Wali Kota Blitar Bungkam Setelah Diperiksa KPK

Sabtu, 09 Juni 2018 - 06:33 WIB
Wali Kota Blitar Bungkam...
Wali Kota Blitar Bungkam Setelah Diperiksa KPK
A A A
JAKARTA - Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar memilih bungkam setelah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/6/18) malam. Kuasa Hukum Wali Kota Blitar, Bambang Arjun menyebut, kliennya Muh Samanhudi Anwar tidak melarikan diri seperti yang diberitakan sebelumnya.

"Sebelumnya pak Wali Kota sudah menghubungi kami agar diantar kepada KPK secepatnya. Bahkan kami juga menyampaikan kepada petugas KPK di Blitar," kata Bambang di Gedung KPK, Sabtu (9/8/18) dini hari.

Bambang juga menjelaskan, keterlambatan Samanhudi untuk mendatangi KPK di Jakarta karena menunggu perjalanan dari Blitar. "Klien kami terlambat karena menunggu perjalanan dari Blitar, termasuk membawa obat karena beliau sakit," ujarnya.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan Samanhudi datang sekitar pukul 18.35 WIB dan luput pantauan wartawan yang berada di depan gedung KPK Merah Putih. Febri juga mengapresiasi dan menghargai atas penyerahan diri yang dilakukan Wali Kota Blitar, Muh Samanhudi Anwar.

"Kami menghargai penyerahan diri ini. Dan tentu saja sepatutnya penyerahan diri ini akan lebih baik jika dilakukan oleh Bupati Tulungagung yang juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka," kata Febri.

Sementara itu, PDI Perjuangan memberikan informasi bahwa pihak partai telah mengimbau Bupati Tulungagung nonaktif, Syahrie Mulyo untuk menyerahkan diri. "Sikap kooperatif ini tentu akan baik bagi yang bersangkutan dan akan memperlancar proses hukum," kata Febri.
(wib)
Berita Terkait
KPK Akui Kepala Daerah...
KPK Akui Kepala Daerah Rawan Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Wewenang
KPK Perkuat Sinergi...
KPK Perkuat Sinergi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah
KPK Diminta Tuntaskan...
KPK Diminta Tuntaskan Kasus Pengadaan Barang dan Jasa di Tulungagung
KPK Kembali Dipimpin...
KPK Kembali Dipimpin oleh Jenderal Polisi
Tangkapan Korupsi Kepala...
Tangkapan Korupsi Kepala Daerah Jangan Ganggu Stabilitas dan Investasi Daerah
OTT Bupati Kutai Timur...
OTT Bupati Kutai Timur Diduga Terkait Suap Proyek Barang dan Jasa
Berita Terkini
Menaker: Pemerintah...
Menaker: Pemerintah Komitmen Cegah PHK dengan Berbagai Program Nyata
Update! 36 Kapolda Se-Indonesia...
Update! 36 Kapolda Se-Indonesia usai Pelantikan oleh Kapolri Juli 2026, Ini Nama-namanya
Korban Penipuan Haji...
Korban Penipuan Haji Ilegal Capai 3.550 Orang, DPR Desak Kemenhaj Perkuat Pengawasan
Profil Irjen Totok Suharyanto,...
Profil Irjen Totok Suharyanto, Kakortastipidkor Polri yang Ungkap Megakorupsi Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Tantangan Tata Kelola...
Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Ketahanan Nasional
Tindak Lanjut Perpres...
Tindak Lanjut Perpres 111/2025, Kemenag Siapkan Materi Pendidikan Cegah Penyebaran LGBTQ
Infografis
5 Rudal Paling Mematikan...
5 Rudal Paling Mematikan di Dunia, Satan II Rusia Bisa Hancurkan Banyak Kota Sekaligus
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved