarir di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) cukup banyak. Sehingga, pengangkatan Iriawan mengesankan SDM di Kemendagri kualifikasinya rendah. Alhasil, urusan Pj Gubernur saja harus percaya institusi lain.
Di samping itu, Adi berpendapat, negara ini susah payah menjauhkan ABRI (TNI-Polri) dari urusan politik karena trauma masa lalu. Menurutnya, pengangkatan Iwan Bule akan menjadi angin surga kembalinya TNI-Polisi di kancah politik. "Indonesia bukan negara yang lagi perang, tak butuh mengangkat angkat Pj pemimpin berlatar belakang aparat," tandasnya.
Menurut Adi, penunjukan pria yang akrab disapa Iwan Bule sejak awal diprotes masyarakat karena menyangkut netralitas Polri dalam pilkada. Menurutnya, pengangkatan ini seakan sengaja melawan logika publik yang sejak awal protes sehingga menimbulkan kecurigaan.
"Penunjukan iwan bule sebagai Pj Gubernur Jabar tak ada urgensinya, tak terlampau penting, kayak negara ini kurang orang saja," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (21/6/2018).
Pengamat Politik UIN Jakarta ini menilai, secara substansial Mendagri perlu mengkarifikasi soal dugaan pelanggaran Undang-Undang Kepolisian. Di mana sesuai UU, seorang Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sementara Iriawan adalah polisi aktif hingga kini. Setidaknya, kata dia, publik perli tahu apa argumen hukum dasar pengangkatan yang bersangkutan.
Selain itu, Adi menganggap negara ini bangsa besar dimana stok pemimpin birokrat yang berkarir di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) cukup banyak. Sehingga, pengangkatan Iriawan mengesankan SDM di Kemendagri kualifikasinya rendah. Alhasil, urusan Pj Gubernur saja harus percaya institusi lain.
Di samping itu, Adi berpendapat, negara ini susah payah menjauhkan ABRI (TNI-Polri) dari urusan politik karena trauma masa lalu. Menurutnya, pengangkatan Iwan Bule akan menjadi angin surga kembalinya TNI-Polisi di kancah politik. "Indonesia bukan negara yang lagi perang, tak butuh mengangkat angkat Pj pemimpin berlatar belakang aparat," tandasnya.
(kri)
