Penunjukan Iriawan Dinilai Terlalu Dipaksakan dan Terkesan Politis
Rabu, 20 Juni 2018 - 08:55 WIB
Penunjukan Iriawan Dinilai Terlalu Dipaksakan dan Terkesan Politis
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik, Ray Rangkuti menilai penunjukan dan pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Sementara (Pj) Gubernur Jawa Barat terlalu dipaksakan.
Menurut Ray, Pemerintah dalam hal ini, Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), dianggap seperti tidak peduli terhadap protes masyarakat yang sejak awal menolak anggota Polri dilibatkan menjadi penggantian jabatan tertentu dalam pemerintahan.
"Mendagri ngotot dengan argumen seadanya menunjuk yang bersangkutan sebagai penjabat Gubernur Jabar," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) ini, Rabu (20/6/2018).
Menurut Ray, Mendagri hanya melihat dasar hukum peraturan yang mereka buat sendiri. Karena aturan itu dibuat sendiri, tentu saja punya kecenderungan akan mengakomodir kepentingan pemerintah sendiri.
"Permendagri No 1/2018 dibuat sedemikian rupa untuk memang ramah pada keinginan politik pemerintah. Mendagri juga seperti mengabaikan UU No 2/2002 tentang kepolisian soal larangan polisi merangkap jabatan di luar tugas kepolisian." Imbuhnya.
Jikapun harus bertugas di institusi lain, lanjut Ray, harus tetap berkaitan dengan tugas kepolisian, seperti di BNN dan atas penugasan dari Kapolri.
Senada dengan Ray, Ahli ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Yusuf menilai, meski tak ada regulasi yang dilanggar dalam penunjukkan Iriawan ini, namun langkah Mendagri dinilai bermuatan politik. Bagaimana tidak, kontestan Pilgub Jabar diisi oleh salah satu paslon yang berasal dari intitusi polri dan secara kebetulan diusung partai PDIP.
Sementara paslon lain juga dianggap mendapat keuntungan dari penunjukkan ini yakni paslon yang secara kebetulan sebagai pendukung koalisi pemerintahan Joko Widodo. Maka itu, menurut Asep Warlan, Iriawan harus menjawab kecurigaan publik atas kuatnya motif politik di balik penunjukkan dirinya sebagai penjabat Gubernur Jabar.
"Dia harus membuktikan dengan tiga hal; pertama, komitmen untuk menjaga netralitas. Kedua, kinerjanya tetap bagus dan melayani. Dan ketiga, akseptabilitas atas kinerjanya bisa diterima oleh publik." pungkasnya.
Menurut Ray, Pemerintah dalam hal ini, Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), dianggap seperti tidak peduli terhadap protes masyarakat yang sejak awal menolak anggota Polri dilibatkan menjadi penggantian jabatan tertentu dalam pemerintahan.
"Mendagri ngotot dengan argumen seadanya menunjuk yang bersangkutan sebagai penjabat Gubernur Jabar," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) ini, Rabu (20/6/2018).
Menurut Ray, Mendagri hanya melihat dasar hukum peraturan yang mereka buat sendiri. Karena aturan itu dibuat sendiri, tentu saja punya kecenderungan akan mengakomodir kepentingan pemerintah sendiri.
"Permendagri No 1/2018 dibuat sedemikian rupa untuk memang ramah pada keinginan politik pemerintah. Mendagri juga seperti mengabaikan UU No 2/2002 tentang kepolisian soal larangan polisi merangkap jabatan di luar tugas kepolisian." Imbuhnya.
Jikapun harus bertugas di institusi lain, lanjut Ray, harus tetap berkaitan dengan tugas kepolisian, seperti di BNN dan atas penugasan dari Kapolri.
Senada dengan Ray, Ahli ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Yusuf menilai, meski tak ada regulasi yang dilanggar dalam penunjukkan Iriawan ini, namun langkah Mendagri dinilai bermuatan politik. Bagaimana tidak, kontestan Pilgub Jabar diisi oleh salah satu paslon yang berasal dari intitusi polri dan secara kebetulan diusung partai PDIP.
Sementara paslon lain juga dianggap mendapat keuntungan dari penunjukkan ini yakni paslon yang secara kebetulan sebagai pendukung koalisi pemerintahan Joko Widodo. Maka itu, menurut Asep Warlan, Iriawan harus menjawab kecurigaan publik atas kuatnya motif politik di balik penunjukkan dirinya sebagai penjabat Gubernur Jabar.
"Dia harus membuktikan dengan tiga hal; pertama, komitmen untuk menjaga netralitas. Kedua, kinerjanya tetap bagus dan melayani. Dan ketiga, akseptabilitas atas kinerjanya bisa diterima oleh publik." pungkasnya.
(kri)
