Respons PPP Sikapi Usulan Angket Terkait Pelantikan Iriawan
Selasa, 19 Juni 2018 - 13:33 WIB
Respons PPP Sikapi Usulan Angket Terkait Pelantikan Iriawan
A
A
A
JAKARTA - Usulan Hak angket DPR terhadap pemerintah terkait pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat sementara (Pj) Gubernur Jawa Barat menuai tanggapan beragam. Kali ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan tanggapan.
"PPP lebih memilih menggunakan forum Komisi II untuk memanggil Mendagri dimintai penjelasan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi dihubungi wartawan, Selasa (29/6/2018).
Menurut Anggota Komisi II DPR ini, forum tersebut lebih fair dan tidak terlalu dominan nuansa politiknya. Dia menilai, jika penjelasan Mendagri Tjahjo Kumolo di komisi II DPR sudah jelas, maka persoalan selesai.
"Sebaliknya jika persoalan dianggap tidak selesai maka bisa diambil langkah lanjutan," kata pria yang akrab disapa Awiek ini.
Dalam pelantikan Iriawan itu, dia menambahkan bahwa PPP lebih melihat pada substansi persoalan, bukan pada hiruk pikuk politiknya. "Bukan setuju atau tidak setuju, tapi ada tahapannya. Yang terlebih dahulu adalah melalui forum raker ataupun RDP. Setelah itu baru dinilai apakah perlu angket atau lainnya," pungkasnya.
"PPP lebih memilih menggunakan forum Komisi II untuk memanggil Mendagri dimintai penjelasan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi dihubungi wartawan, Selasa (29/6/2018).
Menurut Anggota Komisi II DPR ini, forum tersebut lebih fair dan tidak terlalu dominan nuansa politiknya. Dia menilai, jika penjelasan Mendagri Tjahjo Kumolo di komisi II DPR sudah jelas, maka persoalan selesai.
"Sebaliknya jika persoalan dianggap tidak selesai maka bisa diambil langkah lanjutan," kata pria yang akrab disapa Awiek ini.
Dalam pelantikan Iriawan itu, dia menambahkan bahwa PPP lebih melihat pada substansi persoalan, bukan pada hiruk pikuk politiknya. "Bukan setuju atau tidak setuju, tapi ada tahapannya. Yang terlebih dahulu adalah melalui forum raker ataupun RDP. Setelah itu baru dinilai apakah perlu angket atau lainnya," pungkasnya.
(kri)
