Nasdem Dukung Usulan Hak Angket Pengangkatan Komjen Iriawan
Rabu, 20 Juni 2018 - 13:05 WIB
Nasdem Dukung Usulan Hak Angket Pengangkatan Komjen Iriawan
A
A
A
JAKARTA - Usulan Hak Angket DPR terhadap pemerintah terkait pengangkatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen Pol M Iriawan (Iwan Bule) didukung Fraksi Partai Nasdem. Fraksi ini juga mendukung penggunaan hak interpelasi.
"Sejauh untuk meminta keterangan dan mendapatkan keterangan yang utuh dari pemerintah maka Fraksi Nasdem mendukung penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas oleh DPR RI," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/6/2018).
Dia mengatakan, penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas tersebut berupa permintaan keterangan dan penyelidikan terbatas untuk tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan prosedural administratif.
"Nasdem menyesalkan keputusan pengangkatan Plt Gubernur Jawa Barat yang menimbulkan kekisruhan politik di Jabar pada saat menjelang pilkada dimana masyarakat Jabar sedang bersiap untuk memilih pemimpin baru Jawa Barat baik Pilgub maupun Pilbup-Pilwali," katanya.
Dia menambahkan, kekisruhan politik tersebut seharusnya dapat dihindarkan jika Kementerian Dalam Negeri memperhatikan diskurus politik yang berkembang. "Dimana arus penolakan cukup intens di awal tahun ini," paparnya.
Terlebih, lanjut dia, masih tersedia banyak pejabat setingkat yang bisa mengisi jabatan lowong tersebut. "Yang hanya untuk masa kerja yang sangat singkat sampai pelantikan Gubernur Jabar definitif setelah Pilkada 27 juni 2018 yang akan datang," tuturnya.
"Sejauh untuk meminta keterangan dan mendapatkan keterangan yang utuh dari pemerintah maka Fraksi Nasdem mendukung penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas oleh DPR RI," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/6/2018).
Dia mengatakan, penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas tersebut berupa permintaan keterangan dan penyelidikan terbatas untuk tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan prosedural administratif.
"Nasdem menyesalkan keputusan pengangkatan Plt Gubernur Jawa Barat yang menimbulkan kekisruhan politik di Jabar pada saat menjelang pilkada dimana masyarakat Jabar sedang bersiap untuk memilih pemimpin baru Jawa Barat baik Pilgub maupun Pilbup-Pilwali," katanya.
Dia menambahkan, kekisruhan politik tersebut seharusnya dapat dihindarkan jika Kementerian Dalam Negeri memperhatikan diskurus politik yang berkembang. "Dimana arus penolakan cukup intens di awal tahun ini," paparnya.
Terlebih, lanjut dia, masih tersedia banyak pejabat setingkat yang bisa mengisi jabatan lowong tersebut. "Yang hanya untuk masa kerja yang sangat singkat sampai pelantikan Gubernur Jabar definitif setelah Pilkada 27 juni 2018 yang akan datang," tuturnya.
(kri)
