Rilis 200 Penceramah Kemenag Dinilai Berdampak Stigmatisasi Mubalig
Senin, 21 Mei 2018 - 09:30 WIB
Rilis 200 Penceramah Kemenag Dinilai Berdampak Stigmatisasi Mubalig
A
A
A
JAKARTA - Langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang merilis 200 penceramah atau mubalig kepada masyarakat menuai respons negatif sejumlah kalangan. Tak sedikit yang menyebut langkah Kemenag ini akan menimbulkan kegaduhan baru karena terkesan membatasi jumlah mubalig berdasarkan tiga indikator Kemenag.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai niat baik Kemenag untuk menyampaikan informasi yang direkomendasikan agaknya bisa berdampak multitafsir dan stigmatisasi terhadap mubalig yang tak terdaftar.
"Oleh sebab itu Kemenag harus hati-hati terkait hal ini," ujar Dahnil saat dihubungi SINDOnews, Senin (21/5/2018).
Menurut Dahnil, banyak sekali mubalig-mubalig yang layak direkomendasikan Kemenag kepada masyarakat tak terbatas 200 nama tersebut. Termasuk, kata Dahnil, jika para mubalig itu dikaitkan dengan indikator memiliki keluasan ilmu serta komitmen tinggi terhadap kebangsaan.
Maka itu, pihaknya menyarankan jika Kemenag ingin menyampaikan sejumlah hal yang menjadi keprihatinan pemerintah bisa dilakukan melalui berdialog dengan para mubalig.
"Tanpa perlu membuat rekomendasi yang bisa berdampak kepada berbagai kecurigaan dan buruk sangka kepada pemerintah, dan stigma terhadap mubalig-mubalig yang tidak masuk daftar," pungkasnya.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai niat baik Kemenag untuk menyampaikan informasi yang direkomendasikan agaknya bisa berdampak multitafsir dan stigmatisasi terhadap mubalig yang tak terdaftar.
"Oleh sebab itu Kemenag harus hati-hati terkait hal ini," ujar Dahnil saat dihubungi SINDOnews, Senin (21/5/2018).
Menurut Dahnil, banyak sekali mubalig-mubalig yang layak direkomendasikan Kemenag kepada masyarakat tak terbatas 200 nama tersebut. Termasuk, kata Dahnil, jika para mubalig itu dikaitkan dengan indikator memiliki keluasan ilmu serta komitmen tinggi terhadap kebangsaan.
Maka itu, pihaknya menyarankan jika Kemenag ingin menyampaikan sejumlah hal yang menjadi keprihatinan pemerintah bisa dilakukan melalui berdialog dengan para mubalig.
"Tanpa perlu membuat rekomendasi yang bisa berdampak kepada berbagai kecurigaan dan buruk sangka kepada pemerintah, dan stigma terhadap mubalig-mubalig yang tidak masuk daftar," pungkasnya.
(kri)
