Politikus PAN Yakin Para Pejabat BPIP Bekerja Tak Harapkan Imbalan
Selasa, 29 Mei 2018 - 17:40 WIB
Politikus PAN Yakin Para Pejabat BPIP Bekerja Tak Harapkan Imbalan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meyakini bahwa para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja tak mengharapkan imbalan. Sebab, kata dia, BPIP menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 adalah Lembaga Non Struktural (LNS) setingkat menteri.
"Di mana telah diatur dalam tugas dan fungsi, organisasi, hak keuangan dan fasilitas, tata kerja, dan pendanaan dari APBN," ujar Viva Yoga Mauladi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/5/2018).
Kemudian, kata dia, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP ditetapkan. "Saya meyakini bahwa Bu Megawati dan tokoh-tokoh nasional di Dewan Pengarah BPIP bekerja tanpa pamrih untuk penguatan ideologi negara," katanya.
Tujuannya, agar Pancasila benar-benar menjadi ideologi yang fungsional, kontekstual, terbuka, dan menjadi panduan way of life dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut dia, BPIP suatu tugas yang berat untuk diemban.
"Bekerja tanpa pamrih itu bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Tetapi karena BPIP adalah lembaga non struktural negara, maka keberadaannya juga harus diatur," katanya.
Dia melanjutkan, Pengaturan LNS seperti BPIP dan badan-badan negara lainnya tentu harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB karena berkaitan dengan struktur organisasi negara dan penggajian. Dia pun berharap agar Perpres Nomor 42 Tahun 2018 telah berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemenpan RB.
"Dengan telah keluarnya Perpres Nomor 42 Tahun 2018, pesan saya, janganlah mempermalukan Bu Megawati dan tokoh-tokoh nasional lainnya di Dewan Pengarah BPIP. Mereka bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan balasan jasa," jelasnya.
Ditambahkannya, para pejabat BPIP itu mungkin telah melampaui hidupnya tidak lagi terjebak ke persoalan kebendaan atau materi. Dia pun curiga bahwa Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dan tokoh lainnya tidak mengetahui tentang penetapan gajinya.
"Adanya kontroversi atau silang pendapat yang berkembang di publik tentang gaji adalah sesuatu yang tidak elok bagi tokoh-tokoh nasional," pungkasnya.
"Di mana telah diatur dalam tugas dan fungsi, organisasi, hak keuangan dan fasilitas, tata kerja, dan pendanaan dari APBN," ujar Viva Yoga Mauladi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/5/2018).
Kemudian, kata dia, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP ditetapkan. "Saya meyakini bahwa Bu Megawati dan tokoh-tokoh nasional di Dewan Pengarah BPIP bekerja tanpa pamrih untuk penguatan ideologi negara," katanya.
Tujuannya, agar Pancasila benar-benar menjadi ideologi yang fungsional, kontekstual, terbuka, dan menjadi panduan way of life dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut dia, BPIP suatu tugas yang berat untuk diemban.
"Bekerja tanpa pamrih itu bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Tetapi karena BPIP adalah lembaga non struktural negara, maka keberadaannya juga harus diatur," katanya.
Dia melanjutkan, Pengaturan LNS seperti BPIP dan badan-badan negara lainnya tentu harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB karena berkaitan dengan struktur organisasi negara dan penggajian. Dia pun berharap agar Perpres Nomor 42 Tahun 2018 telah berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemenpan RB.
"Dengan telah keluarnya Perpres Nomor 42 Tahun 2018, pesan saya, janganlah mempermalukan Bu Megawati dan tokoh-tokoh nasional lainnya di Dewan Pengarah BPIP. Mereka bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan balasan jasa," jelasnya.
Ditambahkannya, para pejabat BPIP itu mungkin telah melampaui hidupnya tidak lagi terjebak ke persoalan kebendaan atau materi. Dia pun curiga bahwa Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dan tokoh lainnya tidak mengetahui tentang penetapan gajinya.
"Adanya kontroversi atau silang pendapat yang berkembang di publik tentang gaji adalah sesuatu yang tidak elok bagi tokoh-tokoh nasional," pungkasnya.
(kri)
