Fadli Zon: Gerindra 100% Setuju #2019gantipresiden
Senin, 09 April 2018 - 13:50 WIB
Fadli Zon: Gerindra 100% Setuju #2019gantipresiden
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meyakini bahwa partainya sangat menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diganti pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Sebab, Fadli Zon mengklaim Indonesia bisa kacau jika tetap dipimpin Presiden Jokowi.
"Saya kira bagus memang setuju 100 persen dong. 2019 kalau bagi kami di Gerindra pasti setuju 100 persen harus ganti Presiden, kalau engga ya kita kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).
Karena, lanjut dia, banyak kebijakan pemerintah saat ini yang tidak pro rakyat atau bukan ekonomi kerakyatan. "Misalnya, masa pada saat situasi masyarakat membutuhkan lapangan kerja, dibuat satu peraturan yang memberikan keleluasaan untuk tenaga kerja asing bebas masuk gitu," kata wakil ketua DPR ini.
Menurut dia, penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) itu adalah salah satu kebijakam pemerintah yang sangat ironis. "Dan menurut saya ini tidak pro rakyat. Dan saya kira serikat-serikat pekerja yang saya tahu itu melakukan protes terhadap aturan ini," ungkapnya.
Adapun pendapat Fadli Zon tersebut menanggapi Pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung penggunaan tanda pagar #2019gantipresiden yang ramai di media sosial. Presiden Jokowi menyinggung itu saat pidato di depan seribuan relawan dalam acara Konvensi Nasional 2018 di Puri Begawan, Kota Bogor, Sabtu (7/4/2018).
"Saya kira bagus memang setuju 100 persen dong. 2019 kalau bagi kami di Gerindra pasti setuju 100 persen harus ganti Presiden, kalau engga ya kita kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).
Karena, lanjut dia, banyak kebijakan pemerintah saat ini yang tidak pro rakyat atau bukan ekonomi kerakyatan. "Misalnya, masa pada saat situasi masyarakat membutuhkan lapangan kerja, dibuat satu peraturan yang memberikan keleluasaan untuk tenaga kerja asing bebas masuk gitu," kata wakil ketua DPR ini.
Menurut dia, penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) itu adalah salah satu kebijakam pemerintah yang sangat ironis. "Dan menurut saya ini tidak pro rakyat. Dan saya kira serikat-serikat pekerja yang saya tahu itu melakukan protes terhadap aturan ini," ungkapnya.
Adapun pendapat Fadli Zon tersebut menanggapi Pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung penggunaan tanda pagar #2019gantipresiden yang ramai di media sosial. Presiden Jokowi menyinggung itu saat pidato di depan seribuan relawan dalam acara Konvensi Nasional 2018 di Puri Begawan, Kota Bogor, Sabtu (7/4/2018).
(pur)
