Resmi Dipermanenkan, Kinerja Bawaslu Akan Dievaluasi Ketat

Senin, 09 April 2018 - 16:24 WIB
Resmi Dipermanenkan,...
Resmi Dipermanenkan, Kinerja Bawaslu Akan Dievaluasi Ketat
A A A
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali memastikan status Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dipermanenkan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Lembaga ini tidak lagi bersifat adhock untuk di tingkat daerah.

Menurut Zainudin, Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas. Apalagi, Bawaslu memiliki penambahan kewenangan sampai tahap memutus perkara pelanggaran pemilu sesuai diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

"Tetap kita lihat perjalanannya dengan dipermanenkan kinnerja makin baik, maka kita pertahankan status itu," ujar Amali di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Politikus partai Golkar ini mengatakan, dengan status permanen itu diharapkan kinerja Bawaslu kabipaten/kota bisa meningkat. Dalam hal ini, kinerja mereka akan terus dievaluasi.

"Apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat tentang tidak netralnya penyelenggara bisa ditepis dengan kinerja profesional mandiri dan melakukan semua yang akan mengikut kontestasi dalam keadaan yang sama adil," pungkasnya.
(maf)
Berita Terkait
Bawaslu Pimpin Global...
Bawaslu Pimpin Global Network on Electoral Justice hingga 2023
Jadwal Pemilu 2024 Belum...
Jadwal Pemilu 2024 Belum Juga Ditetapkan, Ini Sikap Bawaslu
Tahapan Pilkada Dimulai,...
Tahapan Pilkada Dimulai, Bawaslu Aktifkan Panwas Kecamatan dan Desa
Sekjen Baru Demokrat...
Sekjen Baru Demokrat Dinilai Mampu Terjemahkan Visi dan Misi AHY
Bawaslu Diminta Berhati-hati...
Bawaslu Diminta Berhati-hati Merekrut Komisioner Daerah
Tak Beri Efek Jera,...
Tak Beri Efek Jera, Bawaslu: Sanksi Pidana di Pemilu Tak Efektif
Berita Terkini
APH Didorong Usut Tuntas...
APH Didorong Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Eks Jampidsus
Sekjen PKS: Pemilih...
Sekjen PKS: Pemilih Muda Jadi Kunci, Kader Harus Siap Menangkan Pemilu 2029
Viral Dua WNI Diduga...
Viral Dua WNI Diduga Disekap di Myanmar, Polri Lakukan Koordinasi
DPR Minta KPK Transparan...
DPR Minta KPK Transparan Usut Kasus Dugaan Gratifikasi Menhut
Pengamat Respons Pernyataan...
Pengamat Respons Pernyataan Hotman Paris: Penetapan Tersangka Tak Perlu Izin ke Presiden
Kolaborasi CLIK-Muhammadiyah...
Kolaborasi CLIK-Muhammadiyah Perkuat Literasi Data dan Keuangan untuk Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Infografis
Negara NATO Ini Klaim...
Negara NATO Ini Klaim akan Diinvasi Rusia dalam Beberapa Tahun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved